Minder, 18 Peserta Mundur dari Ujian Kompetensi Perangkat Desa Sragen

<p><strong>Solopos.com, SRAGEN</strong> — Sebanyak 18 perangkat desa mengundurkan diri sebagai peserta <a title="Uji Kompetensi 439 Perangkat Desa Sragen Telan Rp1,53 Miliar" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180409/491/909184/uji-kompetensi-439-perangkat-desa-sragen-telan-rp153-miliar">ujian kompetensi </a>&nbsp;yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Selasa (10/4/2018).</p><p>Sementara itu, Bupati Sragen belum bisa memberi solusi atas kebutuhan biaya pengisian lowongan jabatan yang membengkak dari bujet sebelumnya, yakni Rp30 juta per desa. Ketua Pusat Pengkajian Kebijakan dan Kelembagaan LPPM UNS Sudarsono saat ditemui wartawan di sela-sela pelaksanaan ujian kompetensi di Gedung SMS Sragen, Selasa siang, mengatakan jumlah perangkat desa yang ikut tes ternyata hanya 425 orang karena ada 18 orang mengundurkan diri.</p><p>Dia mengatakan perangkat desa yang mengundurkan diri itu disebabkan minder atau tidak siap menghadapi tes komputer dan lainnya. Sudarsono yang juga Ketua Pelaksana Ujian Kompetensi Perangkat Desa itu melanjutkan ujian kompetensi dilaksanakan satu hari penuh mulai pukul 08.00 WIB-18.00 WIB.</p><p>Dia memerinci ada tiga jenis tes, yakni tes tertulis, tes komputer, dan tes praktik seperti pidato dan praktik lainnya. Komponen tes yang lebih detail itulah yang menjadi pertimbangan biaya mencapai Rp3,5 juta.</p><p>Selain tes, kata dia, juga ada fasilitas makan siang, makan ringan dua kali, sewa gedung, kipas angin, dan pelayanan penguji yang menerjunkan tim sebanyak 50 orang. Hasil tesnya, kata dia, langsung bisa diketahui pada hari berikutnya, Rabu (11/4/2018).</p><p>&ldquo;Hasilnya nanti sudah diranking. Bila ada nilai yang sama dibutuhkan tes ulang, itu juga bagian dari kami. Kami pernah melaksanakan tes serupa di Demak yang biayanya Rp3 juta. Di Demak itu jumlah pesertanya lebih sedikit dan tidak ada tes ulang, kemudian tempatnya di Kampus UNS. Artinya, biaya Rp3,5 juta per orang di Sragen ini lebih murah, karena kami datang ke Sragen dengan jumlah tes yang banyak dan peserta yang banyak pula. Peserta sekretaris desa dan kebayanan yang paling banyak,&rdquo; ujarnya.</p><p>Sudarsono menjelaskan tes tertulis ada 100 soal yang dikerjakan selama 1 jam. Soal untuk formasi sekdes, kebayan, kasi, dan kaur berbeda-beda. Kemudian ada ujian praktik yang durasinya 10 menit per orang. Nanti teknisnya dilakukan tim yang dibagi secara kelompok.</p><p>Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama tim desk panitia desa meninjau pelaksanaan ujian kompetensi langsung di Gedung SMS. Bupati melihat sendiri bagaimana calon perangkat desa membuat konsep surat dengan menggunakan komputer.</p><p>Bagi peserta yang tidak terbiasa dengan laptop, kata dia, akan kesulitan membuat konsep surat itu. Ada tes komputer dengan sistem Word dan Excel.</p><p>&ldquo;Kami tidak terlibat di dalamnya, tidak menentukan, tidak ikut negosiasi, dan tidak tahu sistem yang digunakan desa dalam kerja sama dengan UNS. Kami datang ke gedung ini hanya memastikan ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 10/2018 itu benar-benar dilaksanakan. Kami memang ribut mengatur tes karena kami ingin mendapatkan orang-orang yang profesional dan berkualitas,&rdquo; ujarnya.</p><p>Soal biaya ujian kompetensi yang membengkak karena UNS mematok biaya Rp3,5 juta per orang itu sempat membuat Bupati berpikir. Yuni, sapaan akrabnya, membayangkan bila satu formasi dilamar 3-4 orang biayanya besar juga.</p><p>Yuni hanya ingin mutasi berjalan objektif, profesional, dan tidak memberatkan pemerintah desa. &ldquo;Pasti nanti ada solusi. Kami belum bisa memberi formula yang tepat untuk mengatasi pembengkakan biaya dari bujet yang sebelumnya hanya Rp30 juta per desa. Fokus mutasi dulu. Nanti saat penyaringan dan penjaringan pasti jumlah pesertanya lebih banyak,&rdquo; tuturnya.</p><p><br /><br /></p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi