Tutup Iklan
Iis Nuryati/Istimewa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (7/8/2019). Esai ini karya Iis Nuryati, guru SMPIT Insan Kamil Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah iisnuryati93@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah bagi guru yang mengampu mata pelajaran yang sama untuk berkumpul, berbagi, dan berlatih bersama. Kegiatan ini diadakan sepekan sekali dan berlangsung sekitar 15 kali sampai 20 kali pertemuan selama satu tahun ajaran, diawali tiap tahun ajaran baru.

Berdasarkan pengalaman saya, pertemuan setiap mata pelajaran diadakan pada hari yang berbeda, misalnya mata pelajaran Bahasa Inggris setiap Selasa, Bahasa Indonesia pada Kamis, dan seterusnya. Penyelenggaraan MGMP bisa terpusat di kabupaten, gabungan kelompok kerja/zona, maupun per kelompok kerja.

Selama ini kegiatan MGMP berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi guru yang tergabung di dalamnya, namun tidak dapat dimungkiri masih ada kesan MGMP itu hanya formalitas, yaitu sekadar memenuhi salah satu kewajiban guru melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

Keikutsertaan guru dalam MGMP menyumbang nilai pada penilaian angka kredit (PAK). Kadang-kadang pertemuan MGMP belum menyasar seperti yang diamanatkan karena hanya dianggap formalitas. Hal ini membuat MGMP sering dipelesetkan menjadi "makan, guyon, minum, pulang" atau "mulih gasik mampir Pasar".

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, beberapa waktu lalu mengatakan MGMP akan didesai ulang dan dilahirkan kembali atau reborn. Tujuan MGMP reborn untuk  menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Era ini meniscayakan aneka pelatihan bagi guru.

Kendala

Pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan zonasi melalui pelatihan guru di masing-masing zona. Melalui sistem zonasi, diharapkan pelatihan guru tidak lagi terfokus pada pemeirntah pusat. Jumlah guru di Indonesia saat ini mencapai tiga juta orang, maka pelatihan guru dengan sistem zonasi melalui MGMP merupakan kebijakan yang tepat. Jika hanya mengandalkan pemerintah pusat, pelatihan untuk tiga juta orang guru tidak akan selesai sampai kapan pun.

Rencana penerapan kebijakan pelatihan guru berbasis zona dengan mengoptimalkan fungsi MGMP  harus ditindaklanjuti, namun ada beberapa kendala yang harus diatasi lebih dahulu. Selama ini tingkat kehadiran guru dalam MGMP belum bisa mencapai 100%.

Alasan klasik kenapa sebagian guru tidak bisa mengikuti pertemuan MGMP adalah tidak bisa mengosongkan atau minimal mengurangi jam mengajar pada hari yang ditentukan karena beban mengajar yang banyak.

Tidak bisa dimungkiri, mengatur jadwal mengajar untuk sekian banyak guru dengan sekian banyak jumlah jam mengajar tidak mudah. Apalagi, kalau pada hari itu ada tiga mata pelajaran yang jadwal pertemuan di MGMP berbarengan. Berarti sekitar sembilan orang atau 10 orang  guru harus dikurangi jam mengajarnya. Tentu ini menyulitkan penyusun jadwal.

Selain terkendala masalah jadwal mengajar, minimnya kehadiran juga disebabkan faktor pembiayaan. Selama ini MGMP masih mengandalkan pembiayaan mandiri. Sekolah harus menganggarkan sekian ratus ribu rupiah untuk mengikutsertakan seorang guru pada pertemuan tersebut.

Jika semua guru mata pelajaran diikutkan, otomatis membutuhkan anggaran yang cukup besar. Beberapa sekolah yang minim anggaran (terutama sekolah-sekolah kecil) akhirnya tidak bisa mengirim semua guru ke pertemuan MGMP demi penghematan.

Mengingat tujuan MGMP reborn ini baik maka harus ada solusi agar kendala dapat diatasi. Penataan beban kerja guru harus memperhitungkan waktu untuk meningkatkan kompetensi. Pengaturan jam mengajar harus diupayakan semaksimal mungkin.

Peningkatan Kompetensi Guru

Kepala sekolah bisa menekankan pada bagian kurikulum yang berwenang mengatur jadwal agar semua bisa memperoleh waktu untuk hadir di pertemuan MGMP. Pembiayaan MGMP reborn sebaiknya tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada sekolah, meskipun biaya peningkatan kompetensi guru melalui MGMP bisa diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS.

Pemerintah bisa mengucurkan dana blockgrant yang memadai agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pelatihan guru berbasis zona. Tentu saja faktor paling penting untuk menghidupkan kembali MGMP harus datang dari para guru sendiri. Guru harus memiliki kemauan untuk menghadiri pertemuan dan mengikuti pelatihan dengan baik.

MGMP jangan lagi dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi PKB atau sarana kumpul-kumpul semata, tapi sebaliknya harus didukung penuh sebagai sarana tepat untuk meningkatkan kompetensi guru. Konsep MGMP reborn menunjukkan iktikad baik dari para pengemban kebijakan dunia pendidikan di negeri ini.

Partisipasi aktif dan sinergi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan guru sangat menentukan keberhasilan program ini. Harapannya, semoga MGMP reborn bisa terealisasi dengan baik dan benar-benar mampu membekali guru untuk menjawab tantangan pendidikan pada era yang akan datang.

 

 

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten