Meski Mengecewakan, Putusan MK Jamin Proses Hukum KPK Haram Diintervensi DPR

Meski Mengecewakan, Putusan MK Jamin Proses Hukum KPK Haram Diintervensi DPR

SOLOPOS.COM - Unjuk rasa aktivis sejumlah komunitas lintas-agama di Semarang, Jateng, Rabu (21/6/2017), demi mengecam upaya pelemahan KPK. (JIBI/Solopos/Antara/Aditya Pradana Putra)

Meski mengecewakan KPK, lembaga itu mendapat kejelasan bahwa proses hukum yang dijalankan tak bisa dimasuki DPR.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi tentang hak angket. Namun Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa secara kelembagaan, badan penegak hukum tersebut tetap menghormati putusan MK.

“Kami akan membaca dan lakukan analisis lebh detail terkait dengan putusan itu dan sejauh mana konsekuensinya terhadap kelembagaan KPK akan dibahas secara internal,” ujarnya, Kamis (8/2/2018).

Hasil pembahasan internal itu, paparnya, akan sangat berpengaruh terhadap sikap KPK dan relasi lembaga itu dengan DPR. KPK sebelumnya menghadapi Panitia Khusus Hak Angket yang pekan lalu telah menyelesaikan rekomendasi.

Meski gugatan uji materi tersebut ditolak, Febri menilai bahwa ada pertimbangan hakim yang harus dipahami oleh semua pihak. Setidaknya, ada kejelasan bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak bisa masuk pada proses yudisial yang dilakukan oleh KPK.

Adapun proses yudisial terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dia mengatakan proses ini harus berjalan secara independen dan pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga peradilan mulai dari praperadilan, pengawasan horizontal dan berlapis di tingkat pengadilan tingkat pertama, banding, serta kasasi.

“Poin penting ini yang perlu ditekankan dari pertimbangan MK,” katanya.

Pansus Hak Angket KPK digulirkan setelah Komisi II DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani yang berstatus saksi dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Irman dan Sugiharto, petinggi Kementerian Dalam Negeri.

MK menolak uji materi tentang hak angket DPR yang tercantum dalam Undang-udang (UU) MPR DPR DPD dan DPRD. KPK, menurut MK adalah lembaga penunjang pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU sehingga tergolong lembaga eksekutif.

Berita Terkait

Berita Terkini

Kisah ABG Klaten Terobos Penyekatan: Niat Beli Makan Ke Jogja, Pulang Jadi Tersangka

ABG Klaten yang nekat terobos penyekatan pemudik di Pospam Prambanan niatnya pergi ke Jogja untuk beli makan buat buka puasa.

Dikhawatirkan Picu Kerumunan, Pasar Tiban di Pekalongan Dibubarkan

Meningkatnya aktivitas warga menjelang Lebaran, terutama di Alun-alun Kota Pekalongan rawan memicu penyebaran virus corona.

Jadwal Imsak dan Magrib di Solo Hari Ini, Selasa 11 Mei 2021

Di bawah ini ada jadwal imsak dan magrib Kota Solo di Jawa Tengah hari ini, Selasa, 11 Mei 2021 dari Kementerian Agama atau Kemenag.

Warga di 12 Padukuhan di Sleman Dilarang Salat Id Berjamaah

Kalau sudah zona merah, salat Idulfitri baik di masjid maupun lapangan tidak dibolehkan.

Kemenag Jateng Sebut Sudah 300 Ulama Meninggal Akibat Covid-19

Data dari Kementerian Agama pusat ada 300 ulama yang meninggal akibat terpapar Covid-19 se-Indonesia.

Kemenhub Ungkap Potensi Warga Mudik Besok

Kemenhub memperkirakan aktivitas mudik bakal terjadi lagi, Selasa (11/5/2021) besok dan Rabu (12/5/2021) lusa.

Tambang Emas Longsor di Sumbar, 4 Meninggal

Asnedi mengatakan longsor di lokasi tambang itu bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, menurut Asnedi, lokasi tambang itu pernah longsor Januari lalu.

Ustaz Tengku Zulkarnain Meninggal, Dinkes Tracing Safari Dakwah

Dinkes Riau meminta puskesmas yang wilayahnya ketempatan safari dakwah Ustaz Tengku Zulkarnain segera melalukan tracing kontak fisik.

Mudik Dilarang, Pedagang di Madiun Ngeluh Pasar Sepi Jelang Lebaran

Jika dibandingkan dengan momen Lebaran tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kondisi pasar menjadi paling sepi.

Usulan Liga 1 Tanpa Degradasi, Presiden Pasoepati: Ini Kompetisi atau Tarkam?

Presiden Pasoepati, Maryadi Gondrong, menyayangkan munculnya gagasan kompetisi tanpa degradasi di Liga 1 maupun Liga 2. Menurut Gondrong, liga tanpa degradasi sama saja mengebiri ruh kompetisi.

Dishub Semarang Catat 8 Titik Kemacetan Jelang Lebaran

Larangan mudik tak menyebabkan Semarang bebas macet, bahkan Dishub Kota Semarang mendeteksi adanya delapan titik kemacetan di kota ini.