Solopos.com, JAKARTA — Bareskrim Polri berencana mengirimkan berkas perkara enam orang tersangka laskar FPI ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung terkait pelanggaran Pasal 170 KUHP, pekan ini. Sejauh ini belum jelas jadwal hari pengiriman berkas perkara kasus penembakan laskar Front Pembela Islam itu.
Direktur Tindak Pidana Umum pada Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian berharap berkas perkara itu dikembalikan lagi ke penyidik (P19) dan diberikan petunjuk agar kasus itu dihentikan (SP3), lantaran keenam orang tersangka sudah meninggal dunia, ketika peristiwa itu terjadi di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Berkas perkara kasus 170 itu akan kami kirim ke JPU pada pekan depan. Nah, nanti JPU yang akan menentukan terkait perkara itu lewat petunjuknya," tuturnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: Ini 7 Tips Fengsui Rumah di Tahun Kerbau Logam 2021
Andi menjelaskan bahwa tim penyidik Bareskrim Polri tidak memiliki kewenangan menghentikan perkara tersebut karena surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim kepada JPU di Kejaksaan Agung, sehingga proses hukumnya tetap harus dijalankan.
"Nanti akan kita tunggu petunjuk dari jaksanya seperti apa, karena SPDP sudah dikirimkan ke sana," katanya.
Pernah Terima SPDP
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengaku pernah menerima berkas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP kasus dugaan penembakan anggota polisi oleh enam laskar FPI di Km. 50 jalan Tol Jakarta-Cikampek tahun lalu.
"Memang benar ada SPDP yang disampaikan ke Jampidum pada tanggal 20 Desember 2020," kata Leonard saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: 4 Zodiak Ini Kata Astrologi Sulit Percayai Orang Lain
Namun, lanjut Leonard, sampai 30 hari setelah SPDP diterima tidak ada tindak lanjut pelimpahan berkas perkara tersebut, sehingga diterbitkan formulir permintaan perkembangan hasil penyelidikan atau P.17.
Diterbitkannya P.17 oleh Kejaksaan Agung untuk menanyakan perkembangan dari penyidikan perkara tersebut. "P.17 dikirim pada tanggal 19 Januari 2021," kata Leonard.
Dengan telah dikirimkannya berkas P.17, maka kewenangan terhadap perkara penembakan laskar FPI tersebut ada pada pihak penyidik kepolisian.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
