Tutup Iklan
Menunggu Buta Cakil
Algooth Putranto (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO -- Sebagai penyuka wayang kulit dengan kadar pas-pasan, karena biasanya saya lebih sibuk menghabiskan nyamikan atau malah ketiduran, babak perang kembang  adalah yang paling saya tunggu. Pada babak itu kantuk hilang. Raga mendadak segar.

Harap maklum, perang kembang ini biasanya keluar pada tengah pergelaran wayang kulit, ketika waktu menggelincir dari malam menuju pagi, ketika kantuk dan angop tak tertahankan. Saya akan menunggu, meski saya dan semua penyuka wayang kulit tahu akhir bagian ini: Buta Cakil pasti kalah!

Tidak seperti Bharatayuda yang habis-habisan, perang kembang adalah perang yang tidak penting. Perang yang mesti dilalui para kesatria dalam menunaikan tugas. Bagian akhirnya sudah bisa dipastikan, yang namanya lakon pasti menang.

Tokoh Buta Cakil tidak akan ditemukan di wayang asli India. Bentuk atau wujud Cakil juga unik. Meski masuk golongan raksasa, Buta Cakil justru pendek dan ceking. Cakil punya ciri khas pada bagian wajah, rahang bawah lebih panjang daripada rahang atas.

Ketokohan Buta Cakil sama kreatifnya dengan kelahiran kuartet abdi dalem Punakawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong atau Togog dan Mbilung. Sayangnya, kelahiran Cakil jauh dari proses romantic. Cakil lahir dari kisah yang tragis akibat nafsu Arjuna kepada istri tetangga.

Tak seperti wayang asli India yang pakemnya rigid dan terpusat pada struktur masyarakat yang menganut caturwarna, wayang versi Jawa lebih luwes, bahkan kadang-kadang keterlaluan kreatif. Jika tak percaya, di wayang versi Jawa bahkan sampai ada lakon Petruk Dadi Ratu.

Buta Cakil selalu digambarkan didukung barisan raksasa berambut gimbal laksana vokalis utama band reggae. Eksistensi Buta Cakil remeh namun vital. Sebelum menaklukkan Cakil, seorang kesatria belum sah memiliki kesaktian dan kedigdayaan.

Cakil selalu muncul dan pantang menyerah. Cakil selalu berjuang hingga titik darah penghabisan karena dalam perang kembang tersebut Cakil selalu tewas karena kerisnya sendiri. Lakon boleh berganti, kestaria bisa siapa saja, tapi yang penting Cakil harus siap kalah.

Sosok Cakil yang selalu tragis ini sepertinya ditunggu kemunculannya dalam pemilihan kepala daerah Kota Solo. Sejak rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diserahkan kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali Kota Solo dan Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali Kota Solo, akhir cerita pemilihan kepala daerah Kota Solo sudah bisa ditebak.

Tidak hanya berbekali privilege sebagai putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bertarung di kandang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hampir semua partai politik di kota ini, kecuali (kini) Partai Keadilan Sejahtera sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Gibran-Teguh.

Bak lakon wayang versi India yang rigid, terlalu dominannya kekuatan pendukung Gibran dan Teguh sekadar menyajikan kontestasi politik di Kota Solo yang datar, sudah pasti minim suguhan unsur ketegangan (suspense) yang penting dalam sebuah kompetisi.

Memang benar bahwa tujuan utama pemilihan umum bersifat langsung adalah memilih sosok yang mewakili aspirasi masyarakat melalui proses yang jujur dan adil, namun dominasi yang keterlaluan akan memadamkan semangat kompetisi dan demokrasi.

Kotak Kosong

Dua tahun lalu pemilihan kepala daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memberikan pelajaran penting bagi Indonesia ketika kotak kosong memenangi pemilihan kepala daerah. Perolehan suara kotak kosong mengalahan suara pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung koalisi partai politik.

Tentu saja kemenangan kotak kosong ini membuat riuh politik di Indonesia. Banyak yang menyebut kemenangan kotak kosong sebagai bentuk ”hukuman” dari masyarakat kepada elite politik.

Hasil pemilihan kepala daerah Kota Makassar memang ”menghibur” karena kemenangan kotak kosong terjadi berdekatan dengan masa pemilihan setelah Mahkamah Agung mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari) dari bursa pemilihan kepala daerah Kota Makassar.

Pasangan Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari berangkat sebagai calon independen, sementara pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi didukung koalisi gemuk 10 partai politik, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Berdasar putusan Mahkamat Agung itu, pemilihan wali Kota Makassar akhirnya diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi, yang dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memiliki kekuasaan dan tradisi sangat dekat dengan mesin politik Partai Golkar.

Mengutip catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sejak 2015 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terus meningkat tiap tahun. Pada pemilihan kepala daerah 2015 hanya ada tiga daerah yang memiliki calon tunggal.

Dua tahun kemudian, 2017, melonjak menjadi sembilan daerah. Pada pemilihan kepala daerah 2018 ada 16 daerah yang diikuti calon tunggal. Keberadaan calon tunggal dianggap oleh partai politik sebagai tiket yang memudahkan meraih kemenangan dengan menghindari kompetisi antarpasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sayangnya, rakyat sebagai pemilik suara tidak bisa dipaksa memiliki logika yang sama dengan partai politik.

Bagaimana dengan Kota Solo? Sejarah mencatat masyarakat kota ini cenderung gelisah. Ketika mereka marah justru tanpa ragu-ragu melibas kekuasaan. Salah satu contoh amarah warga Kota Solo adalah gerakan antiswapraja yang melucuti kekuasaan monarki Daerah Istimewa Surakarta.

Ah, itu sejarah! Benar. Sayangnya sejarah kerap berulang dengan beragam kejutan. Lihat saja gelombang reformasi pada 1998 yang tak lepas dari kegelisahan di Kota Solo. Kegelisahan di Kota Solo pula yang mengantarkan Joko Widodo ketika melangkah ke Jakarta untuk menjadi gubernur lalu menjadi presiden.

Saya melihat kecenderungan masyarakat Kota Solo sekarang yang dilanda kelesuan karena terimbas pandemi Covid-19. Ibaratnya kini masyarakat Kota Solo tak ubahnya ayam jago kena tetelo. Dalam kondisi tersebut, ditambah kesulitan koalisi PKS dan (mungkin) partai politik lainnya mengusung pasangan calon  wali kota dan calon wakil wali kota, lebih realistis mengatakan pemilihan kepala daerah Kota Solo sudah berakhir

Kalau pemilihan kepala daerah Kota Solo dipaksakan lebih menghibur maka koalisi besar pendukung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa membutuhkan duet politikus dan partai politik serupa Buta Cakil yang siap berjuang keras, mati-matian, ngotot, dan pada akhir cerita pasti kalah.

Itu jelas mudah saja dilaksanakan. Pertanyaan berikutnya apakah PKS, dan (mungkin) partai politik lain, yang belum masuk dalam gerbong koalisi mendukung pasangan Gibran-Teguh, tentu dengan menyiapkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota, siap memerankan diri sebagai Buta Cakil?

Kalau pun nanti ada yang bersedia menjadi Buta Cakil, tentu perlu dipikirkan hitungan-hitungan atau konsesi politik dan ekonomi seusai pemilihan kepala daerah yang nilainya lebih dari sekadar honor tampil sebagai Buta Cakil.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Pasang Baliho