SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berswafoto dengan anggota PKK Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo di kantor desa setempat, Rabu (23/8/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi Desa Ponggok, Klaten.

Solopos.com, KLATEN — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, untuk menjadi pembicara dalam diseminasi dana desa, Rabu (23/8/2017).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan pujian atas pengelolaan dana desa di Ponggok. Menurut dia, hal itu tak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik dan seharusnya menjadi contoh bagi desa lain.

Sri Mulyani menyampaikan pemerintah menganggarkan dana desa pada nota keuangan RAPBN 2018 senilai Rp60 triliun. Nilai transfer dana ke setiap desa tak sama dengan nilai paling kecil untuk satu desa Rp80 juta.

Ekspedisi Mudik 2024

Sementara yang terbesar mencapai Rp3 miliar untuk satu desa. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi pembicara utama dalam diseminasi dana desa di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Rabu (23/8/2017) sore.

“Di seluruh Indonesia ada 75.000 desa. Dari jumlah itu dilakukan dana transfer ke desa Rp60 triliun. Setiap desa tidak mendapatkan sama. Pada 2018, untuk satu desa minimal Rp80 juta, paling besar Rp3 miliar. Desa yang sudah mandiri seperti ini [Ponggok] memang mendapatkan lebih sedikit,” kata Mulyani.

Mulyani mengatakan dana desa dialokasikan berdasarkan formula. Selama ini, 90 persen alokasi dasar atau semua desa sama rata. Sementara, 10 persen berdasarkan formula di antaranya mempertimbangkan luas desa, jumlah penduduk, serta angka kemiskinan.

”Saya sudah meminta Dirjen Perimbangan Keuangan agar yang berdasarkan formula lebih diperbesar sehingga ada pemihakan pada desa-desa yang belum maju untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih cepat bisa mengejar desa yang sudah maju,” kata dia.

Mulyani mengatakan transfer dana desa terus dievaluasi Kemenkeu bersama Kemendagri, Kemendes PDTT, serta Bappenas. Ia berharap penggunaan dana desa bisa mengurangi kemiskinan.

“Kami inginkan kemiskinan hilang dan buktinya di Ponggok bisa, kurang dari lima tahun kemiskinan sudah tidak ada. Kalau di Ponggok bisa kenapa tempat lain tidak bisa? Kami evaluasi agar penggunaan dana bisa bisa mengurangi kemiskinan,” ungkapnya.

Ia terkesan dengan kinerja BUM Desa Tirta Mandiri yang meraup keuntungan mencapai Rp10 miliar pada 2016. “Saya benar-benar melihat prestasi yang luar biasa. Ini tentu saja karena Desa Ponggok memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik. Saya perlu menggarisbawahi pentingnya sumber daya manusia yang baik yang berarti tidak hanya kualitas tetapi juga visi dan misi kepala desa ada pemikiran untuk maju,” katanya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Heru Sudjatmoko, mengatakan di Jateng terdapat 7.000 desa. dari jumlah itu, kurang dari 10 persen desa yang masuk kategori desa maju. Lantaran hal itu, ia meminta ada optimalisasi pendampingan ke desa dalam pengelolaan keuangan.

“Jika hanya mengandalkan tenaga pendamping desa saya rasa masih kurang. Lebih baik di setiap daerah ada semacam dinas sendiri yang memang fokus pada pendampingan desa. Kalaupun dinas ada saya rasa juga masih kurang optimal sehingga diperlukan pendampingan yang melibatkan berbagai pihak terutama untuk desa miskin,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya