Menteri Kesehatan Bergeming, Program Dokter Layanan Primer Jalan Terus

Menteri Kesehatan tetap menjalankan program Dokter Layanan Primer (DLP) meskipun diprotes para dokter.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah bergeming dengan pelaksanaan program Dokter Layanan Primer (DLP) meskipun diprotes oleh para dokter di berbagai daerah. Menteri Kesehatan Nila mengatakan Kemenkes akan terus merealisasikan DLP kendati Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolaknya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“DLP adalah sistem yang sudah sesuai dengan Undang-Undang. Mereka sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan ditolak, berarti kami sebagai pemerintah harus tetap menjalankannya. Dokter harus menaati UU,” kata Nila di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Secara umum, DLP adalah dokter yang mengutamakan penyediaan pelayanan komprehensif bagi semua orang, tetapi bukan dokter umum maupun dokter spesialis. Dengan DLP, masa belajar mahasiswa kedokteran akan bertambah tiga tahun sehingga rata-rata menjadi 11 tahun.

Dalam sepekan terakhir, ratusan praktisi kedokteran telah melakukan aksi demo di sejumlah daerah di Indonesia untuk menolak DLP. Ketua IDI Cabang Solo, dr. Adji Suwandono, mengatakan aksi para dokter kali ini menuntut reformasi sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran agar lebih pro rakyat.

“Dua tahun berjalanannya JKN [Jaminan Kesehatan Nasional] masih banyak kegelisahan atau kesimpangsiuran tentang layanan kesehatan di di Indonesia. Banyak yang merasa wah kok tidak seperti yang diharapkan. Lewat aksi damai ini kami menyatakan ketidaksesuaian itu bukan kesalahan dokter. Ini salah sistem yang ada di Kementerian Kesehatan,” seru Adji kepada wartawan di sela-sela aksi, Minggu.

Adji mengatakan IDI menolak program studi DLP. Dia menyebut program studi DLP dengan segala bentuk pelaksanaannya, bertentangan dengan Undang-undang (UU) Praktik Kedokteran. Adji menyampaikan program studi DLP mengingkari peran dokter dari hasil pendidikan fakultas kedokteran se-Indonesia.