Aris Setiawan/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Pupus sudah harapan ada menteri khusus kebudayaan di kabinet Presiden Joko Widodo pada masa jabatan kedua. Di luar dugaan, Nadiem Makarim, CEO Gojek, ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nadiem akan berhadapan dengan peliknya masalah kebudayaan di negeri ini. Sehari menjelang acara Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 (10 Oktober) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Eka Kurniawan (sastrawan terkemuka) menulis secara terbuka di akun Facebook  bahwa ia menolak pemberian penghargaan itu.

Pertanyaan utama yang ia lontarkan adalah apakah negara sungguh-sungguh berkomitmen dan memberi apresiasi (yang layak) pada kerja-kerja kebudayaan? Pertanyaan itu terlontar bukan tanpa asalan. Berulang kali aparat atas nama negara merampas buku-buku yang disinyalir berhalauan komunis, kendati mereka belum membaca buku-buku itu.

Kala nasib perbukuan semakin hari tampak memprihatinkan, negara atas nama lembaga kebudayaan justru tak hadir, bahkan terkesan membiarkan. Pembajakan buku hari ini terjadi secara masif. Lapak-lapak online menjual buku-buku ilegal, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hak penulis–royalti--terampas.

Masih banyak penulis buku yang menggantungkan nasib hidup hanya pada royalti. Pembajakan melahirkan nestapa yang tidak saja merugikan negara karena tidak ada pajak yang masuk, tapi juga membunuh penulis (dan calon penulis) yang hendak memantapkan diri berprofesi di dunia kepenulisan.

Hingga detik ini kita sulit menemukan berita tentang seorang pembajak buku ditangkap atau diproses hukum. Yang terjadi malah penangkapan (kata lain: ”diamankan”) para penjual buku resmi dan legal yang memajang buku-buku tentang marxisme.

Negara justru menjadi momok yang menakutkan. Toko-toko dan pameran buku didatangi, buku-buku dirampas. Peristiwa itu tidak terjadi sekali atau dua kali, bahkan mungkin akan tetap berlangsung pada kemudian hari.

Budaya Membaca

Sayangnya, perampasan (dan pembakaran) buku-buku yang disinyalir berhalauan kiri itu tidak diikuti pembacaan tuntas. Aparat hanya membaca judul besar dan gambar di sampul buku. Ada kata-kata berbau komunisme dan foto Karl Marx langsung dirampas, dianggap menganggu keamanan negara. Aduh!

Budaya membaca mendesak dihidupkan di lingkungan yang demikian agar aparat negara tidak hanya berbadan tegap dan gagah, tapi juga pintar dan cerdas, dan lebih penting lagi “arif”. Merampas buku tanpa membaca adalah kesewenang-wenangan yang berbahaya.

Dalam konteks yang demikian inilah aparat-negara menjadi ”hantu-hantu kebudayaan”. Kala dunia membaca redup, yang muncul kemudian adalah teror dan ketakutan. Ketiadaan perlindungan menyebabkan kematian impian menjadi penulis dan menerbitkan buku.

Jargon literasi sebagai tiang perdaban roboh dan hilang. Di sisi lain, kerja keras membangun kebudayaan juga tidak diikuti apresiasi yang setimpal. Banyak sastrawan (juga pelaku seni lainnya) yang namanya telah begitu masif dikenal di dunia, mengharumkan nama Indonesia, namun tak mendapat umpan balik di negerinya sendiri.

Alih-alih dihargai, negara melalui instansi kebudayaan bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru tampak meremehkan. Merujuk pernyataan Eka Kurniawan, seorang olahragawan peraih medali emas Asian Games mendapat Rp1,5 miliar dari negara (perunggu: Rp250 juta), sementara sastrawan hanya mendapat 50 juta.

Tidak peduli seberapa banyak buku diterbitkan dalam berbagai bahasa di dunia atau seberapa sering ia mendapat penghargaan di kancah internasional. Ramai digaungkan dana abadi kebudayaan, tapi persoalan-persoalan paling elementer hingga detik ini tak mampu diselesaikan.

Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi setiap tahun diselenggarakan. Menjadi semacam ritual wajib demi kalkulasi pertanggungjawaban institusional atas nama ”penyerapan anggaran”. Kerja-kerja kebudayaan yang lebih mementingkan adminstrasi-birokrasi selama ini cenderung gagap dalam menyikapi persoalan.

Hanya Menjadi Objek

Yang penting terselenggara dan dana terserap, terlepas dari tolok ukur seberapa besar kadar manfaat yang didapat dalam konteks kebudayaan di negeri ini. Agenda itu sering kali dibaca sebagai rutinitas formal kenegaraan, bukan agenda prestisius yang ditunggu dan didamba oleh para budayawan (juga seniman).

Pada posisi yang demikian, pelaku budaya hanya menjadi objek, bukan subjek. Hal ini dapat dibaca, misalnya, tidak ada informasi ideal pada publik tentang syarat, ukuran-ukuran, atau kriteria ideal seniman yang mendapatkan, serta bagaimana laporan pertanggungjawaban disampaikan selayaknya seorang juri profesional memilih pemenang di antara pelaku yang lain.

Tidak menutup kemungkinan bila pembiaran terus terjadi maka sebuah generasi akan teraleniasi dari akar budaya. Tidak berlebihan bila harapan besar disematkan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru,  agar mampu melahirkan gebrakan-gebrakan monumental demi kemajuan kebudayaan.

Tidak sekadar meneruskan tradisi, menolak kemonotonan, dan lebih penting lagi tidak muncul lagi masalah-masalah yang sama pada masa depan.  Selamat datang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Selamat bekerja.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten