Solopos.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menanggapi surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Apa pula alasan Mensesneg Pratikno yang membuat Presiden Jokowi emoh memberi penjelasan atas dugaan kudeta politik personelnya terhadap kepemimpinan Partai Demokrat?
Mensesneg Pratikno mengakui pihaknya sudah menerima surat dari Ketum Partai Demokrat AHY yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. "Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam keterangannya dalam tayangan channel Youtube Sekretariat Presiden yang dipantau Jaringan Informasi Basnis Indonesia (JIBI), Kamis (4/2/2021).
Promosi Peringati Hari Raya Nyepi, BRI Peduli Bagikan 1.000 Paket Sembako di Bali
Baca Juga: Peluang Bisnis Makanan Beku
Menanggapi surat tersebut, Mensesneg Pratikno menegaskan Presiden Jokowi tidak akan memberikan tanggapan ataupun jawaban atas pertanyaan atas orangnya di kepemimpinan Partai Demokrat. Pasalnya, menurut dia, hal tersebut merupakan permasalahan internal Partai Demokrat. Padahal, Moeldoko yang diyakini hadir dalam kudeta politik itu adalah personel di istananya.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah dinamika internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD dan ART," jelasnya.
Butuh Klarifikasi
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partainya.
“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Celaka Jika Anda Punya Bos dengan Zodiak Ini…
Berdasarkan penelusuran Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar istana yang mencoba mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat. “Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Malahan, AHY mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah. “Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Belakangan, isu mengenai upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat turut menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko pun menyampaikan tanggapan dan membantah bahwa dirinya ingin mengambil alih atau kudeta AHY selaku Ketum Partai Demokrat.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
