Menpera-DKI Siapkan 6.000 Hunian Warga di Ciliwung

Warga berada dirumahnya yang terendam banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (22/11/2012). Warga berharap pemerintah memberikan perhatian serius dengan mengatasi banjir kiriman dari Bogor yang selalu menggenangi pemukiman warga bantaran Kali Ciliwung apabila memasuki musim penghujan. (Foto: JIBI/SOLOPOS/Antara)

JAKARTA—Rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi ribuan warga di bantaran Kali Ciliwung dipastikan akan dilakukan di dua lokasi tanah milik Pemprov DKI.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, disebutkan dua lokasi rumah susun tersebut akan dibangun di Pasar Rumput (Jakarta Selatan) dan Kantor Dinas Teknis DKI (Jakarta Timur).

Rancangan yang disiapkan saat ini, kata Djan, sejumlah 5.000 unit akan dibangun di Pasar Rumput, dan 1.000 unit lainnya dibangun di lahan bekas Kantor Dinas Teknis. Kedua lokasi tersebut pada tahap awal hanya akan menampung 6.000 warga.

“Pada tahap awal ini akan dilakukan di Kampung Melayu-Serengseng dengan total 13.000 warga yang akan terkena dampak,” ujar Djan saat konferensi pers di kantor Menkokesra, Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Adapun sekitar 7.000 warga lain yang belum tertampung, sambungnya, pembangunan rusun diperkirakan akan menggunakan lahan di atas depo Stasiun Manggarai. Untuk membangun rusun di sana, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

Proses relokasi pemukiman warga, tuturnya, terkait dengan program normalisasi kali yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun total warga yang harus difasilitasi mencapai 34.000 warga di sepanjang 35 km kali.

Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rusun tersebut pada tahun ini mencapai Rp600 miliar. Untuk tahun depan, Kemenpera telah mengajukan dana sebesar Rp1,3 triliun.

“Anggaran multiyear untuk tahun ini sudah disetujui. Kalau untuk tahun depan, masih harus menunggu persetujuan dari Banggar dan Menteri Keuangan,” kata Djan.

Dalam rancangannya, Pasar Rumput yang saat ini merupakan lokasi pasar tradisional, akan dibangun konsep hunian yang terintegrasi dengan pasar berkelas internasional. Djan mengatakan rusun akan dibangun 24 lantai, di mana lantai 1 dan 2 akan difungsikan sebagai pasar.

“Pasar tersebut akan juga menjual barang antik, karena seluruh penjual di kawasan Jl. Surabaya akan dipindahkan ke dalam pasar. Selain itu pasar juga akan menyediakan barang-barang kerajinan tangan juga foodcourt,” paparnya.

Selama masa pembangunan, ujarnya, pedagang di Pasar Rumput sementara akan dipindahkan ke Pasar Blora.

Sementara di Kantor Dinas Teknis, imbuh Djan, akan dibangun konsep serupa meski dengan skala yang lebih kecil. Dia memastikan lahan yang digunakan hanya lahan milik pemda, tidak akan memengaruhi lahan masyarakat di sekitarnya.

Djan mengungkapkan proses pembangunan rusun bagi warga bantaran kali sejatinya sudah disipakan pada Januari 2011. Karena hambatan teknis, diharapkan rencana pembangunan pada dua lokasi tersebut dapat direalisasikan Januari tahun depan.

Pada saat itu, Kemenpera telah mengemukakan rencana pembangunan rusun di kawasan Berlan (Jakarta Timur). Karena lahan tidak mungkin diambil alih, Djan menjelaskan pembangunan rusun tidak mungkin dilakukan.

Selain itu, rencana pembangunan rusun di atas kali yang sempat di sebut belakangan, juga dipastikan batal dilakukan, karena aturan tidak memungkinkan pembangunan tersebut.

Jokowi memastikan kesiapan Pemprov untuk menyediakan lahan untuk pembangunan rusun tersebut. Dia menjelaskan pembangunan rusun akan menggunakan dana dari APBN, bukan APBD.

“Kita nanti mungkin hanya anggarkan untuk kegiatan yang nonteknis-nya. Jadi, semua pihak bergerak. Tapi hal yang harus dipastikan adalah menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat. Ini menjadi bagian kita [Pemprov] agar masyarakat mau ditata,” tutur Jokowi.

Menurut dia, proses pembangunan akan membutuhkan waktu setidaknya lebih dari satu tahun. Kalau pembangunan sudah dimulai awal tahun depan, diharapkan akhir tahun 2013 atau awal 2014 sudah rampung. Saat rusun sudah siap difungsikan, warga bantaran kali baru akan dipindahkan.

Jokowi menjanjikan akan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kesediaan warga untuk menempati rusun yang sudah jadi. “Nanti bagian yang bicara itu saya. Yang nonteknis itu saya. Saya akan turun.”

Sistem sewa rusun, jelas Jokowi, ada kemungkinan dilakukan melalui subsidi dari Pemprov seandainya muncul keberatan dari warga. Intinya, sambungnya, program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi banjir dan pemukiman kumuh di Ibu Kota.

Menkokesra Agung Laksono menjelaskan jika harga sewa rusun tinggi, maka akan coba dilakukan subsidi oleh lembaga lain. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan jenis subsidi pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Proses normalisasi kali, katanya, akan langsung dilakukan oleh Kemen PU jika warga bantaran sudah direlokasi. Normalisasi tersebut akan dilakukan agar lebar kali dapat sesuai, sehingga debit air yang tertampung akan maksimal.