MAMUJU — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta istilah program pendidikan gratis di daerah sebaiknya dihilangkan dan tidak lagi digunakan pemerintah.
Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan
“Program pendidikan gratis sebaiknya dihilangkan karena sesungguhnya pendidikan gratis itu tidak ada,” kata Azwar Abubakar pada rapat kerja Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dengan para bupati di provinsi itu di Mamuju, Jumat (23/3/2012).
Menteri mengatakan, pemerintah menjalankan program pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan begitu besar melalui APBD agar siswa tidak dipungut biaya pendidikan di sekolahnya.
Namun, kata dia, program itu sesungguhnya namanya bukan pendidikan gratis karena APBD yang digunakan untuk membiayai pendidikan tersebut berasal dari masyarakat yang membayar pajak.
“Masyarakat sudah membayar pajak melalui APBD, sehingga ketika anggaran APBD digunakan membiayai pendidikan dengan tidak dipungut biaya maka itu adalah hal yang wajar karena mendapatkan pendidikan yang merupakan hak masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, istilah pendidikan gratis sebaiknya tidak perlu lagi, dan harus diubah karena dengan istilah gratis maka akan mengubah cara berpikir masyarakat.
Mereka menjadi berpola pikir bahwa pendidikan gratis merupakan program pemerintah, padahal pendidikan sudah menjadi hak mereka. JIBI/SOLOPOS/Antara
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
