Menolak Legalitas Nikah Siri

Penghulu Madya KUA Kecamatan Teras Boyolali yang juga Sekretaris  PW Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Tengah, Mahmuduzzaman, S.Ag., pada 21 Oktober 2022, menyajikan artikel opiini bertajuk Menolak Legalitas Nikah Siri di Kora Solopos.

 Mahmuduzzaman (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Mahmuduzzaman (Solopos/Istimewa)

Kebijakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait pencantuman keterangan nikah belum tercatat dalam kartu keluarga (KK) menuai pro dan kontra. Bagi pasangan nikah siri, untuk mendapatkan KK cukup dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan diketahui dua saksi, dengan keterangan kawin belum tercatat.

Ketua Komisi Kajian MUI Kabupaten Sragen, Dr. Nursalim dalam artikel berjudul KK untuk Pasangan Siri (Solopos, 18/10/2021) menyoroti kebijakan pemberian KK bagi pasangan siri sebagai bentuk “gerilya sekularisasi perkawinan” melalui semangat perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab, untuk diakui negara, pasangan siri seolah-olah tidak perlu sah secara agama.  Hal ini dinilai membuka peluang seks bebas (seks non marital) yang secara tidak langsung menafikan Undang-undang Perkawinan dan melegitimasi perzinahan.

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Semangat memberi kemudahan seluruh warga mendapatkan KK bagi pasangan siri dijadikan legitimasi publik mendapat jaminan hukum dari negara. Kondisi ini dikhawatirkan akan berakibat maraknya perkawinan siri di masyarakat.

istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat menuntut warisan. Dalam hal ini, anak hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu. Oleh karena itu, meskipun nikah siri sah menurut agama, tetapi menimbulkan madarat yang  besar. Perkawinan harus dicatatkan resmi instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif (madharat ).

 

Dampak Nikah Siri

Nikah siri merupakan istilah yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan pasangan yang memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan fikih tetapi belum tercatat di lembaga resmi pemerintah.

Di masyarakat, praktik pernikahan tanpa pencatatan dikenal dengan istilah kawin bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin dan kawin kiai (Halili,  2020). Perkawinan siri sering kali menjadi pilihan pelakunya karena dianggap jalan aman untuk menghindari dosa dan terbebas dari persyaratan administratif yang dianggap sangat merepotkan.

Dampak dari nikah siri baru terasa ketika terjadi permasalahan atau sengketa. Sebab, ikatan perkawinan itu tidak memiliki bukti otentik. Paling tidak ada dua dampak yang merugikan.

Pertama, dampak hukum. Perkawinan siri akan berdampak istri yang tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan siri  dianggap tidak pernah terjadi.

Kedua, dampak sosial. Pasangan nikah siri akan sulit bersosialisasi. Pada umumnya, perempuan yang  melakukan  pernikahan siri acapkali dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan sah (kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Bagi penghulu atau kantor urusan agama (KUA), pencantuman status kawin belum tercatat ini dirasa menciptakan keruwetan administratif yang baru. Karena salah satu prinsip dasar UU Perkawinan adalah azas pencatatan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh petugas pencatat, berakibat tidak diakui keabsahan perkawinan itu oleh negara dan anak-anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan  keluarga ibunya (Pasal 43 ayat [2] UU 1/1974).

 

Menafikan Penghulu

Perubahan UU Administrasi Kependudukan mempertahankan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadi perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh KUA kecamatan.

Dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi penduduk beragama Islam, KUA di kecamatan berpegang pada regulasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Ketentuan ini mengatur tata cara pencatatan secara detail guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak sekadar hukum bernegara tetapi lebih dalam lagi menyangkut hukum agama agar pernikahan yang dilaksanakan tidak melanggar syariat sehingga sah sesuai kaidah fikih Islam. Hal ini perlu ketelitian khusus, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keabsahan sebuah pernikahan.

Di antara yang memerlukan perhatian khusus adalah penelusuran, apakah ada hubungan mahram antara kedua calon mempelai sehingga menghalangi terjadinya pernikahan. Dalam hal perwalian harus dipastikan terkait tata urut atau tertib wali nasab.

Penelitian apakah perwalian harus pindah menjadi wali hakim karena berbagai sebab, memastikan mas kawin sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Saksi-saksi yang diajukan apakah memenuhi persyaratan, dan sebagainya.

Belum lagi kepastian usia calon mempelai. Apakah sudah memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan undang-undang. Penulisan ejaan nama pihak yang bersangkutan berikut identitas sejenis yang dibutuhkan dan berbagai persyaratan adminstratif lainnya.

Singkatnya, mempersiapkan sah pernikahan dalam Islam bukan perkara yang mudah. Diperlukan penelitian yang detail melalui kegiatan pemeriksaan khusus sebelum kepastian pelaksanaan nikah pada waktu yang ditentukan.

Ini Dia Sosok Penghulu Viral yang Bikin Acara Pernikahan Heboh

Posisi penghulu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 adalah jabatan fungsional kategori keahlian sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam, merasa keberatan dengan kawin siri bisa dimasukkan dalam satu KK.

Pernyataan bahwa kawin siri sekadar pernikahan yang belum tercatat, seolah-olah menafikan peran penghulu dalam ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pemeriksaan kepada calon mempelai sebelum ada kepastian dilangsungkan pernikahan. Bekal pengakuan sepihak yang dibuktikan dengan SPTJM lantas diakui statusnya sebagai suami-istri dengan keterangan kawin belum tercatat, jelas-jelas menafikan peran penghulu dalam ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Lekukan Garis Pantai Jawa Tengah Hasil Pertemuan Sesar Mendatar

+ PLUS Lekukan Garis Pantai Jawa Tengah Hasil Pertemuan Sesar Mendatar

Garis Pantai Utara dan Selatan Jawa Tengah menyempit masuk lebih ke dalam membentuk lekukan (indentasi) dibandingkan dengan garis Pantai Utara dan Selatan Jawa Barat dan Jawa Timur diduga merupakan hasil pertemuan sepasang sesar mendatar besar yang saling berlawanan arah.

Berita Terkini

Erick Thohir dan Panggung 2024

Tidak cukup dengan segudang prestasi yang berhasil dicetak Erick Thohir untuk bisa meramaikan panggung Pilpres 2024.

Eksplorasi Inovasi Energi 2022

Seiring dengan Pemberangkatan Tim Ekspedisi Energi 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyajikan artikel opini bertajuk Eksplorasi Inovasi Energi 2022 di Rubrik Gagasan Solopos, Kamis 23 Juni 2022.

Career Advancement dengan Penguatan Soft Skills

Untuk dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan ideasi baru dalam karier, setiap individu harus mampu berpikir kritis.

Swasembada Beras, Hil yang (Tak Lagi) Mustahal

Berbeda dengan keberadaan jalan tol, keberadaan infrastuktur penyedia air irigasi bagi lahan pertanian yang juga banyak dibangun belakangan ini, relatif jarang dibicarakan.

Merawat Kenangan

Merawat kenangan adalah sebuah bentuk penghargaan. Candi Borobudur layak mendapatkannya, karena kebanggaan bangsa.

Negara dan Dana Pesantren

Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN) Zainal Anwar pada 23 Oktober 2021 menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti di Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN), Zainal Anwar, 23 Oktober 2021, menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam Koran Solopos.

Beranda: Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC

Pada rubrik Beranda Koran Solo edisi 22 Oktober 2022 Hery Trianto, jurnalis Bisnis Indonesia. menyajikan kolom atau artikel opini bertajuk Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC.

Menolak Legalitas Nikah Siri

Penghulu Madya KUA Kecamatan Teras Boyolali yang juga Sekretaris  PW Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Tengah, Mahmuduzzaman, S.Ag., pada 21 Oktober 2022, menyajikan artikel opiini bertajuk Menolak Legalitas Nikah Siri di Kora Solopos.

Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya

Khaerul Anwar sebagai pengawas SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada 20 Oktober 2021 berkontribusi pada rubrik Opini Gagasan di Harian Solopos melalui tulisan bertajuk Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya.

Syafii Maarif Mengalahkan Rasa Takut

Kini, Buya Syafii Maarif berpulang pada usia 86 tahun. Seharusnya, 31 Mei 2022 Buya berulang tahun. Kita kehilangan sosok guru bangsa yang menjaga moral bangsa.

Apem, Kolak, dan Ketan

Pura Mangkunegaran bikin gebrakan kecil. Beberapa paket wisata disajikan untuk masyarakat umum. Antara lain paket kuliner khas Pura berupa apem, kolak pisang dan ketan.

Kue Ekonomi Lebaran

Lebaran tahun ini menjadi evidence alias bukti yang nyata. Mudik bukan sekadar perjalanan spiritual menengok kampung leluhur atau sungkem kepada orang tua, melainkan juga menjadi manifestasi geliat ekonomi wisata yang nyata.

Adil dalam Pikiran dan Perbuatan

Sekarang ini, orang cenderung menyukai informasi atau pendapat yang memperkuat keyakinan atau nilai-nilai mereka sebelumnya. Mereka mengabaikan bukti-bukti baru yang berbeda dengan keyakinannya.

Saling Menguatkan, Saling Memulihkan

Lebaran tahun ini, ada kebahagiaan membuncah. Kerinduan panjang tak bersua bakal terobati.

Mudik, Rohali, dan Rojali

Bayangkan perputaran uang yang tercipta dari sekitar 85 juta orang itu. Tentu tidak sedikit. Apalagi, dua tahun sudah agenda mudik ini tidak dilakukan. maria.benyamin@bisnis.com 

Hukum Cagar Budaya dan Agraria

Bagimana untuk mencegah terjadinya perusakan bangunan, struktur, situs cagar budaya terkait keberadaan masyarakat yang menempatinya? Tentu saja harmonisasi hukum antara UU Cagar Budaya dan UU Agraria perlu dijalankan.