Menolak Legalitas Nikah Siri

Penghulu Madya KUA Kecamatan Teras Boyolali yang juga Sekretaris  PW Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Tengah, Mahmuduzzaman, S.Ag., pada 21 Oktober 2022, menyajikan artikel opiini bertajuk Menolak Legalitas Nikah Siri di Kora Solopos.

 Mahmuduzzaman (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Mahmuduzzaman (Solopos/Istimewa)

Kebijakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait pencantuman keterangan nikah belum tercatat dalam kartu keluarga (KK) menuai pro dan kontra. Bagi pasangan nikah siri, untuk mendapatkan KK cukup dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan diketahui dua saksi, dengan keterangan kawin belum tercatat.

Ketua Komisi Kajian MUI Kabupaten Sragen, Dr. Nursalim dalam artikel berjudul KK untuk Pasangan Siri (Solopos, 18/10/2021) menyoroti kebijakan pemberian KK bagi pasangan siri sebagai bentuk “gerilya sekularisasi perkawinan” melalui semangat perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab, untuk diakui negara, pasangan siri seolah-olah tidak perlu sah secara agama.  Hal ini dinilai membuka peluang seks bebas (seks non marital) yang secara tidak langsung menafikan Undang-undang Perkawinan dan melegitimasi perzinahan.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Semangat memberi kemudahan seluruh warga mendapatkan KK bagi pasangan siri dijadikan legitimasi publik mendapat jaminan hukum dari negara. Kondisi ini dikhawatirkan akan berakibat maraknya perkawinan siri di masyarakat.

istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat menuntut warisan. Dalam hal ini, anak hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu. Oleh karena itu, meskipun nikah siri sah menurut agama, tetapi menimbulkan madarat yang  besar. Perkawinan harus dicatatkan resmi instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif (madharat ).

 

Dampak Nikah Siri

Nikah siri merupakan istilah yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan pasangan yang memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan fikih tetapi belum tercatat di lembaga resmi pemerintah.

Di masyarakat, praktik pernikahan tanpa pencatatan dikenal dengan istilah kawin bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin dan kawin kiai (Halili,  2020). Perkawinan siri sering kali menjadi pilihan pelakunya karena dianggap jalan aman untuk menghindari dosa dan terbebas dari persyaratan administratif yang dianggap sangat merepotkan.

Dampak dari nikah siri baru terasa ketika terjadi permasalahan atau sengketa. Sebab, ikatan perkawinan itu tidak memiliki bukti otentik. Paling tidak ada dua dampak yang merugikan.

Pertama, dampak hukum. Perkawinan siri akan berdampak istri yang tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan siri  dianggap tidak pernah terjadi.

Kedua, dampak sosial. Pasangan nikah siri akan sulit bersosialisasi. Pada umumnya, perempuan yang  melakukan  pernikahan siri acapkali dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan sah (kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Bagi penghulu atau kantor urusan agama (KUA), pencantuman status kawin belum tercatat ini dirasa menciptakan keruwetan administratif yang baru. Karena salah satu prinsip dasar UU Perkawinan adalah azas pencatatan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh petugas pencatat, berakibat tidak diakui keabsahan perkawinan itu oleh negara dan anak-anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan  keluarga ibunya (Pasal 43 ayat [2] UU 1/1974).

 

Menafikan Penghulu

Perubahan UU Administrasi Kependudukan mempertahankan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadi perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh KUA kecamatan.

Dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi penduduk beragama Islam, KUA di kecamatan berpegang pada regulasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Ketentuan ini mengatur tata cara pencatatan secara detail guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak sekadar hukum bernegara tetapi lebih dalam lagi menyangkut hukum agama agar pernikahan yang dilaksanakan tidak melanggar syariat sehingga sah sesuai kaidah fikih Islam. Hal ini perlu ketelitian khusus, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keabsahan sebuah pernikahan.

Di antara yang memerlukan perhatian khusus adalah penelusuran, apakah ada hubungan mahram antara kedua calon mempelai sehingga menghalangi terjadinya pernikahan. Dalam hal perwalian harus dipastikan terkait tata urut atau tertib wali nasab.

Penelitian apakah perwalian harus pindah menjadi wali hakim karena berbagai sebab, memastikan mas kawin sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Saksi-saksi yang diajukan apakah memenuhi persyaratan, dan sebagainya.

Belum lagi kepastian usia calon mempelai. Apakah sudah memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan undang-undang. Penulisan ejaan nama pihak yang bersangkutan berikut identitas sejenis yang dibutuhkan dan berbagai persyaratan adminstratif lainnya.

Singkatnya, mempersiapkan sah pernikahan dalam Islam bukan perkara yang mudah. Diperlukan penelitian yang detail melalui kegiatan pemeriksaan khusus sebelum kepastian pelaksanaan nikah pada waktu yang ditentukan.

Ini Dia Sosok Penghulu Viral yang Bikin Acara Pernikahan Heboh

Posisi penghulu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 adalah jabatan fungsional kategori keahlian sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam, merasa keberatan dengan kawin siri bisa dimasukkan dalam satu KK.

Pernyataan bahwa kawin siri sekadar pernikahan yang belum tercatat, seolah-olah menafikan peran penghulu dalam ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pemeriksaan kepada calon mempelai sebelum ada kepastian dilangsungkan pernikahan. Bekal pengakuan sepihak yang dibuktikan dengan SPTJM lantas diakui statusnya sebagai suami-istri dengan keterangan kawin belum tercatat, jelas-jelas menafikan peran penghulu dalam ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Jalan (Kemerdekaan) Yap Tjwan Bing

      Dalam mengemban tugas sebagai anggota legislatif, Yap Tjwan Bing tidak melulu memperjuangkan kelompoknya, namun juga aspirasi rakyat kebanyakan.

      Kritik yang Dirindukan

      Demi mesra dengan kekuasaan, sering lahir persekongkolan intelektual yang melegitimasi penguasa melalui perannya sebagai “pendapat ahli”. Jati diri sebagai intelektual kadang menjadi terlupakan atas tugas utamanya sebagai penjaga moral dan pemegang kebenaran. Kaum intelektual lupa agenda menjaga dan mencerdaskan publik supaya pusaran demokrasi sesuai amanah konstitusi. 

      Cukai untuk Rokok Tingwe

      Bisa dibayangkan betapa penuh Lembaga Pemasyarakatan jika semua penjual tingwe dipenjara. Masih ada rasa kemanusiaan. Sebagian besar penjual tembakau atau rokok tingwe adalah pedagang kecil yang berjualan di pasar tradisional.

      APG Bukan Hajatan Biasa

      Di balik aksi gigih dan gagah para atlet disabilitas berkompetisi untuk menjadi yang terbaik (baca: juara) di 14 cabang olahraga yang digelar, terdapat berbagai nilai-nilai besar yang akan diresonansikan ke masyarakat lokal, nasional, regional, maupun global. Nilai-nilai humanis dan aneka pesan moral berenergi dengan paradigma development of sport, sekaligus development trough sport. Hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa APG bukan sebuah hajatan biasa.

      Kemerdekaan dan Futurologi Pembangunan

      Saat ini dunia sedang berpesta pora atas mudahnya akses informasi melalui berbagai macam media: internet, televisi, dan telepon selular yang mau tidak mau mengubah cara hidup manusia.

      Citayam dan Pemberdayaan

      Dengan hadirnya fashion week SCBD, citra kawasan Sudiman seperti sedang dikonstruksi ulang.

      APG dan Keadilan Sosial

      Perlu afirmasi untuk membuka potensi para penyandang disabilitas, dan pesta olahraga dengan konsep para games adalah wujud afirmasi itu.

      Setelah Pengampunan Berakhir

      PPS dan program pengampunan sejenis dapat menurunkan moral pembayar pajak yang akhirnya memengaruhi kepatuhan.

      Pengenalan Lingkungan Sekolah

      Terkadang siswa senior memandang rendah siswa baru, merasa sok kuasa, gila hormat, dan memiliki misi balas dendam.

      Ambiguitas Penganut Agama dalam Politik

      Pertanyaannya, apakah stigma Geertz terhadap para kaum abangan dilandasi oleh kepentingan secara politis?

      Bukan Ecek-Ecek

      Tampak jelas, Indonesia memiliki banyak "anomali positif" bila disandingkan dengan kondisi global hari-hari ini. Bukan hanya perdagangan internasional yang moncer. Kinerja investasi Indonesia dan sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga relatif kinclong.

      Reformasi Pajak dan Pemulihan Ekonomi

      Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak berbasis digital diuntungkan pandemi Covid-19 tetapi tidak terpantau sistem perpajakan karena informal dan menggunakan teknologi lintas negara.

      Untuk CFD yang Lebih Baik

      CFD merupakan alternatif intensifikasi kecukupan ruang terbuka olahraga khususnya bagi masyarakat perkotaan.

      Merancang Keyakinan Kelas

      Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah.

      Nisan Sejarah Taman Siswa

      Kabar sekolah dasar negeri yang tidak mendapatkan murid baru menunjukkan jurang nyata antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

      Mengendalikan Politik Dinasti

      Dalam konteks munculnya berbagai politik dinasti, masyarakat seolah-olah menormalisasi praktik tersebut.