SOLO—Menteri Negara (Menneg) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Linda Amalia Sari Gumelar menyesalkan dan prihatin dengan masih adanya puluhan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri yang saat ini tengah menghadapi ancaman hukuman mati.
Linda berharap satuan tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden untuk menangani masalah itu bisa memberikan hasil terbaik.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Hal tersebut dikatakan Linda, saat ditemui wartawan seusai menghadiri peresmian proyek Women’s Health Mobile Clinic di Solo, Jumat (14/10). Linda juga mengatakan ke depan perlu ada revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memperbanyak pasal-pasal perlindungan.
“Saat ini UU itu kan lebih banyak mengandung pasal-pasal penempatan. Nanti UU ini perlu direvisi agar memuat lebih banyak pasal-pasal perlindungan. Lagipula saat ini kan juga sedang dilakukan moratorium pengiriman TKI. Ini juga untuk merapikan kembali, sekaligus menyempurnakan pengaturan, proses rekrutmen serta pelatihan para TKI,” jelas Linda.
Lebih jauh, Linda mengaku sangat menyesalkan masih banyaknya TKI, yang saat ini tengah berhadapan dengan ancaman hukuman mati di luar negeri. Namun, Linda juga mengingatkan soal sikap pemerintah yang tengah melakukan upaya-upaya agar mereka memperoleh keringanan hukuman.
Diakuinya itu memang tidak mudah. Sesuai aturan yang berlaku di Negara terssebut, untuk mendapatkan keringanan ataupun pengampunan, para TKI itu perlu mendapatkan permaafan dri keluarga korban.
“Mudah-mudahan ada keberhasilan dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menolong para TKI itu. Satgas yang ditugaskan pemerintah dan orang-orang di kedutaan RI di Negara itu kan banyak yang ahli di bidang hukum,” jelas dia. (JIBI/SOLOPOS/SHS)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
