Menlu Retno: Butuh Kerja Sama Hadapi Kejahatan Lintas Batas

Solopos.com, JAKARTA -- Kejahatan lintas batas di masa pandemi Covid-19, mendapat sorotan dari Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi. Kejahatan tersebut dalam aspek kesehatan seperti pemalsuan obat dan serangan siber.

Menlu Retno menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada Peringatan 20 tahun Konvensi PBB Melawan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC). Acar itu diselenggarakan secara virtual dari Markas Besar PBB di New York, Jumat (13/11).

Promosi Lewat BRInita, Kampung Hijau Kemuning Tangerang Sulap Lahan Jadi Produktif

Untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas negara? terorganisir, Retno menekankan pentingnya membangun dan memelihara kerja sama antarnegara secara global.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi masalah ini sendirian, tidak sebelumnya dan tidak dalam masa pandemi Covid-19 ini,”ujar Menlu Retno seperti disampaikan dalam keterangan Kementerian Luar Negeri, Sabtu (14/11/2020).

Hasil Pilpres AS 2020: Biden Raih 306 Electoral Votes dan Trump 232

Menlu Retno memaparkan pandangannya bahwa tidak ada solusi one-size fits all yang dapat mengatasi seluruh tipe kejahatan terorganisir.

Menurut dia, karakteristik kejahatan lintas negara terorganisir cenderung berbeda dari satu negara dan negara lainnya. Sehingga pendekatan yang diambil pun harus bersifat situasional.

Menlu Retno menjelaskan bahwa pendekatan dan solusi yang diambil harus terus mengalami penyesuaian. Sesuai dengan karakteristik kejahatan.

Dalam hal ini, Retno menekankan kembali pentingnya adaptasi terus menerus. Agar UNTOC tetap selalu relevan dalam mengatasi kejahatan lintas negara teroganisir. Baik pada masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Gercep, Jokowi akan Kirim Tim Khusus Untuk Bahas Rencana Investasi Tesla

Pengungsi Rohingnya

Secara khusus, Menlu Retno juga menyinggung masalah pengungsi etnis Rohingya sebagai bentuk kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia terorganisir di kawasan.

Indonesia saat ini menampung lebih dari 900 orang yang telah menjadi korban perdagangan manusia dan terlantar di laut lepas.

Vaksin Covid-19 Salah Satu Puzzle yang Bisa Tingkatkan Imunitas Tubuh

Karena itu, kata dia, Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian masalah Rohingya dari akar masalahnya melalui repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat.

“Bagi Indonesia, Myanmar adalah rumah bagi pengungsi Rohingya," tutur Menlu Retno dilansir dari Antaranews.com.

Konvensi PBB Melawan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (UNTOC) diadopsi di Palermo, Italia, pada 2000. Konvensi tersebut menjadi instrumen hukum internasional utama yang mengatur masalah penanggulangan perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan perdagangan gelap senjata api.

Peringatan ini juga dihadiri oleh Sekjen PBB Antonio Guterres,Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir, dan Direktur Eksekutif UNODC Ghada Waly.