Solopos.com, SRAGEN — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengecek secara virtual penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sragen, Selasa (7/2/2023). Sragen menjadi salah satu dari 12 kabupaten di Jateng yang dicek Muhadjir.
Rapat virtual di Aula Sukowati Setda Sragen ini diikuti semua camat, kepala desa, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan perwakilan instansi vertikal.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dalam kesempatan itu, Menko PMK mewajibkan setiap puskesmas punya alat ultrasonografi atau USG untuk tangani stunting. Sementara posyandu wajib memiliki alat antropometri atau alat timbang, alat ukur tinggi badan bagi bayi atau anak di bawah lima tahun (balita).
“Tentang stunting, Presiden sudah mencanangkan di 2023 seluruh puskesmas di Indonesia wajib tersedia peralatan USG dan posyandu juga wajib memiliki antropometri berstandar. Terkait dengan hal itu, kami ingin mengetahui intervensi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Selain intervensi, Muhadjir juga ingin tahu inovasi apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan stunting. Termasuk dari mana saja sumber pembiayaan penanganan stunting. “Kami minta dalam penanganan stunting masing-masing Kabupaten harus tersistem dan berkelanjutan. Selama ada ibu hamil maka selalu menjadi perhatian agar Indonesia menjadi negara maju di 2045,” katanya.
Terkait dengan kemiskinan ekstrem, Muhadjir meminta ada pemutakhiran data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Seberapa jauh data tersebut ditangani desa, apakah sudah terverifikasi, dan intervensinya apa saja. “Saya ingin melakukan kroscek data program di Jateng,” ujarnya.
Sebagai informasi, angka stunting di Kabupaten Sragen ditarget turun di bawah 10% pada 2024 mendatang. Data per November 2022, angka stunting di Sragen berkisar 18,8% berdasarkan survei status gizi indonesia (SSGI).
Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.
“Pada 2023 dianggarkan Rp600 juta untuk pangan olahan kondisi medis khusus. Pada 2022 lalu anggarannya sekitar Rp300 juta. Intervensi yang kami lakukan melalui pemenuhi gizi, klinik, dan obat-obatan,” ujar Sekda Sragen, Hargiyanto, di Front One Hotel, Senin (21/11/2022).
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pecepatan Penurunan Stunting, Pemkab Sragen ditarget mampu menurunkan angka stunting di bawah 10% pada 2024.
Lebih lanjut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, Widwiono, mengapresiasi penanganan stunting di Kabupaten Sragen yang dinilainya cukup bagus.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
