Menko PMK Cek Penyaluran Bansos di Boyolali, Ini Evaluasinya

Solopos.com, BOYOLALI — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengunjungi Dukuh Sembung, Canden, Kecamatan Sambi, Boyolali, dalam rangka peninjauan bantuan sosial, Jumat (25/2/2022).

Muhadjir melakukan serangkaian kunjungan untuk beberapa titik pemberian bantuan sosial dan mengecek jaminan bantuan kesehatan di Jawa Tengah.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Disini saya melihat, masih banyak warga yang harus disantuni, tidak hanya bansos tetapi juga tempat tinggal. Karena masih banyak yang lantainya lantai tanah, dan kondisinya belum juga layak, nanti akan kita upayakan untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintahan kabupaten, dari pak wagub, atau dari kementrian yang terkait,” kata dia.

Baca juga: Umat Hindu Lereng Merapi Boyolali Bikin Ogoh-Ogoh Jelang Perayaan Nyepi

Menko PMK juga menyatakan evaluasinya pembagian Bansos untuk Jawa Tengah secara umum sudah lancar, dan rata-rata sudah mencapai di atas 30% sehingga diharapkan, Kamis (3/3/2022) semua sudah tersalurkan baik itu PKH (program keluarga harapan) maupun sembako dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

“Untuk sembako itu semua penerima PKH dapat sembako, sedangkan yang secara ekonomi agak lebih tinggi tapi tetap warga tidak mampu hanya mendapatkan BPNT saja,” ucap Muhadjir.

Iuran Ditanggung Pemerintah

Lebih lanjut, Muhadjir, menyatakan jaminan kesehatan bukan karena paksaan tetapi berdasarkan Undang-Undang no. 40 tahun 2004 dan no. 34 tahun 2011 semua warga negara wajib masuk sebagai anggota penerima kesehatan.

Baca juga: Momen Kades di Boyolali Curhatkan Masalah Desa kepada Tim MBKM UNS Solo

“Yang tidak mampu iurannya ditanggung oleh pemerintah, pemerintah menyediakan 90 juta warga yang akan ditanggung [iurannya], belum lagi yang ditanggung oleh pemerintah daerah, sehingga total 135 juta [jiwa], yang iurannya ditanggung pemerintah. Sisanya ikut membayar iuran mandiri, yaitu mereka yang mampu,” kata Muhadjir.

Menurutnya yang belum menjadi anggota sekitar 40 juta, dan sebagian besar adalah mereka yang mampu. Karena mereka merasa tidak membutuhkan kartu BPJS kesehatan dan bisa berobat sendiri. Dia berpesan kepada mereka yang mampu untuk mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS.

“Kalau tidak menggunakan [kartu BPJS], atau bisa membayar sendiri yang lebih mahal, ya ini [iurannya] digunakan untuk sedekah kepada saudara-saudaranya yang tadi membutuhkan itu,” kata Menko PMK itu.

Baca juga: Cerita Tumang Surga Kerajinan Logam di Boyolali Diambil dari Nama Hantu

Terkait kepesertaan BPJS kesehatan dijadikan syarat banyak layanan, menurutnya hal tersebut untuk menyadarkan dan memastikan warga ada kewajiban yang belum terpenuhi. Pembuatan BPJS menurutnya juga mudah pengurusannya.

“Dilaksanakan tetapi tidak perlu grusa-grusu [terburu-buru], mana lembaga yang sudah siap melayani, kalau yang belum ya tidak usah dipaksakan,” katanya.

Pada kesempatan itu, salah seorang warga penjual tenggok (bakul), Ngatimin, 72, meminta bantuan modal kepada Menko PMK itu secara langsung.

“Niki kula diparingi kalih atus, Pak Menteri wau nggih tumbas tenggok, mpun diborong [Ini saya diberi Rp200.000, Pak Menteri tadi juga sudah membeli tenggok, sudah diborong],” katanya saat ditemui terpisah oleh wartawan.