Menko Marinvest Luhut soal Data Tambang: Kita Buka di Pengadilan!

Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan, tidak ambil pusing soal tantangan membuka data bisnis tambang di Papua yang disebut-sebut miliknya.

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021). Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021). Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitan, menjawab tantangan Direktur Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Menko Luhut menyampaikan akan membuka data keterlibatan dirinya pada bisnis tambang di Papua itu di pengadilan.

“Itu yang saya bilang biar nanti di pengadilan. Karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua. Sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan itu kan berarti jamak. Saya tidak ada,” kata Luhut di Polda Metro Jaya Jakarta seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/9/2021).

Luhut mengaku tidak ambil pusing terhadap tantangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk buka-bukaan data bisnis tambang yang mereka sebut miliknya di Papua. Dia mempersilakan terlapor (Haris-Fatia) membuka data yang dimiliki ke media.

Baca Juga: Round Up: Polisi Periksa Menko Marinvest Luhut Hari Ini

Menko Luhut juga menyebut data kekayaannya bisa dilacak lewat laporan di KPK dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelacakan data kekayaan, kata dia, untuk memastikan apakah dirinya terlibat dengan bisnis tambang di Papua seperti yang dituding oleh terlapor atau tidak.

“Silakan aja. Buka aja di media sekarang. Dari sekarang juga bisa buka di media kok. Kan saya punya harta kekayaan ada di KPK itu, LHKPN itu,” ujar Luhut.

Luhut Diperiksa Hari Ini

Luhut menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pukul 08.28 WIB. Menko Bidang Marinvest mengadukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk itu, Luhut diperiksa penyidik selama kurang dari satu jam.

Seusai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Menko Luhut juga menyampaikan perihal rencana mediasi dengan dua terlapor. “Ya, ini kami jalani saja hukum ini. Nanti kami lihat. Kalau ada tadi, anu, tadi disampaikan penyidik, ada edaran dari Kapolri untuk mediasi. Ya silakan saja jalani,” ujar dia seperti dikutip dari detik.com melalui kanal detikFlash, Senin.

Baca Juga: Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan Datang ke Polda Metro Jaya

Di sisi lain, Luhut menyampaikan kesiapan jika kasus itu berlanjut ke pengadilan. “Sekali lagi, saya ingatkan aja jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang. Dan saya tidak akan berhenti, saya ulangi, saya tidak akan berhenti. Saya membuktikan bahwa saya benar,” katanya.

Sebelumnya, pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, meminta Luhut membuka data (bisnis tambang di Papua) apabila hal tersebut tidak benar. Data yang dimaksud laporan koalisi NGOs pada halaman 16 dan 18.

“Data itu menyebut jejak keterkaitan (tidak langsung) LBP dengan West Wits Mining via Tobacom Del Mandiri-PT. Toba Sejahtera Group. Klien kami meminta konfirmasi penjelasan itu. Tentu bukan sekadar bilang tidak punya bisnis tambang, tapi kami harapkan pak LBP memberikan data klarifikasi atau sanggahan. Misalnya, info di atas tidak benar, yang benar seperti apa terkait hubungan Pak LBP dengan entitas-entitas usaha yang disebutkan,” ujar Nurkholis saat dihubungi detikcom, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Dear Haris Azhar, Menteri Luhut Mulai Diperiksa Hari Ini

Nurkholis menyayangkan ajakan diskusi kliennya dengan Luhut untuk mengklarifikasi hal tersebut tidak diindahkan. Dia menyebut penjelasan Luhut mengenai dugaan keterkaitannya dengan perusahaan itu diharapkan membantu kliennya, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, mengoreksi konten YouTube terkait bisnis tambang di Papua.

“Konfirmasi ini penting karena klien kami akan berpijak pada jawaban faktual LBP untuk mengoreksi apa yang di bahas bersama Fatia dalam kanal YouTube-nya. Itulah makanya kami proaktif mengundang Pak LBP atau yang mewakili untuk memberi penjelasan dan mengklarifikasi data. Sayangnya, ajakan dan undangan kami diabaikan.”


Berita Terkait

Berita Terkini

Partai Gerindra: Indonesia Stabil jika Prabowo Presiden

Jika Prabowo menjadi presiden berikutnya, maka pembangunan infrastruktur di masa Presiden Jokowi akan dilanjutkan.

Fahri Hamzah dan Fadli Zon Berseberangan Gegara Jl. Kemal Ataturk

Wacana penamaan jalanan di kawasan Menteng, Jakarta, menjadi Jalan Mustafa Kemal Ataturk, itu memunculkan perdebatan antara Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Duh, Kades Diduga Korupsi Dana Desa demi Nikahi Istri Muda

Selain digunakan untuk biaya menikah, tersangka juga menggunakan uang negara untuk bermain penggandaan uang secara gaib.

Sejarah Hari Ini : 22 Oktober 1943, Inggris Serang Kota Kassel Jerman

Penyerangan Kota Kassel di Jerman merupakan salah satu peristiwa dari sekian banyak kejadian penting yang terangkum dalam Sejarah Hari Ini, 22 Oktober.

40 Pinjol Ilegal di Kalsel Digerebek, Konsultan Warga China

Pinjaman Rp 1 juta dalam 7 hari harus mengembalikan Rp 1 juta, apabila tidak bisa bayar, per hari akan terkena bunga 5 persen

Sindikat Pinjol Ilegal Kirim Teror Lebih dari 100.000 SMS per Hari

Para tersangka yang ditangkap Bareskrim ini berperan sebagai operator SMS blasting dan desk collection atau menagih utang secara virtual.

Ramai-Ramai Menolak PCR Sebagai Syarat Naik Pesawat, Ini Alasannya

Pemerintah beralasan aturan PCR tersebut diberlakukan karena di dalam pesawat tidak ada seat yang menerapkan pembatasan jarak.

Karyawan Pinjol Pemicu Warga Wonogiri Bunuh Diri Bergaji Rp15 Juta

Gaji yang menggiurkan itu membuat mereka rajin meneror peminjam uang dengan menghalalkan segala cara.

Hii! Ada Jurig Torek di Bandung, Membuat Orang Tertabrak Kereta Api

Arti jurig torek adalah hantu budek atau hantu tuli dalam bahasa Indonesia. Mitos ini kerap menyebabkan warga tertabrak kereta api.

Kakorlantas: Mobil PJR Haram untuk Pacaran!

Kakorlantas memastikan Bripda Arjuna Bagas diproses sesuatu aturan yang berlaku di Polri.

Ancaman Satu Tahun Penjara untuk Rachel Vennya

Ancaman pidana penjara satu tahun itu tidak hanya berlaku untuk Rachel Vennya tetapi juga untuk pacarnya yaitu Salim Nauderer dan Manajer Rachel, Maulida Khairunnisa.

Gila, Warga Aceh Ramai-Ramai Mengabadikan Harimau dari Dekat

Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan yang mengancam nyawa harimau.

Dijual Per 23 Oktober, Ini Cara Beli Tiket Nonton WSBK di Mandalika

Harga tiket termurah adalah Standard Grand Stand di kisaran Rp795.000 - Rp995.000, di mana tribun penonton ini berada di dekat tikungan 15 dan tikungan 17 Sirkuit Mandalika.

Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Puan Maharani: Bikin Rakyat Bingung

Ketua DPR, Puan Maharani, mempertanyakan keputusan pemerintah yang menetapkan tes PCR sebagai syarat wajib untuk naik pesawat.

15 Negara Bisa Gagalkan Target Perlindungan Iklim, Termasuk Indonesia

Program Lingkungan PBB, UNEP telah menganalisis 15 negara produsen bahan bakar fosil utama, termasuk Jerman dan Indonesia.