SOLOPOS.COM - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah bakal menambah empat juta penerima bantuan presiden atau banpres produktif pada kuartal III 2021.

Rinciannya, sebanyak tiga juta usaha mikro, lecil, dan menengah (UMKM) dan satu juta pedagang kaki lima (PKL) yang akan mendapatkan bantuan Rp1 juta.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Kuartal III 2021 akan ada empat juta penerima bantuan langsung dari Presiden dengan total anggaran Rp4,8 triliun,” tutur Airlangga saat Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/8/2021).

Pemerintah mencatat, hingga saat ini ada 9,8 juta UMKM menerima BPUM dengan alokasi Rp11,76 triliun.

Baca Juga: Airlangga Sebut 3 Kunci Pemulihan Ekonomi Melalui Riset dan Inovasi

Menko Perekonomian menambahkan, selain bantuan presiden, pemerintah telah memberikan bantuan untuk UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR dengan pagu Rp42,17 triliun.

Hingga saat ini, sekitar 4,45 juta UMKM memanfaatkan insentif ini. Insentif juga diberikan dengan subsidi pajak maupun sewa ruko bagi pelaku UMKM.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, anggaran pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp744,7 triliun.

Hingga saat ini, serapan anggaran ini mencapai 43,8 persen atau sekitar Rp326,16 triliun.

Target investasi 2022

Di sisi lain, Menko Airlangga juga mengaku pemerintah menargetkan investasi pada 2022 sebesar Rp1.200 triliun di depan anggota Apindo.

Baca Juga: SWF Tiga Negara Investasi 3 Miliar Dolar AS di Indonesia

Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, target itu bisa dicapai jika ada kerja sama antara pemerintah dengan Apindo atau pemangku kebijakan lainnya.

“PR [Pekerjaan Rumah] ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] dan Kadin [Kamar Dagang dan Industri],” kata Airlangga.

Menko Perekonomian mengatakan target itu bisa dicapai dengan memanfaatkan Lembaga Pengelola Investasi dan implementasi Omnibus Law Cipta Kerja.

Salah satu caranya adalah penggunaan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin.

Baca Juga: Nilai Transaksi Kripto di Indonesia Capai Rp478,5 Triliun, Produk Ini Paling Diminati

Airlangga mengaku pada semester I 2021, Indonesia menerima investasi sebesar Rp442 triliun. Jumlah ini naik sekitar 10 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama.

Sementara, pemerintah telah menargetkan investasi sepanjang 2021 mencapai Rp900 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya