Menjabat Terlalu Lama, 2 Dirut BUMD di Bantul Mestinya Diganti

Harianjogja.com, BANTUL- Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul diminta dinonaktifkan.

Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu bertahun-tahun dipimpin pejabat sementara, padahal perusahaan butuh Dirut definitif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Desakan penggantian Dirut PD Aneka Dharma dan PDAM disampaikan Anggota Komisi B DPRD yang membidangi masalah BUMD, Amir Syarifudin.

Alasannya, pertama, karena Dirut PD Aneka Dharma Farid Hilmi menurut Amir sudah menjabat dua periode namun diangkat lagi sebagai pejabat sementara Dirut PD Aneka Dharma. Sebelumnya, Pemkab Bantul sempat mengangkat Dirut baru pengganti Farid namun berhenti di tengah jalan.

Pemkab lalu kembali mengangkat Farid sebagai pejabat sementara. “Farid itu melanggar aturan [menjabat Dirut] karena sudah dua periode,” kata Amir, baru-baru ini.

Selain itu, kata dia, kinerja PD Aneka Dharma lebih buruk dibanding BUMD lainnya. Sudah bertahun-tahun perusahaan pelat merah yang memiliki banyak unit usaha itu tak menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padahal Pemkab Bantul terus menggelontorkan suntikan dana miliaran rupiah untuk Aneka Dharma.

Ironisnya lagi, perusahaan tersebut justru tersandung kasus dugaan korupsi pembelian Bantul Radio yang beberapa hari terakhir kasusnya kembali dibidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain PD Aneka Dharma, Dirut PDAM yang kini dipegang pejabat sementara Misbakhul Munir yang merupakan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bantul juga didesak diganti.

Untuk PDAM, ihwal setoran PAD memang tak dipersoalkan karena regulasi mengamanahkan perusahaan tersebut tak perlu menyetor PAD selama belum memenuhi pasokan air dengan jumlah sambungan yang telah ditentukan pemerintah. Namun menurut Amir, dengan tidak segera diangkatnya pejabat definitif tak akan membuat BUMD bekerja maksimal.

“Apalagi PDAM masih ada pekerjaan yang belum selesai untuk sambungan air bagi warga tidak mampu yang disubsidi,” tuturnya.