Solopos.com, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 10 kali operasi tangkap tangan (OTT) selama 2022. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding 2021 yang saat itu KPK melakukan enam kali OTT.
Pada 2022, KPK melakukan OTT kepada enam kepala daerah, satu pimpinan DPRD, dua hakim, dan satu rektor universitas negeri.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Terhitung sebanyak 10 kegiatan tangkap tangan telah dilakukan KPK di tahun 2022. Dari kegiatan tersebut, 60 orang ditetapkan sebagai tersangka,” tulis KPK dalam unggahan di akun Twitter resmi KPK, @KPK_RI yang dipantau Solopos.com pada Jumat (3/2/2023).
KPK memberi penjelasan mengenai OTT. Menurut KPK, tertangkap tangan berarti tertangkapnya seorang pada waktu melakukan tindak pidana, sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan/apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
KPK juga menginformasikan 10 orang yang terkena OTT selama 2022. Mereka meliputi Wali Kota Bekasi 2017-2022 Rahmat Effendi atas kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekas. Dia di-OTT pada 6 Januari 2022.
Kemudian Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023 Abdul Gafur Mas’ud yang di-OTT pada 12 Januari 2022. Dia di-OTT atas kasus pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur pada 2021-2022.
Selanjutnya Bupati Kabupaten Langkat periode 2019-2024 Terbit Rencana Perangin Angin pada 20 Januari 2022. Dia di-OTT atas kasus kegiatan pengadaan barang dan jasa pada 2020-2022 di Kabupaten Langkat.
Kemudian Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaini Hidayat pada 20 Januari 2023. Dia di-OTT atas kasus pengurusan perkara di PN Surabaya. Selain itu Bupati Bogor periode 2018-2023 Ade Yasin yang di-OTT pada 27 April 2022 atas kasus dugaan suap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogoro tahun anggaran 2021.
Berikutnya Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti di-OTT KPK pada 2 Juni 2022 atas kasus suap pihak swasta. Selain itu Bupati Pemalang 2021-2025 Mukti Agung Wibowo yang tertangkap tangan pada 11 Agustus 2022 atas kasus pengutan liar (pungli) pengadaan barang dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
KPK juga melakukan OTT kepada Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2019-2023 Karomani pada 19 Agustus 2022 atas kasus suap penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Unila pada 2022.
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati 2014-2022 turut di-OTT KPK pada 22 September 2022 atas kasus suap pengurusan perkara. KPK menutup 2022 dengan OTT kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua pada 14 Desember 2022 atas kasus korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur.
OTT tersebut adalah salah satu strategi KPK untuk menindak kasus korupsi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI). Pada 2022, skor IPK Indonesia tercatat 34 (dari skala 100) atau turun empat poin dari tahun sebelumnya yang saat itu tercatat 38. Posisi Indonesia pada 2022 bercokol di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International.
“Hasil ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi jika tidak ingin keadaannya semakin buruk. Kita harus melakukan terobosan antarseluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah,” tulis KPK dalan cuitannya.
Selama ini, KPK mengimplementasikan sejumlah strategi yang dikemas dalam Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga strategi tersebut dikolaborasikan bersama para pemangku kepentingan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
KPK juga melakukan pendampingan kepada institusi pendidikan, baik pada level sekolah dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi, untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi dan penguatan ekosistem pendidikan yang berintegritas.
“KPK juga berkolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi, kampanye, dan penguatan antikorupsi. Di antaranya melalui program Desa Antikorupsi, Politik Cerdas Berintegritas, dan Penyuluh Antikorupsi,” sambung KPK.
Lembaga antirasuah itu menjelaskan masing-masing strategi yang dilakukan. Pada strategi pencegahan, KPK mengkaji untuk memetakan titik risiko korupsi seluruh lembaga publik. Kemudian, memberikan saran perbaikan dan pendampingan guna mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terhindar dari praktik korupsi.
Pada strategi penindakan, KPK melaksanakan tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. KPK mencatat empat poin harus didorong perbaikannya, yaitu ketersediaan SDM, kewenangan, anggaran, dan kompetensi.
“Turunnya skor CPI menjadi catatan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum. Upaya perbaikan bersama yang kolaboratif dan akseleratif diharapkan bisa menjadi komitmen dan terobosan baru dalam pemberantasan korupsi ke depan,” ulas KPK.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
