Menhan: Pengawasan ekspor senjata diperketat

Jakarta–Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, pengawasan terhadap ekspor senjata akan lebih diperketat untuk menghindari penyimpangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

“Ya tentu kita akan perketat pengawasannya, termasuk pengiriman agar tidak ada lagi kejadian seperti ini (penahanan sejumlah senjata senjata PT Pindad oleh otoritas Bea Cukai Filipina.red),” katanya, di Jakarta, Senin (31/8).

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Usai mengikuti rapat kerja jajaran Kementerian bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Departemen Pertahanan sebagai pihak yang berwenang memang sudah memberikan izin kepada PT Pindad untuk melakukan ekspor-impor dan penjualan senjata ke Filipina.

Izin itu dikeluarkan atas rekomendasi Panglima TNI pada bulan Desember. Sebanyak 100 pucuk senjata untuk Afrika Selatan, dan 10 pucuk tipe P2P-1 untuk Filipina.

“Kami sudah memberi izin atas rekomendasi Panglima TNI,” ungkap.

Kontrak pembelian, ungkap Juwono, bersifat “free on board”. Artinya, PT Pindad hanya bertanggung jawab atas pengiriman dari Bandung.

Pemilihan kapal pengangkut ditentukan pembeli. PT Pindad mengirimkan via pelabuhan Tanjung Priok dan diserahkan kepada kapal yang ditunjuk.

“Terkait penemuan polisi Filipina bahwa sebelum kapal merapat ke Filipina sempat singgah di tempat lain, hal itu atas permintaan pemasok kepada kapten kapal. Tapi ini sekarang sedang diselidiki,” tandas Juwono.

Menurut Juwono, kapal tersebut dianggap telah melanggar kesepakatan. Pasalnya, Pelabuhan Bataan tidak termasuk dalam jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

“Kapalnya singgah di tempat lain yang tidak termasuk dalam jadwal yang sudah ditetapkan,” lanjutnya.

Sementara itu, pihak Departemen Luar Negeri RI menyatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak kementerian luar negeri Filipina tentang keberadaan senjata-senjata PT Pindad yang dipesan.

ant/fid