Harianjogja.com, JOGJA-Aturan teknis yang belum turun dan mahalnya biaya mengurus Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mainan anak mengancam keberlangsungan perajin lokal.
Ketua DPD Asosiasi Perajin Mainan Edukatif dan Tradisional (Apmeti) DIY, Eko Witono menilai pemberlakukan SNI mainan anak merupakan bukti tidak berpihaknya pemerintah kepada usaha kecil mikro (UKM).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Alasanya, biaya satu bidang kepengurusan SNI Rp6 juta itu memberatkan perajin dan produsen lokal. Aturan itu sama saja mematikan UKM. Dengan biaya sebesar itu bagaimana produsen lokal bisa hidup,” jelas Eko kepada Harianjogja.com, Minggu (4/5).
Menurut dia, kewajiban SNI mainan anak ini tak ubahnya dengan pemberlakukan label halal pada industri kecil rumah tangga seperti tempe dan tahu. Sebab biaya sertifikasi halal dan SNI sama-sama tinggi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
