Mengkritik sebagai Kultur
Damar Tri Afrianto (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO — Anggapan tentang kritik sebagai penghakiman dan kecaman masih menjadi stereotipe dalam masyarakat kita. Ini yang membuat ajakan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah menjadi anakronisme di tengah masyarakat.

Tentu ini berkaitan dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap oleh sebagian masyarakat menjadi bumerang bagi orang menyampaikan kritik kepada penguasa atau pemerintah. Pada titik ini bermunculan apriori bahwa pemerintah saat ini memang antikritik dan kurang membuka pintu untuk kritik dari publik.

Permasalahannya adalah pemahaman tentang kritik inilah yang harus menjadi terang sehingga publik dan pemerintah tidak dalah paham. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ternyata belum cukup konkret mendefinisikan ”kritik”, bahkan seolah-olah mereduksinya sebagai kecaman, tanggapan, dan kupasan.

Kritik terus dikonotasikan sesuatu yang sifatnya destruktif, kurang membuka alternatif pemaknaan pada sifatnya yang konstruktif. Pada beberapa kasus kritik disamakan dengan penghinaan. Memang banyak motif penghinaa itu berlindung atas nama kritik. Kritik menjadi arena tak terbatas dan merupakan kemerdekaan emosional, bahkan melampaui nalar moral.

Yang terakhir inilah yang kerap merusak pemahaman tentang kritik secara subtansial. Terry Eagleton cukup memadai dalam mendudukan kritik sebagai ajakan untuk melakukan diskusi publik. Tekanan beratnya pada ”diskusi”, sebuah kegiatan ketika terjadi dialektika pemikiran sehingga mendapatkan beberapa sudut pandang.

Eagleton menjelaskan kritik berdasarkan pada akal budi yang sehat dan rasional. Berbasis pemahaman ini kita mendapatkan pemahaman bahwa kritik adalah diskusi yang berdasarkan akal budi yang rasional. Senada dengan pemaknaan ini, Edmund Burke Feldman, seorang kritikus seni, menyebut kritik memuat setidak-tidaknya cara berpikir yang deskriptif, analitis, interpretasi, dan evaluasi.

Keduanya sama-sama menggarisbawahi kritik yang berasas konstruktif dengan mempertimbangkan manfaat bagi dua pihak, yang dikiritik maupun yang mengkritik. Pandangan seperti ini jauh dari realitas masyarakat kita.

Di masyarakat kita kritik sering dimuati ungkapan emosional dan penuh ujaran kebencian. Kultur digital dan arus informasi yang melimpah tanpa verifikasi memungkinkan lahirnya ungkapan-ungkapan dengan kedangkalan berpikir yang ironisnya mereka sebut itu sebagai kritik.

Krisis Kritik

Sejak media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita, wadah untuk mengutarakan aspirasi semakin tanpa batas. Media sosial menjadi ”ruang publik” yang ramai. Di media sosial setiap orang bisa berbicara dan memasarkan pendapat di manapun dan kapan pun. Demokrasi terlihat  lebih dinamis.

Atas nama kebebasan mengutarakan pendapat, yang terlihat adalah ungkapan dan aspirasi yang bernilai kosong karena dilontarkan dengan sesuka kehendak, cenderung reaktif, emosional, dangkal, dan tidak reflektif. Melalui status, story, dan cuitan yang mereka unggah di media sosial sebagian besar adalah deretan kalimat bernada provokatif namun mereka anggap sebagai  kritik.

Sejak itulah peradaban kita mengalami krisis seperti yang dimaknai oleh Eagleton dan Feldman. Faktor utamanya karena cara berpikir kita telah dibentuk oleh media elektronik (media sosial) yang menjadikan kita terbiasa dengan segala yang ringkas, padat, dan kurang kedalaman refleksi.

Dari sanalah kita cenderung malas membuat kritik yang kompleks, analitis, dan reflektif. Yang tersisa hanya ribuan polifonik kata yang bertebaran di media maya, ”datang dan pergi” berkelindan tanpa arah. Pada era digital ini kritik terwadahi dan memiliki akses yang mudah melalui media sosial.

Yang menjadi perbedaan dengan sekadar ”cuitan”, kritik bersifat analitis, mengedepankan logika rasional daripada emosional. Dengan demikian diharapkan terjadi dialektika publik yang konstruktif. Inilah yang diharapkan pemerintah dari masyrakat tentang kritik untuk kemaslahatan bersama, mengkritik dengan kultur kritik yang sehat.

Bentuk kritik tak hanya kalimat atau lingual, melainkan dapat pula berbentuk simbol. Kritik simbolis ini begitu sangat populer pada era pra media sosial. Kehadiran teknologi yang memudahkan kritik justru menjerumuskan kita pada umpatan-umpatan tanpa isi.

Kritik simbolis ini mendapatkan wadah, salah satunya, di dunia seni. Olah kreativitas seni bukan hanya persoalan menyajikan sebuah keindahan namun jalan strategis dalam menyampaikan kritik. Pada era Orde baru seniman-seniman kita menempuh jalan artistik (baca: seni) dalam mengkritik pemerintah yang otoriter.

Strategi kritik tersebut selain pedas dan bernas juga memiliki dasar rasional dan yang lebih penting kritik itu mewakili komunal, bukan semata-mata emosi personal. Seniman seperti W.S. Rendra dan Wiji Thukul dengan puisi dan teater, Iwan Fals dengan lirik lagu, Djoko Pekik melalui guratan di kanvas, serta seniman-seniman lain pada masanya maupun masa kini memiliki kesadaran bahwa seni merupakan jalan kritik yang mampu menembus kesadaran batin.

Pada titik inilah kritik simbolis selain mengungkapkan aspirasi juga menyasar renungan-renungan filosofis. Kritik yang menggerakkan bukan berarti harus radikal dan emosional, namun bisa dengan kreativitas menciptakan metafora-metafora sehingga kekuatan dan daya kritik tetap tajam namun juga satiris.

Dari dunia seni kita bisa belajar bahwa daya dan kekuatan kritik sebenarnya bukan semata-mata dilihat dari sampai atau tidak komunikasi kritik tersebut, namun mampu atau tidak membuka dialektika dan refleksi baru dari permasalahan yang menjadi sasaran dari kritik itu.

Sudah saatnya masyarakat kita menanamkan kultur kritik yang sehat dalam mengkritik. Pernyataaan Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu terkait ajakan untuk aktif mengkritik pemerintah menjadi peluang bagi masyarakat belajar membangun kultur kritik yang bertangung jawab.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya








Kolom