Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Kerja II di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Antara-Wahyu Putro)

Solopos.com, JAKARTA -- Terungkapnya dana pensiunan yang diterima mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Selasa (5/11/2010) lalu mengingatkan fakta lain. Tak hanya dana pensiunan, gaji seorang menteri juga terbilang minim jika melihat tanggung jawabnya yang sangat besar.

Uang pensiunan Jonan ternyata hanya Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2019 sebesar Rp3,9 juta. Berdasarkan penelusuran, paket pensiun menteri di Indonesia memang tidak sepadan dengan tanggung jawab yang diemban saat menjabat. Saat menjabat pun, paket gaji seorang menteri jauh dari menarik.

Saat ini, seorang menteri menerima gaji pokok sebanyak Rp5,04 juta dengan tunjangan jabatan sebanyak Rp13,6 juta serta dana operasional Rp100 juta per bulan. Dana operasional Rp100 juta tersebut bukan masuk kantong pribadi, tetapi biasanya habis untuk bayar ini dan itu.

Uang Pensiunan Menteri Cuma Rp3,5 Juta, Lebih Rendah dari UMP Jakarta

Bisnis/JIBI pernah menyaksikan seorang menteri selalu menyisihkan beberapa ratus ribu rupiah sebagai tip untuk polisi yang mengawalnya setiap hari, begitu pula untuk peminta sumbangan. Untuk berbagai kegiatan kunjungan ke sana kemari, menteri juga memakai dana operasional ini.

Seorang menteri yang rajin blusukan bercerita, sebulan terpaksa nombok hingga Rp200 juta untuk aktivitas tersebut. Untung saja, dia sudah puluhan tahun bekerja sebagai direksi sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri yang membuatnya memiliki tabungan memadai.

Bukan Soal Uang

Jadi, secara matematis, dengan pendapatan sekarang, gaji menteri jauh di bawah standar hidup yang harusnya melekat pada jabatannya. Ini posisi penuh gengsi, bila ukurannya demi mengejar kejayaan pribadi.

ADB: 22 Juta Orang Indonesia Kelaparan dalam 2 Tahun Era Jokowi

Posisi menteri lebih dari sekadar uang. Uang jelas tidak didapat bila menilik slip gaji. Seorang dipilih dan mau menjadi menteri mestinya sudah selesai dengan dirinya, merdeka secara finansial, sehingga bekerja adalah murni mengabdi.

Namun dengan gaji kecil, seorang menteri punya kekuasaan sangat besar. "Karena saya punya pulpen", begitu kira-kira ucap seorang menteri. Dengan pulpen alias tanda tangan, menteri bisa bikin regulasi serta meneken surat izin ini dan itu.

Kekuasaan besar menjadikan posisi menteri sangat menarik, bahkan diburu oleh partai politik. Sejarah mencatat, banyak menteri terpeleset dengan kekuasaan yang ujungnya masuk bui karena korupsi.

Jokowi: Saya Tak Pernah Dirangkul Surya Paloh Seperti Presiden PKS

Sebuah kementerian, bisa mengelola dana ratusan triliun dalam setahun. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan utama seseorang begitu ingin menjadi menteri. Pilihan yang sebenarnya penuh dengan risiko.

Sumber: Bisnis/JIBI


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten