Solopos.com, JAKARTA — Dua dekade lalu, publik dibuat bingung dengan kemelut yang menimba tubuh korps seragam cokelat akibat adanya Kapolri kembar yang menjadi satu dari beberapa alasan pelengseren Presiden K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Kemelut itu terjadi pada 2001, saat Presiden Gus Dur tak meminta izin parlemen [DPR] saat memecat Surojo Bimantoro dan mengangkat Chaeruddin Ismail. Pemerintahan saat itu mengakui Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, sedangkan DPR mempertahankan Bimantoro.
Sudah Langganan ? Login
Lanjutkan Membaca...
Silakan berlangganan untuk membaca artikel ini dan dapatkan berbagai konten menarik di Espos Plus.