Menghitung Untung Rugi Sistem Zonasi PPDB 2021

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah mempertahankan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun arajan 2021/2022. Sistem ini membuat siswa tak bisa memilih sekolah sebebas dulu.

Masyarakat harus menyekolahkan putra-putrinya di kawasan yang sudah ditetapkan sesuai zonasi. Mereka tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah favorit di luar zona.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sistem zonasi ini berdampak pada kemudahan transportasi siswa menuju sekolah. Selain juga bagian dari upaya pemerataan peserta didik di seluruh sekolah yang ada.

Ketua Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Toni Toharudin, melihat sistem zonasi dapat memotivasi sekolah di zona tertentu untuk meningkatkan akreditasi. Sekolah yang belum berlabel favorit akan termotivasi meningkatkan kualitas.

Toni berbicara hal itu di hadapan 15 peserta dan mentor Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Batch 2 dalam diskusi secara virtual, Selasa (15/6/2021). Diskusi yang dipandu Direktur Pelaksana Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP), Nurcholis M. A. Basyari, itu menyoroti banyak hal terkait akreditasi sekolah.

Baca Juga: Ortu & Calon PDB Daftar ke Sekolah, Disdikbud Karanganyar Akui PPDB 2021 Alami Kemunduran

Belum Senang

Saat diskusi, Solopos.com menanyakan apakah akreditasi masih relevan dengan kebijakan pemerintah menerapkan zonasi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Seperti diketahui masyarakat masih belum sepenuhnya senang dengan kebijakan zonasi.

Rata-rata masyarakat menilai zonasi merugikan siswa dengan kemampuan di atas rata-rata dan sekolah berlabel favorit. Siswa dan orang tua tidak bisa memilih sekolah berlabel favorit saat mendaftar melalui jalur zonasi. Sekolah pun tidak bisa mengharapkan siswa yang diterima memiliki kriteria nilai dan kemampuan tertentu.

Toni melihat persoalan itu dari kaca mata akselerasi kualitas pendidikan. “Kami, lembaga akreditasi, gembira dengan penerapan zonasi. Dengan zonasi malah memotivasi sekolah di zona tertentu untuk meningkatkan akreditasi. Sekolah yang belum berlabel favorit akan termotivasi meningkatkan kualitas,” ujarnya optimistis.

Baca Juga: PPDB Online Tapi Ortu & Calon PDB Masih Daftar ke Sekolah, Pemerintah Bisa Apa?

Di sisi lain, Toni mengakui langkah pemerintah menerapkan zonasi menimbulkan konsekuensi. Idealnya, kata dia, pemerintah bisa menerapkan zonasi saat standar kualitas pendidikan di Indonesia sudah setara. Tetapi, dia juga menilai pemerintah tidak bisa menunggu kualitas pendidikan standar terlebih dahulu kemudian menerapkan zonasi.

Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah soal zonasi membutuhkan proses panjang dan waktu lama untuk melihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Sekolah favorit menjadi tidak luar biasa. Saya juga lihat orang tua menjadi tidak melulu memiliki keinginan memasukkan anak ke sekolah favorit. Menurut kami program zonasi sangat baik. Bisa memacu sekolah meningkatkan kualitas,” tutur dia.

Andil Pemerintah Daerah

Toni juga menyebut pemerintah daerah memiliki andil dalam usaha memenuhi standar kualitas sekolah yang belum berlabel favorit menjadi nyaris setara dengan sekolah favorit. Tujuannya agar masyarakat tidak waswas menyekolahkan anaknya ke sekolah terdekat sesuai zonasi.

“Pemerintah menyebarkan guru-guru berkualitas ke seluruh sekolah yang kualitasnya masih di bawah rata-rata. Jadi masyarakat mau sekolah di mana pun akan sama. Ya dalam proses ada hambatan. Tetapi, kami berkomitmen dengan zonasi bisa menstandarkan kualitas sekolah. Kalau dijalankan dengan baik maka kesadaran orang tua akan makin baik,” jelas dia.

Kebijakan zonasi juga diharapkan membawa dampak positif bagi guru dan tenaga pendidik. Mereka tidak lagi bergantung pada label sekolah favorit saat PPDB.

Baca Juga: Protes Sistem Zonasi PPDB, Emak-Emak Klaten Tengah Geruduk SMAN 1 Klaten

“Dulu siswanya terpilih, sekarang diisi siswa terdekat sekolah sehingga variasi [kemampuan siswa] tinggi. Dulu guru mudah mengajar karena input bagus, sekarang harus punya upaya kuat supaya hasilnya berkualitas. Harapannya demikian,” tutur Toni.

Setali tiga uang dengan Toni, Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar, Supardi, menuturkan zonasi tidak berimbas buruk terhadap akreditasi sekolah.

“Zonasi memberi kesempatan anak-anak sekolah di lingkungan terdekat. Dalam rangka mengangkat daerah sendiri, tidak terlalu jauh, biaya [transportasi] sedikit, efisien. [Zonasi] juga menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Harapannya semua sekolah menjadi favorit,” tutur Pardi saat berbincang dengan Solopos.com di ruang kerjanya, Jumat (25/6/2021).

Malah menurutnya akreditasi mendukung sekolah di zona tertentu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Dengan akreditasi, harapannya semua sekolah favorit sehingga orang tua atau anak mau sekolah di desanya dan tidak berkecil hati.

“Justru akreditasi meningkatkan manajemen sekolah di mana pun berada. Entah di kota atau di desa. Anak-anak bisa sekolah di desanya sendiri [karena zonasi]. Orang tua yakin menitipkan anaknya sekolah di desa karena berkualitas. Akreditasi bermanfaat bagi sekolah untuk melakukan penataan manajeman lebih baik,” tutur dia.

Akreditasi Jadi Evaluasi

Lelaki yang menjadi salah satu asesor di Kabupaten Karanganyar itu mencontohkan penilaian secara sederhana saat mengakreditasi sekolah. Akreditasi mendorong sekolah ke arah lebih baik.

“Misalnya, sekolah punya laboratorium bagus, alat lengkap, tapi tidak pernah digunakan. Maka performance [salah satu poin penilaian akreditasi] tidak bagus. Itu akan kalah dengan sekolah yang punya alat terbatas, tapi terus digunakan. Jadi akreditasi tidak melihat jumlah, tetapi kompetensi,” tutur dia.

Tapi, Pardi memberikan catatan bahwa performance sekolah harus didukung sarana prasarana dan kelengkapan dokumen. Pada akhir obrolan, Pardi memaparkan dampak akreditasi dapat dilihat dari sisi sekolah, guru dan tenaga pendidik, serta lulusan.

“Manajemen semakin bagus karena akreditasi tidak mencari kelemahan lembaga melainkan meningkatkan mutu. Guru dan tenaga pendidik menjadi lebih berkualitas. Output memuaskan. Jadi akreditasi ini menjadi evaluasi sekaligus kontrol terhadap kualitas dan mutu pendidikan.”

Salah satu orang tua peserta didik baru (PDB) dari Kecamatan Karanganyar, Yulianto, menyampaikan tidak menyoal kebijakan zonasi yang diterapkan pemerintah. Yulianto menjadi salah satu orangtua siswa yang tidak bisa memanfaatkan zonasi saat mendaftarkan anaknya di salah satu sekolah favorit di Kabupaten Karanganyar.

“Saya pakai jalur prestasi karena tidak termasuk zona satu. Alhamdulillah diterima. Anak saya mau masuk [SMPN 1 Karanganyar] karena di tengah kota, sekolah unggulan, dan pemerintah memberikan kesempatan melalui jalur prestasi,” tutur dia saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat.

Pemerataan Akses

Yuli, sapaan akrabnya, menilai sistem zonasi dibangun untuk menghadirkan pemerataan akses layanan pendidikan dan kualitas pendidikan nasional. Dia optimistis sistem zonasi bisa mendorong semua pihak meningkatkan kualitas.

“Tentu pemerintah harus mendukung sistem itu dengan memberikan sarana prasarana memadai dan tepat sasaran. Selain itu terus meningkatkan mutu kurikulum sesuai perkembangan zaman,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 1 Karanganyar, Drajat Sri Widodo. Dia sepakat dengan Yuli bahwa pemerintah memiliki andil dengan menyediakan sarana prasarana memadai untuk mendukung penerapan zonasi.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP di Kabupaten Karanganyar itu berharap pemerintah fair.

“Pemerintah memberikan fasilitas sama, sarana prasarana, [sumber daya manusia] SDM guru dan tenaga pendidik. Sekolah akan bisa berkompetisi sehat setelah berangkat dari sumber daya yang sama. Label favorit menyebabkan kasta sekolah. Kalau fasilitas sekolah sudah sama, ada standar, biarkan anak pilih sekolah. Merdeka belajar terwujud. Kompetisi menjadi sangat penting.”