Menghapus Stigma Solo Sumbu Pendek, Belajar dari Konflik 1998
Ribuan warga memadati kawasan sekitar Pasar Gede Solo untuk menyaksikan karnaval Grebeg Sudiro, Minggu (19/1/2020). (Solopos/Nicolous Irawan)

Solopos.com, SOLO -- Solo adalah kota yang multietnis, pusat keberagaman meski memiliki catatan kelam konflik di masa lalu. Generasi sebelum 1990-an tentu punya memori bagaimana Solo tercabik konflik berbau rasial pada 1998. Belajar dari masa lalu, sejumlah orang berupaya membangun peradaban di tengah keberagaman.

Prajurit berbusana khas Keraton Maratam membuka jalan, mengawali kirab budaya yang digelar tahunan, Grebeg Sudiro, Minggu (19/1/2020) siang. Di belakangnya, rombongan Penari Buto Gedruk, yang merupakan satu di antara babak dari kesenian Jathilan.

Seterusnya, sejumlah warga keturunan Tionghoa yang berbusana cheongsam mewakili kelompok wushu. Beberapa ber-cosplay memerankan tokoh serial televisi Hong Kong, Kera Sakti. Di belakangnya, laku kelompok sadar wisata (pokdarwis) mengusung jodang beraneka bentuk, salah satunya kelenteng.

Keberagaman lintas kultural menjadi yang ditampilkan pada event yang digelar kali ke-13 tersebut. Tokoh masyarakat Tionghoa asli Solo, Sumartono Hadinoto, mengatakan keberadaan Grebeg Sudiro, pemasangan lampion di sekitar Pasar Gede yang merupakan kawasan pecinan merupakan wujud kerukunan multietnis.

Namun, potret masa kini tersebut bukan sesuatu yang mudah didapat. Kota Solo yang berjuluk sumbu pendek menjadi saksi sejarah konflik rasial panjang.

Selain menjalani pembatasan sebagai dampak Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China, Sumartono sempat menelan pil pahit saat kerusuhan berlangsung di 1980 dan 1998. Konflik horisontal pada 1980 bahkan menjadi pemantik huru hara di kota besar lainnya.

“Waktu itu kalau tidak salah sebenarnya hanya kesalahpahaman yang terjadi di Jl. Urip Soemoharjo dekat Warung Pelem yang berlanjut menjadi perseteruan antar kelompok. Terjadi pembakaran dan pelemparan rumah dan toko milik orang Tionghoa. Kejadian itu berlangsung lebih dari tiga hari. Saat itu saya sudah bergabung dengan Orari, dan teman-teman Orari bahkan enggak ada yang berkomunikasi, takut dikira membantu keturunan Tionghoa,” kisah Sumartono, kepada Solopos.com, Rabu (15/1/2020).

Perseteruan antarkelompok itu bergeser menjadi aksi anti-Tionghoa. Hari-hari berikutnya, aksi serupa merembet ke kota-kota lain. Miliaran rupiah hangus akibat konflik itu. Kerugian terbesar adalah kebangkrutan sosial, hancurnya relasi sosial antara masyarakat pribumi dengan warga Tionghoa.

“Kemudian konflik rasial kembali berlanjut pada 1998. Isu ras dikemas menjadi bahan bakar yang menyulut permusuhan. Lewat ORARI, saya sempat mengabarkan ada demo besar-besaran kepada teman lain. Tak berapa lama, rumah saya sudah dilempari batu,” kata dia.

Tempat usaha Sumartono menjadi satu dengan tempat tinggalnya. Saat kejadian berlangsung, seluruh keluarganya sedang berada di rumah. Tak lama kemudian, ia mendapatkan telepon dari Ketua RT dan diminta untuk mengungsi. Lewat tembok belakang rumah yang dijebol dan dilubangi, ia menuju rumah Ketua RT untuk mengungsi.

“Saat saya kembali, semua barang sudah tidak dibawa. Saat konflik mereda, bersama Perkumpulan Masyarakat Surakarta [PMS], kami membuka posko untuk mendata dan membantu korban. Saya mendengar cerita mereka yang buruk-buruk. Cerita itu menjadi gangguan psikologis bagi saya hingga harus dirawat psikiater sampai satu setengah tahun,” bebernya.

Korban Politik

Sementara, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), dalam laporannya menemukan fakta yang selain memberi petunjuk jelas mengenai keterlibatan para preman termasuk organisasi pemuda setempat, juga dari kelompok berbaju loreng dan baret merah dalam mengondisikan terjadinya kerusuhan.

Kasus-kasus di Solo, mengindikasikan keterkaitan antara kekerasan massa di tingkat bawah dengan pertarungan elite di tingkat atas. Penumpangan kasus Solo melalui provokator lokal dipermudah oleh kenyataan bahwa aksi-aksi mahasiswa Solo sebelum kerusuhan sudah menimbulkan bentrokan dan korban fisik.

Tahun berlalu, Sumartono kembali menata usahanya. Berbekal pengalaman pahit itu, ia menceburkan diri dalam kegiatan sosial dan toleransi. Kiprahnya diganjar penghargaan Global Interfaith, organisasi yang berafiliasi dengan PBB pada 2018. Penghargaan tersebut dalam kategori Advokasi dan Keterlibatan dalam Kebijakan Publik.

“Saya ingin menghapus anggapan Solo adalah sumbu pendek dengan merangkul semua agama dan etnis,” ucap Sumartono.

Sejarah Konflik

Sejarah mencatat konflik rasial telah terjadi pada 1911. Sejarawan Heri Priyatmoko, mengatakan konflik ini meruncing pada kelompok ronda Rekso Roemekso dengan perkumpulan Tionghoa bernama Kong Sing yang mengarah pada pertikaian jalanan pada pengujung 1911 hingga awal 1912.

Bibit perlawanan ini nantinya mengiringi kemunculan Sarekat Dagang Islam (SDI) dan Sarekat Islam (SI) sampai menjadi organisasi pergerakan nasional yang ditakuti petinggi kolonial Belanda.

“Konflik dilatarbelakangi oleh realitas Tionghoa yang memperoleh hak istimewa dari Belanda, yakni monopoli malam dan kain sebaga bahan dasar batik. Maklum, jika pengusaha batik pribumi melakukan perlawanan,” ucapnya, Selasa (29/1).

Kegundahan mereka kian menjadi tatkala mendapati bangsa Tionghoa kian menguat. Contohnya, kelompok China dibebaskan oleh petinggi kolonial dari kewajiban memberi hormat kepada pegawai Belanda dan Jawa.

Mulai diubah pula penampilan generasi muda Tionghoa selepas tersiar berita revolusi di Tiongkok. Mereka memotong kuncir gaya Ching, menanggalkan busana tradisional Tionghoa dan memilih mengenakan pakaian gaya barat, serta tampil seperti sinyo di depan publik.

Orang Tionghoa berada di luar dan di atas hierarki tatanan masyarakat Jawa. Kegelisahan menumpuk saat memergoki aktivitas bisnis Tionghoa bertambah kuat.

Pada Febuari 1912 juga terjadi pemogokan Tionghoa di Surabaya seakan pamer kekuatan dihadapan pribumi. Sie Dhian Ho, firma yang bergerak di bidang alat tulis, batik, dan percetakan melancarkan pemboikotan. Pasca pemogokan itu, Sie Dhian Ho bersama firma Tionghoa lainnya berupaya menekan harga kain batik yang dibelinya dari juragan batik di Laweyan.

“Aksi ini dibalas Martodharsono beserta pedagang Jawa lain dengan memboikot Sie Dhian Ho disusul firma Tionghoa lainnya. Boikot dilakukan karena menjalankan praktik dagang tidak sehat. Atas sederet kasus ini, SI melancarkan boikot dengan cara kekerasan. Tak ayal, perkelahian antara anggota SI dan kelompok Tionghoa tak terelakkan,” ucap Hery.

Ia menyebut perkelahian tidak bisa disebut skala kecil karena melibatkan unsur tentara Legiun Mangkunegaran berjumlah sekitar 90 orang yang turut memukuli warga Tionghoa. Bahkan, remaja Jawa larut dalam pusaran konflik melawan remaja Tionghoa.

Situasi pun memanas. Demi mencegah keributan membesar, pada Juni pemimpin SI memerintahkan ronda khusus di sejumlah daerah yang dekat pemukiman Tionghoa sewaktu perayaan tahun baru Imlek.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho