Solopos.com, WONOGIRI — Mr. Sartono merupakan seorang pengacara dan politikus yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mr. Sartono lahir 5 Agustus 1900 di Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Di awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya setelah proklamasi, Mr. Sartono menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Presidensial. Sebelum menjabat sebagai Menteri Negara, Sartono tergabung dalam Partai Nasional Indonesia. Ia bahkan mendirikan Partai Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Mr. Sartono menempuh pendidikannya di Hollandsch-Inlandsche School, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Algemeene Middelbare School, dan Rechtshoogeschool te Batavia yang ia tamatkan pada tahun 1922. Mr. Sartono kemudian meneruskan ke Universitas Leiden Belanda dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten pada tahun 1926.
Sartono menikah dengan Siti Zaenab yang merupakan anak dari Wiryowiguno, seorang saudagar batik mempunyai reputasi tinggi di mata masyarakat Solo tanggal 26 Mei 1930. Pernikahan digelar di kediaman keluarga Wiryowiguno. Sartono dan Siti Zaenab dikaruniai 3 anak yang bernama R.M. Gunadi, R.A. Sri Mulyati, dan R.A. Rukmini.
Satu hari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus 1945, para anggota PPKI berkumpul di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam sidang hari itu, PPKI telah berhasil membuat tiga keputusan penting, yaitu (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memilih Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI; (3) Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Baca Juga: Seru! Warga Wonogiri Berjingkrak Bersama di Festival Agustus Merdeka
Selain itu, anggota PPKI juga membentuk kabinet pertama setelah kemerdekaan, yaitu Kabinet Presidensial. Mr. Sartono kemudian ditunjuk sebagai Menteri Negara namun tidak berlangsung lama.
Mr. Sartono kemudian menjadi pimpinan DPR RIS sejak sidang diputuskan oleh Presiden pada 22 Februari 1950. Walaupun RIS tidak berlangsung lama, Sartono masih menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia Sementara.
Tanggal 19 Agustus 1950, diadakan sidang DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) dengan agenda pemilihan Ketua DPR yang baru. Dari sidang tersebut, Mr. Sartono terpilih sebagai Ketua DPR.
Pada 20 Desember 1957, Sartono mengucapkan sumpah jabatan sebagai Pejabat Presiden di sidang pleno DPR. Sartono adalah orang pertama yang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia karena dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
Baca Juga: Tokoh Pergerakan RI Asal Wonogiri Ini Pernah Duduki Jabatan Mentereng
Sartono menjadi Pejabat Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 Pasal 2 yang menegaskan bahwa yang ditunjuk menjalankan pekerjaan dalam situasi Presiden mangkat atau berhalangan adalah Ketua Parlemen, dengan ketentuan sampai ditunjuk Presiden yang baru.
Sartono hanya menjabat sebagai Pejabat Presiden hingga tahun 1959. Maret 1962, Sartono menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung hingga tahun 1966.
Pada Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, Sartono menjabat sebagai Menteri Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri. Sayangnya jabatan tersebut hanya berlangsung selama sebulan setelah Surat Perintah 11 Maret terbit.
Sartono melalui suatu panitia DPA untuk mencabut undang-undang darurat yang sudah beberapa lama berlaku dan memperluas hak-hak demokrasi rakyat. Tak lama kemudian Presiden Soekarno mengikuti rekomendasi tersebut.
Baca Juga: Pahlawan Tak Dikenal di Makam Pahlawan Wonogiri Gugur Ditembak Belanda
Mr. Raden Mas Sartono S. H. meninggal pada 15 Oktober 1968 di Jakarta akibat penyakit prostat. Mr. Sartono dimakamkan di Astana Bibis Luhur, Makam Kerabat Mangkunegaran.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
