Solopos.com, SOLO — Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara penghasil berbagai komoditas perkebunan di dunia, termasuk gula. Perkebunan tebu dan industri gula bahkan pernah menjadi primadona di masa pemerintahan kolonial Belanda. Jejak kerajaan bisnis gula Mangkunegaran adalah buktinya.
Berpuluh-puluh tahun berselang, perkebunan tebu dan produksi gula tidak banyak mengalami perkembangan. Hal itu juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan produksi tebu berkisar 2 jutaan ton per tahun dalam satu dekade terakhir.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Di sisi lain, kebutuhan gula di dalam negeri terus meningkat sehingga impor menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Data BPS juga menunjukkan impor gula melesat menjadi tiga jutaan ton sejak 2013.
Pada 2021, volume impor gula sudah mencapai 5,45 juta ton. Butuh terobosan besar untuk meningkatkan produksi tebu dan memenuhi kebutuhan gula dalam negeri.
Salah satu terobosan dilakukan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani melalui pilot project atau proyek percontohan Agroforestry Tebu Mandiri (ATM). Proyek tersebut memanfaatkan lahan hutan yang tidak produktif untuk budidaya tebu.
Baca Juga: Manfaatkan Tenaga Listrik untuk Budidaya Ikan, Warga Sleman Sukses Raup Cuan
Proyek ini berhasil menyumbang kontribusi tak sedikit bagi produksi gula nasional guna mewujudkan cita-cita program swasembada gula. Tak hanya itu, program ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan.
Salah satu realisasi proyek ini dijalankan di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, Jawa Timur (Jatim), mulai 2021 lalu. Keberhasilan program ini di Jombang menginspirasi dijalankannya kegiatan yang sama di wilayah KPH lainnya.
Tim Ekspedisi Pangan 2022 Solopos Media Group (SMG) melihat pelaksanaan program itu Kamis (20/10/2022). Ekspedisi didukung Pupuk Indonesia Holding Company, PLN, Syngenta, Perhutani, Bulog, Nasmoco, dan Perkebunan Nusantara.
Wilayah KPH Jombang yang digunakan untuk program ATM seluas 387 hektare. Setelah satu tahun berjalan, program ATM di KPH Jombang telah berhasil memberikan kontribusi pendapatan negara Rp15 miliar. Pendapatan itu berasal dari panen tebu.
Administratur KPH Jombang, Mukhlisin, saat berbincang dengan Tim Ekspedisi Pangan 2022 Solopos Media Group (SMG), menjelaskan program ATM tersebut merupakan salah satu dari sembilan program strategis dari Perum Perhutani.
Baca Juga: Menyempurnakan Swasembada Beras
Program itu merupakan upaya memaksimalkan lahan hutan yang awalnya tidak produktif agar menjadi produktif. Program tersebut bertujuan untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional khususnya dari komoditas gula.
Di KPH Jombang, lahan hutan yang digunakan untuk program ATM berada di wilayah Kabupaten Jombang dan Nganjuk. “Tahun ini tebu yang kita tebang untuk bahan baku tebu yang dikirim ke pabrik gula 347 hektare. Sisanya kami pakai untuk benih,” ujar dia.
Penggunaan sebagian tanaman untuk pembenihan, menurut Mukhlisin, sangat penting lantaran program itu terus berlanjut hingga tahun ini.
Sejak ditetapkan sebagai pilot project pada tahun lalu, program ATM saat ini sudah sekali menghasilkan panen tebu. Panen ini memang baru sekali karena masa tumbuh tanaman yang cukup panjang.
Sejak ditanam hingga bisa dipanen, tanaman tebu membutuhkan waktu sembilan bulan hingga 12 bulan. Mukhlisin melihat program ATM di KPH Jombang sangat potensial karena kontribusi pendapatan yang diperoleh petani. Belum lagi jika dilihat dari kontribusi produksi tebu.
Baca Juga: Memanfaatkan Surplus Listrik untuk Kedaulatan Pangan
Aspek Ekologis
Tetapi karena dilakukan di kawasan hutan, kata Mukhlisin, ada aspek-aspek ekologis yang harus dijaga dalam penerapan program ATM. Hal itu dilakukan agar keberadaan tanaman pangan tidak sampai mengganggu fungsi kawasan hutan.
Salah satu aspek tersebut adalah ketentuan penggunaan lahan untuk ATM. Dari setiap petak lahan, 51% di antaranya harus dipakai untuk tanaman hutan. Artinya, hanya 49% bagian dari satu petak lahan hutan yang boleh ditanami tebu.
“Luas satu petak lahan variatif, karena satuan blok itu. Sesuai aturan, di satu petak it maksimal yang bisa dipakai untuk ATM 49%. Yang 51% sebagai fungsi tanaman hutan,” urainya.
Selain itu, agroforestry juga tidak boleh keluar dari jalur teknis. Bila masyarakat tergoda memperluas lahan, maka aktivitas penanaman itu berpotensi merusak area hutan.
“Agroforestry bila dilakukan dengan benar tak akan ada gangguan. Tapi bila warga keluar dari jalur teknis, warga tergoda memperluas, agar dia tak ternaungi, maka berpotensi merusak tanaman kehutanan,” tutur dia.
Ketentuan lainnya, menurut Mukhlisin, adalah agroforestry harus dilakukan di kawasan hutan dengan usia tanaman hutan kurang dari enam tahun. Di area hutan dengan tanaman usia lebih dari enam tahun, tajuk sudah menyatu serta rapat. Karena itu, kawasan tersebut tidak memungkinkan ditanami komoditas pertanian.
“Maka harus di area tanaman hutan kurang dari tiga tahun, atau pada tanaman kayu putih dengan pola plong-plongan, ” urainya.
Baca Juga: Jos! Tiga Wilayah Ini Jadi Penyumbang Utama Produksi Jagung di Jateng
Dari setahun pengalaman menjalankan program ATM, Mukhlisin menjelaskan rata-rata produksi per satu hektare lahan mencapai 70 ton. ”Total 387 hektare lahan ATM di KPH Jombang mampu menghasilkan bahan baku tebu sekitar 23.000 ton,” kata dia.
KPH Jombang mengelola lahan hutan seluas lebih kurang 37.000 hektare yang berada di empat kabupaten, yaitu Jombang, Nganjuk, Mojokerto, dan Lamongan. Tebu bukan satu-satunya tanaman yang dikembangkan melalui agroforestry di sana.
Dari seluruh lahan itu, sekitar 2.500 hektare dimanfaatkan untuk program agroforestry berbagai komoditas pangan seperti padi, jagung, ketela, kacang, dan lain-lain. Komoditas yang paling banyak padi dan jagung.
Program agroforestry pertanian palawija di KPH Jombang berhasil memberikan pemasukan kepada negara sebesar Rp1,7 miliar pada 2022. Angka itu berasal dari sekali hingga dua kali panen.
“Keuntungan lain, ada sharing hasil 10% yang disetorkan kepada Perum Perhutani, dan selanjutnya itu masuk pendapatan perusahaan dan masuk ke kas negara. Sedangkan LMDH [Lembaga Masyarakat Desa Hutan] mendapatkan 90%,” kata Mukhlisin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
