Solopos.com, JAKARTA--Massa penentang kudeta militer Myanmar berjanji terus menggelar aksi unjuk rasa damai, Selasa (9/2/2021). Padahal, otoritas setempat melarang adanya acara kumpul-kumpul dalam jumlah besar, serta memberlakukan jam malam, dan menutup jalan-jalan utama.
Ribuan warga Myanmar, termasuk tenaga kesehatan, pegawai negeri, dan buruh pabrik, turun ke jalan beberapa hari setelah militer mengkudeta pemerintah yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021.
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Kudeta militer dan penangkapan penasihat negara Aung San Suu Kyi mendorong massa menggelar unjuk rasa serta melakukan aksi pembangkangan sipil yang berdampak pada layanan di rumah sakit, sekolah, serta kantor-kantor pemerintah di Myanmar, negara dengan populasi 53 juta jiwa.
Baca Juga: Trusted Online Broker Untuk Trader
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang saat ini naik sebagai penguasa tertinggi, berjanji akan segera menggelar pemilihan umum. Namun, janji itu dicibir oleh banyak warga.
Hlaing berulang kali menuduh ada kecurangan pada pemilihan umum 8 November 2020, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Namun, ia tidak dapat menunjukkan bukti atas tuduhan tersebut.
"Kami akan terus berjuang," kata aktivis muda Maung Saungkha sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulisnya seperti dilansir Antaranews.
Baca Juga: Nama Meghan Markle Dihapus Dari Akta Kelahiran Anaknya, Lah Ibunya Siapa?
Desa Pembebasan Tahanan
Saungkha mendesak otoritas junta militer membebaskan seluruh tahanan politik dan mengakhiri "pemerintahan diktator". Ia juga meminta hak veto tentara di parlemen dan pemerintah segera dicabut.
Sementara itu, kelompok aktivis lebih tua yang turun ke jalan saat unjuk rasa berdarah pada 1988, mengajak pegawai negeri sipil mogok kerja sampai tiga pekan ke depan. "Kami mengajak seluruh demonstran di negara ini untuk bersatu dan membantu satu sama lain," kata Min Ko Naing, yang mewakili kelompok aktivis Generasi 88.
Setelah puluhan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa, otoritas di banyak daerah mengeluarkan larangan kumpul-kumpul yang dihadiri lebih dari empat orang.
Baca Juga: Tak Lagi Ikuti Jejak Trump Akui Golan Bagian Israel, Ini Penjelasan Menlu AS
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar mengatakan pihaknya menerima laporan soal pemberlakuan jam malam di Yangon dan Mandalay mulai 20.00 sampai 04.00 waktu setempat.
Jembatan-jembatan yang menghubungkan pusat kota Yangon dan daerah permukiman padat penduduk di luar kota ditutup pada Selasa, kata beberapa warga. Otoritas setempat belum menanggapi pertanyaan terkait kebijakan tersebut.
Beberapa orang lewat media sosial berbagi saran agar para pengunjuk rasa saling membentuk kelompok berisi empat orang untuk mengakali larangan pemerintah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
