Mendikbud Muhadjir Effendy menyerahkan soal Seleksi PPPK Tahap I kepada Menteri PANRB Syafrudin, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (18/2/2019) siang. (Kementerian PANRB)

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sudah menegur sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang tidak mematuhi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

"Kami sudah tegur, Jakarta juga sudah kami tegur," ujar Mendikbud Muhadjir seusai pengukuhan Ketum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi sebagai guru besar UNJ di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dia menambahkan berdasarkan revisi Permendikbud No 51/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, minimal kuota untuk sistem zonasi sebanyak 80%, 5% untuk jalur perpindahan orangtua, dan 5-15 persen untuk jalur prestasi. Pada awalnya, kuota jalur prestasi maksimal hanya 5%.

Meskipun demikian, Mendikbud menambahkan revisi tersebut hanya diperuntukkan bagi daerah yang masih mengalami masalah pada PPDB.

"Ini sifatnya sunah, bukan wajib. Jadi hanya untuk daerah yang PPDB-nya bermasalah. Kalau tidak ada masalah tidak usah," tambah dia.

Saat ini, pihaknya sudah mengirim surat edaran ke sekolah. Sehingga sekolah dalam penyelenggaraan PPDB bisa menerapkan aturan yang sudah direvisi itu.

Setelah PPDB, Mendikbud juga memberlakukan sistem zonasi itu untuk rotasi guru dan juga perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang masih tertinggal.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar terkait PPDB berbasis sistem zonasi itu. Setelah pengukuhan Unifah sebagai guru besar UNJ, Anies memilih untuk diam saat ditanya wartawan mengenai penerapan PPDB berbasis zonasi.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten