Guru dilarang memberikan PR matematika.
Solopos.com, MEDAN — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melarang guru memberikan PR matematika kepada para siswa. Muhadjir meminta guru lebih kreatif memberikan PR kepada siswa dalam rangka penguatan pendidikan karakter (PPK).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Siswa diminta tidak diberi PR matematika atau mata pelajaran lain karena tugas seperti itu cukup diselesaikan di sekolah. Sebaliknya guru harus bisa memberikan PR yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter prioritas PPK.
“Dalam PPK, PR itu jangan matematika. Kalau itu [matematika] selesaikan saja di sekolah. PR-nya apa? Misalnya untuk nilai karakter gotong royong, siswa diberi PR berkunjung ke teman-temannya yang sakit. [Bisa juga] berkunjung ke panti asuhan atau ikut kerja bakti di lingkungan rumah atau sekolah. Itulah PR dalam PPK. Ada nilai gotong royong dan rasa solidaritas,” ujar dia saat sosialisasi PPK kepada ratusan kepala sekolah dan pengawas sekolah SD dan SMA se-Sumatra Utara, di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatra Utara, Medan, Senin (4/9/2017).
Ada lima karakter prioritas dalam PPK yakni religiositas, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Mendikbud juga mengimbau guru menanamkan sikap toleransi antarumat beragama.
Siswa harus mampu menghormati perbedaan, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam atau majemuk. Mendikbud juga minta lagu Indonesia Raya tiga stanza dinyanyikan dalam setiap upacara bendera di sekolah.
Menurut dia, lagu Indonesia Raya tiga stanza dapat memperkuat rasa nasionalisme anak Indonesia. “Dalam membangun karakter anak, salah satunya bisa dengan membiasakan upacara bendera dengan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Itu menanamkan rasa nasionalisme,” tutur dia seperti dilansir website Kemendikbud, Kamis (7/9/2017).
Ia menuturkan penerapan PPK di sekolah harus menggunakan metode school based management atau manajemen berbasis sekolah. Menurut Mendikbud, manajemen berbasis sekolah akan memperkuat ekosistem pendidikan karena sekolah akan menjadi sentral atau pusat.
Di sisi lain lingkungan sekitar menjadi sumber-sumber belajar (learning resources). “Semua aktivitas belajar siswa, baik di sekolah, masyarakat, maupun di keluarga harus di bawah manajemen sekolah. Jadi sekolah tidak boleh lagi tidak bertanggung jawab atas semua kegiatan siswa,” ujar dia.
Mendikbud menambahkan salah satu tugas sekolah adalah mengarahkan anak-anak dalam penerapan PPK di luar sekolah. Tugas itu bagian dari kegiatan belajar mengajar. Mendikbud juga minta kepala sekolah mengedukasi lingkungan sekolahnya dan melihat potensi apa saja di lingkungan sekolah yang bisa menjadi sumber belajar siswa.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
