Mendalami pemahaman SBM, KS, dan DP

Saya kira, School Based Management (SBM) telah dilaksanakan dan telah diteliti pelaksanaannya di luar negeri (Gamage, 1992). Saya pun juga pernah menulis. Menurut saya, School Based Management mempunyai dua makna besar terhadap pendidikan, seperti peningkatan demokrasi pendidikan yang berarti peningkatan kemerdekaan penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan manajemen sekolah yang berarti peningkatan wewenang sekolah untuk mengatur sendiri suatu sekolahnya melalui komunitasnya.

Saya berpendapat, SBM itu juga meningkatkan peran orang tua, peningkatan motivasi siswa dan peningkatan hubungan antara guru dengan orang  tua siswa. Berarti peningkatan extensive power masuk sekolah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penghambat sosial budaya pelaksanaan SBM di Indonesia menurut saya ialah beberapa budaya paternalistik, budaya birokrasi, kondisi sosial budaya  kita, dan budaya menyikapi perbedaan pendapat yang selalu berakhir menjadi konflik.

Dalam konteks inilah, agar SBM itu di Indonesia dapat berjalan dengan baik, kita harus mewujudkan kehidupan demokrasi di segala bidang, membebaskan diri kita dari egoisme sektoral, membebaskan diri kita dari kelemahan birokrasi kita, mewujudkan transaksi sosial kita secara horizontal dan meninggalkan pola transaksi vertikal.

Selain itu, kita perlu meninggalkan budaya juklak dan juknis, dan digantikan dengan kemandirian kerja dan kreativitas, membangun budaya kemandirian dalam kebersamaan, memperbesar pengakuan kita atas hak-hak orang lain dengan meninggalkan pertimbangan kepentingan pribadi untuk mengadili diri sendiri dan orang lain, dan memperbesar pengakuan
kita terhadap keragaman bangsa, agar kita dapat melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan azas perbedaan itu.

Bentuk kepemimpinan dari School Based Management ada bermacam-macam tergantung pada kelompok stakeholder yang mendominasi proses pengambilan keputusan. Dari model kepemimpinan ini, Leithewood dan Menzies mengategorikan realita kepemimpinan sekolah menjadi empat macam yaitu meliputi pertama soal principal control atau administrative control adalah model pengelolaan sekolah di mana kepala sekolah mendominasi proses pengambilan keputusan.

Kedua, professional control yang mengadopsi model pengelolaan sekolah di mana para staf guru dan kelompok profesi yang mendominasi proses pengambilan keputusan.

Ketiga, community control adalah model pengelolaan sekolah di mana masyarakat terutama orang tua mendominasi proses pengambilan keputusan, dan Keempat, balance control
yang menggabungkan antara professional dan community control.

Lantas bagaimana dengan dewan pendidikan? Saya rasa, dewan pendidikan itu keberadaannya menjadi keharusan  di tingkat kabupaten, sedangkan keberadaannya di tingkat provinsi bilamana perlu dapat diadakan. Di tingkat kabupaten dewan pendidikan juga menjadi pendamping bupati, sedangkan di tingkat provinsi dewan pendidikan bisa menjadi pendamping gubernur.

Sebagai fungsi pendampingan, dewan pendidikan (DP) tidak memiliki kewajiban eksekutif. Oleh karena itu fungsi dewan pendidikan pada umumnya  adalah memberikan saran (advisory agency), memberikan dukungan (supporting agency), melakukan kontrol, sebagai badan mediasi (mediator agency) antara kabupaten/provinsi dengan DPR dan masyarakat.

Keberadaan Komite Sekolah (KS) pada dasarnya adalah untuk menjadi pendamping pimpinan sekolah dalam mengambil  kebijakan pendidikan di sekolah itu, baik edukatif, fi nansial maupun dalam kaitan dengan keberadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Fungsi KS juga sama dengan fungsi dewan pendidikan. Dengan demikian komite sekolah harus memiliki konsep sendiri  untuk menilai apakah kebijakan sekolah sudah memadai atau belum, dan tidak justru sebaliknya kebijakan KS tergantung kepada Sekolah.

Apakah program pelayanan publik membaik akibat adanya otonomi daerah? Dari laporan suatu penelitian menunjukkan bahwa telah sesuai dengan idealismenya otonomi daerah di sektor pendidikan, maka ketiga aspek penting itu dengan berbagai kriteria fungsionalnya dapat digunakan sebagai parameter keberhasilan seperti apakah ketiga aspek dengan berbagai kriteria fungsional itu telah digunakan sebagai tekanan sasaran dalam penelitian itu?

Lalu apakah telah diamatibahwa ketiga aspek itu telah digunakan sekolah sebagai dasar pembaharuan kerja atau layanan? Bila sudah bagaimana mekanisme penerapannya dalam praktis pendidikan? Terutama layanan pendidikan untuk anakanak kita.

Berdasarkan laporan suatu penelitian dapat diajukan beberapa hal sebagai berikut: SBM dan penerapannya dalam pengelolaan sekolah tampaknya tidak diamati dalam penelitian ini.

Peran DP tidak terungkapkan dalam penelitian itu. Keberadaan KS teramati, namun belum menampakkan informasi  fungsional dan proporsional yang optimal terkait dengan keberadaan komite sekolah di tiap sekolah. Apakah sumber informasi yang digunakan telah mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian? Misalnya dari dinas pendidikan, informasi apakah yang dapat dikontribusikan proporsional tentang otonomi pendidikan?

Kapan kita menggunakan kepala sekolah, menggunakan guru, menggunakan siswa,  menggunakan orang tua, menggunakan Komite Sekolah dan kapan kita menggunakan  masyarakat sebagai sumber informasi? Sebagai sumber informasi penelitian? Apakah urusan rekrutmen guru, kesejahteraan guru, penyusunan RAPB, penerimaan siswa dan biaya siswa bukan termasuk hal-hal umum yang bukan urusan akibat otonomi pendidikan? Artinya apakah persoalan itu tepat digunakan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kebijakan pelayanan akibat otonomi daerah dan otonomi pendidikan?

Beberapa tinjauan kritis saya ajukan untuk perbaikan penelitian yang akan dilakukan kemudian, dari tinjauan dasarnya, pelaksanaan penelitiannya dan hasilnya. Semoga ada manfaatnya.