Mendagri Tetap Yakin Revolusi Mental Ampuh Tangkal Korupsi Pejabat

Mendagri Tjahjo Kumolo masih meyakini Revolusi Mental sebagai kunci menangkal korupsi pejabat.

Semarangpos.com, SEMARANG — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan keyakinannya atas ampuhnya revolusi mental dalam menangkal korupsi pejabat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada kenyataannya masih ada saja pejabat negara yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi kendati kampanye revolusi mental telah gencar didengungkan beberapa waktu terakhir.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, jika di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini masih saja ada pejabat yang ketahuan korupsi, maka hal itu kembali kepada mental pribadi masing-masing pejabat. “Aturan semuanya sudah lengkap. Kalau masih ada yang korupsi, ya, kembali ke mental yang bersangkutan,” katanya di Kota Semarang, Jumat (8/9/2017).

Tanggapan atas masih banyaknya kepala daerah yang ketahuan korupsi itu ia ungkapkan seusai pelepasan keberangkatan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengikuti pendidikan bela negara selama tiga hari di Rindam IV/Diponegoro, Magelang. Tjahjo menegaskan pentingnya revolusi mental untuk mencegah orang berbuat yang tidak baik, termasuk korupsi yang tentunya membutuhkan proses dan tahapan panjang tidak cukup dalam 1-2 hari.

Ditanya biaya politik yang tinggi yang mendorong pejabat, terutama kepala daerah melakukan korupsi, politikus senior PDI Perjuangan itu sekali lagi menegaskan bergantung dengan pribadi masing-masing. “Siapapun pejabat, mulai rektor, wali kota, ataupun saya. Kalau melihatnya selalu ke atas, ya, tidak pernah puas. Tetapi, kalau melihatnya ke bawah, ternyata banyak jauh di bawah,” katanya.

Dengan melihat ke bawah, kata dia, orang akan menyadari ternyata masih banyak orang-orang lain yang berada di bawah yang untuk makan saja mungkin sehari kurang sehingga akan melakukan introspeksi. “Kalau melihatnya ke atas, pasti ada nafsu bagaimana caranya mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal,” kata mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan tersebut.

Beberapa waktu ini, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah terjerat korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terakhir Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. Penangkapan sosok perempuan kepala daerah itu diduga berkaitan dengan pembangunan fisik ruang ICU di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah, Tegal.

Sebelumnya, Bupati Klaten Sri Hartini terjaring OTT KPK. Sri Hartini yang juga tokoh PDIP Klaten itu ditangkap berkaitan dengan kasus suap promosi dan mutasi jabatan di lingkup pemerintah kabupaten setempat.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya