Mendagri soal Makan di Warung 20 Menit: Terdengar Lucu tapi Sudah Dilakukan di Luar Negeri

Pembatasan makan di tempat atau dine in demi mencegah penumpukan pada suatu warung sehingga mencegah persebaran Covid-19.

 Mendagri Tito Karnavian. (Antara)

SOLOPOS.COM - Mendagri Tito Karnavian. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA – Makan di warung pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, dibatasi selama 20 menit. Kebijakan itu diambil untuk meminimalisasi penularan Covid-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengakui hal ini terdengar agak lucu. Namun kata dia, di negara lain praktik tersebut sudah dilakukan.

“Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara dan kemudian 20 menit cukup, setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain,” kata Tito, Senin (6/7/2021).

Baca Juga: Arab Saudi Pulangkan 200 Warga Negara dari Indonesia

Tito menuturkan pembatasan makan di tempat atau dine in demi mencegah penumpukan pada suatu warung ataupun tempat. Karenanya pelanggan tidak boleh mengobrol pada saat menyantap makanan sehingga waktu 20 menit dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Upayakan tidak membuat aksi atau kegiatan yang membuat terjadinya droplet, aerosol bertebaran, seperti mengobrol keras, tertawa keras,” jelas dia.

Tito menjelaskan kebijakan pembatasan makan di tempat 20 menit akan diawasi oleh aparat di daerah mulai dari Satpol PP yang didukung oleh prajurit TNI-Polri. Aparat pun sudah diminta untuk mengedepankan tindakan persuasif beserta sosialisasi.

Baca Juga: Update Covid-19 Hari Ini: Tambah 28.228, Jawa Barat Penyumbang Terbanyak

 

Tindakan Hukum

Sedangkan tindakan hukum adalah jalan terakhir dan pelaksanaannya harus dalam koridor peraturan yang berlaku.

“Selain masyarakat, pelaku usaha yang punya warung, kita harapkan juga ada pengawas dari Satpol PP dibantu TNI dan Polri untuk memastikan bahwa aturan ini bisa tegak. Mulai dari persuasif, pencegahan, sosialisasi, sampai ke langkah-langkah koersif tentunya dengan cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force yang kontraproduktif,” jelas Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melanjutkan PPKM Level 4 mulai 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021. Namun demikian pada sektor ekonomi rakyat perlahan mulai dibuka kembali dengan protokol kesehatan ketat disertai pembatasan.

Baca Juga: Update Klasemen Medali Olimpiade Tokyo 2020: Indonesia Peringkat 19

Jokowi mengatakan pasar rakyat yang menjual sembako boleh buka seperti biasa dengan protokol kesehatan ketat. Kemudian, pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, agen, outlet voucher, laundry, pangkas rambut, pedagang asongan, bengkel, cucian kendaraan, beserta usaha kecil lainnya bisa beroperasi dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 WIB.

Lalu warung makan, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka dibolehkan buka dengan prokes sampai pukul 20.00 WIB, dan maksimum waktu makan pengunjung 20 menit.

Berita Terkait

Berita Terkini

Tim Haris Azhar: Luhut Kami Ajak Ketemu Tapi Tidak Datang

pihak Luhut tetap pada pendirian mereka, yang meminta Haris Azhar meminta maaf serta menghapus video.

Dukung Luhut, Direktur CISA: Lapor Ke Polisi Langkah Tepat

Herry mengatakan seharusnya jika seseorang memiliki bukti keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua melaporkan kepada kepolisian.

Luhut Janjikan Rp100 Miliar, Begini Tanggapan Aktivis Papua

Lebih baik Luhut meninjau ulang izin-izin investasi yang membuat masyarakat adat di Bumi Cenderawasih sengsara.

Ini Dia Jejak Para Jenderal di Perusahaan Tambang Papua

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

Dilaporkan ke Polisi, Kubu Haris Azhar: Kami akan Buka Semua Kebusukan Luhut Cs.

Luhut Binsar Pandjaitan beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ).

Klaster Corona Muncul di Sejumlah Sekolah, Nadiem: PTM Jalan Terus!

Sekolah bakal ditutup sementara jika ada klaster corona yang ditemukan.

Dilaporkan Menteri Luhut ke Polisi, Pembela HAM Mengadu ke Komnas HAM

Jika tuntutan ganti rugi itu dikabulkan hakim, Luhut ingin uang tersebut diserahkan kepada rakyat Papua.

Kunjungan Kerja Di Cilacap, Presiden Jokowi Sempatkan Lepas Tukik di Pantai Kemiren

Selain sejumlah agenda kegiatan, Presiden Jokowi menyempatkan diri melepas tukik atau anak penyu di Pantai Kemiren, Cilacap.

Ada 9 Agenda Penting RI di Sidang Umum PBB. Apa Saja?

Pertemuan para Menlu dari negara G20 dengan mengajak setiap anggota turut mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.

Sebulan Berlalu, Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Masih Gelap. Ada Apa?

Ada 55 CCTV yang diperiksa penyidik yang tersebar dari Kota Bandung menuju TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang.

Penyerangan terhadap Ustaz Kerap Terjadi, Muhammadiyah: Polisi Harus Kerja Keras

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Goldenhardt mengatakan Ustaz Chaniago dipukul dengan tangan kosong.

Terbelit Kasus Suap, Berapa Harta Azis Syamsuddin?

Politikus Golkar itu juga tercatat memiliki cukup banyak koleksi kendaraan bermotor.

Alex dan Azis, Dua Batu Sandungan Partai Golkar Menuju 2024

Alex Noordin dan Azis Syamsuddin telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang berbeda.

Resmi! Eks Mensos Juliari Batubara Jadi Penghuni LP Tangerang.

Bila harta Juliari tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Dari Teman, Kini SBY dan Yusril Saling Berhadapan

Yusril berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting yang dilegitimasi oleh AD/ART.