SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan akan menindak tegas pencatutan nama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Apalagi, pencatutan itu dilakukan untuk menipu dengan alasan perekrutan Pegawai Negeri Sipil.
Gamawan, Jumat (15/7) menegaskan, hal ini merupakan tugas aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Sejauh ini, menurut Gamawan, tidak ada rencana pemerintah membentuk lembaga baru di daerah.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mencontohkan salah satu lembaga atau institusi yang melakukan penipuan. Lembaga itu bernama Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (P2ED). Lembaga itu menggunakan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dicatut sebagai Dewan Pendiri. [vivanews/rda]