SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Menarik mencermati diskusi panel antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan jajaran pimpinan dan tim ekonomi enam partai politik (besar) yang digelar di Jakarta, mulai 13 hingga 16 Februari 2009 kemarin. Para pengusaha itu nampaknya ingin mengetahui visi partai-partai politik besar, jika mereka kelak memenangi pemilu mendatang (alias berkuasa). Para pengusaha sudah lama bertanya-tanya, jika suatu parpol berkuasa, kemana mereka (pengusaha) akan dibawa. Sebab, seringkali janji manis para politisi tidak terealisasikan pada saat mereka berkuasa.
Semua itu akan mempengaruhi bagaimana para pengusaha berinvestasi, dan menghadapi krisis. Maklum, mereka selama ini merasa “ditinggalkan” oleh para penguasa, yang notabene adalah parpol yang selama ini sudah mereka (pengusaha) dukung mati-matian. Pendeknya, banyak parpol yang kemudian ingkar janji. Masyarakat banyak mungkin tidak mengetahui bahwa kontribusi para usahawan (pengusaha) Indonesia selama ini sudah cukup besar untuk menggemukkan pundi-pundi parpol selama masa kampanye berlangsung.
Namun ternyata, setelah parpol ini berkuasa, para penguasa tidak lagi mengingat-ingat “jasa baik” para pengusaha selama ini. Politik “utang budi” ternyata seringkali meleset dan justru yang terjadi adalah setiap kebijakan pemerintah cenderung tidak pro-pengusaha, atau minimal “win-win solution”. Sebagai contoh dalam masalah ketenagakerjaan misalnya, pemerintah (daerah) seringkali justru pro-rakyat (baca: buruh) dengan berbagai kebijakan populis dan populernya. Disini, pengusaha merasa ditinggalkan oleh penguasa/pemerintah (daerah) yang selama ini sudah “dibantunya”.
Sinergi positip
Barangkali yang perlu dilakukan ke depan adalah membuat sinergi positip antara penguasa dan pengusaha. Masalah ini mendesak untuk direalisasikan mengingat keberadaan para pengusaha domestik juga sangat penting untuk menggerakkan perekonomian nasional. Di tengah sepi dan lesunya investasi asing dalam bentuk foreign direct investment (FDI) maka peran para pengusaha domestik untuk mendongkrak perekonomian domestic sangatlah penting, terutama untuk menyerap tenaga kerja. Terlebih di tengah ancaman PHK masal yang akan menimpa para pekerja Indonesia, maka keberadaan para pengusaha domestik menjadi sangat berarti.
Kehadiran dan keberadaan para pengusaha tidaklah bisa dinafikan begitu saja. Di tengah-tengah resesi dan krisis perekonomian global dewasa ini, kehadiran mereka justru bisa dijadikan “dewa penyelamat” dan katup pengaman, yang akan menyelamatkan perekonomian nasional ke jurang resesi berkepanjangan. Upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7% hingga 5% persen di tahun 2009, jelas memerlukan keterlibatan aktif para pengusaha. Jadikan para pengusaha domestik ini sebagai aktor (pemeran) utama dalam “film atau sinetron” yang bertajuk pertumbuhan ekonomi domestik itu.
Jadi, urgensi yang perlu dilakukan pemerintah bukanlah dalam konteks utang budi, bahwa mereka selama ini sudah didukung secara finansial untuk memperoleh banyak suara dan kemudian menjadi penguasa. Pemerintah (atau para penguasa) justru perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pengusaha baru dan juga memelihara kontinuitas bisnis para pengusaha yang sudah eksis selama ini. Para pengusaha sendiri sebenarnya tidak ingin dianak-emaskan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis-bisnis, namun mereka hanya meminta perlakuan yang seimbang.
Disinilah pentingnya kesadaran petinggi dan aktivitas paspol besar, yang kelak akan memimpin negeri ini. Sedari awal harus disadari bahwa perjuangan terberat mereka dalam memerintah adalah menciptakan iklim perekonomian yang kondusif bagi terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya, di tengah sepinya pasar ekspor luar negeri. Bahwa para petinggi partai kelak yang akan mengisis elit pemerintah, harus menyadari bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini adalah extra-ordinary, sehingga jalan keluar yang diambil juga harus di luar kebiasaan umumnya. Untuk itu, pelibatan aktif para pengusaha sangat penting untuk dilakukan.
Pertanyaannya adalah bagaimana mencari bentuk sinergi yang rampak antara pengusaha dan penguasa? Barangkali jawabannya sederhana, dalam banyak bidang usaha, para penguasa ini semestinya lebih mengutamakan keterlibatan pengusaha domestik terlebih dahulu. Kalau dalam bidang tertentu, para pengusaha ini menyerah dalam artian tidak bisa menggarap kegiatan bisnis pemerintah, maka baru dilibatkan para investor asing yang memang memiliki kompetensi. Tentunya tak hanya sebatas itu, alih teknologi dan ketrampilan wajib dilakukan oleh para pemain asing yang beroperasi di Indonesia.
Hanya dengan cara semcam itu, akan terjadi transfer of knowledge dan transfer of technology, yang akan memperkaya pemain/pengusaha domestik. Untuk proyek/kegiatan yang memerlukan dukungan teknologi tinggi, mungkin bisa dilakukan dengan pola kemitraan yang melibatkan pemain domestik. Dengan demikian, lama kelamaan para pemain/pengusaha domestik juga akan powerful dan tumbuh menjadi pemain global karena sudah belajar dari para pemain global yang merupakan teman/mitra kerjanya di Indonesia.
Dengan pola-pola yang demikian itu, pemerintah tidak hanya pro-kepada para pengusaha domestik, namun juga berupaya untuk selalu memajukan para pengusaha domestik. Terkadang mereka juga perlu doping semacam pembebasan pajak atau “beban berat” ekonomi biaya tinggi lainnya, terutama untuk sektor dan bidang usaha tertentu, dengan periode tertentu pula. Inilah bentuk “keberpihakan” penguasa kepada para pemain domestik. Kalau kemudian mereka sudah jadi pemain handal, bentuk proteksi dan “doping” semacam ini sudah selayaknya dicabut dan kembali mekanisme pasar alamiah yang berbicara.
Oleh sebab itu, diskusi panel yang sudah berlangsung, sebaiknya juga ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih konkrit, misalnya dengan berbagai bentuk komitmen tidak tertulis antara calon penguasa (petinggi dan pengurus parpol) dan para pengusaha. Kebetulan momentumnya juga bersamaan dengan masa kampanye menjelang pemilu legislatif maupun pemilu Capres/Cawapres. Disana, bentuk komitmen yang saling mengisi harus diuraikan secara gamblang, sehingga nantinya tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dan dikangkangi di kemudian hari. Semuanya bisa dilakukan secara fair dan berkeadilan.
Marilah kita semua belajar untuk benar-benar membela kepentingan pihak yang benar-benar menjadi dasar dan penopang keberlangsungan perekonomian domestik. Berbagai bentuk debat yang menguras energi sudah selayaknya ditinggalkan dan diganti dengan kerja keras dan cerdas untuk menguraikan berbagai persoalan pelik bangsa. Mudah-mudahan, dengan pertemuan semacam itu, akan tercipta sinergi yang manis antara penguasa dan pengusaha Indonesia.