Mencari Oposisi dalam Demokrasi

Solopos.com, SOLO -- Indonesia yang (terlanjur) memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan mau tidak mau harus memenuhi setiap unsur negara demokrasi. Dalam tatanan konseptual, demokrasi memiliki beragam aliran serta sudut pandang.

Setidaknya ada dua sudut pandang utama yang berfokus pada pembahasan demokrasi. Pendekatan pertama sering dikenal dengan istilah ”demokrasi minimalis” yang lebih memfokuskan pada persoalan pemilihan umum (election) sebagai inti demokrasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pandangan ini menganggap indikator keberhasilan negara menjalankan sistem pemerintahan demokrasi adalah keberhasilan pemilihan umum dan kehidupan bernegara yang ditentukan hasil pemilihan umum. Pandangan mengenai demokrasi semacam ini diusung teoretikus demokrasi seperti Schumpeter (1975) dan Przeworski (1991).

Pandangan kedua lebih menakankan demokrasi tidak hanya pemilihan umum, melainkan hal yang lebih bersifat ke arah budaya serta ideologi yang memuat berbagai nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah persamaan, partisipasi, kebebasan, toleransi, keadilan, hak-hak universal, dan kesepakatan banyak orang.

Pengusung teori ini, seperti Dahl (1971), mengutamakan keberadaan partisipasi dan koreksi terhadap pemerintah sebagai hal yang lebih penting daripada sekadar pemilihan umum. Dengan teori ini dapat memberikan perspektif baru dalam memandang demokrasi dengan lebih maksimal dan substansif.

Pandangan ini kemudian memunculkan berbagai kajian mengenai demokrasi dan menghasilkan konsep seperti poliarchy, deliberative democracy, deepening democracy, dan communicative democracy. Dari pembahasan dua sudut pandang di atas, setidaknya terdapat satu hal menarik yang menjadi inti dari pembahasan teori-teori terkini mengenai demokrasi, pembahasan mengenai kedaulatan rakyat dan cara pengelolaannya.

Hal inilah yang kemudian dirumuskan Abraham Lincoln (1863) bahwa pemerintahan dikelola dari (of), oleh (by), dan untuk (for) rakyat. Pemerintahan yang  menganut sistem demokrasi harus mengedepankan dan mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Oposisi lahir sebagai pihak di luar pemerintahan yang berfungsi melakukan checks and balance sebagai lanjutan dari ide mengenai pemisahan kekuasaan (division of power). Oposisi menjadi keniscayaan dalam sistem demokrasi, tak terkecuali sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Oposisi di Indonesia

Dalam konteks politik di Indonesia, pemaknaan mengenai oposisi lebih dianggap sebagai pihak yang “berseberangan” atau “berlawanan” dengan pemerintah. Pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama), pihak yang menjadi oposisi lebih didasarkan karena pandangan ideologis atau aliran partai politik.

Pada masa Soeharto (Orde Baru) tidak jauh berbeda dengan masa Orde Lama meskipun pada awalnya banyak orang yang meyakini demokrasi akan kembali ditegakkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kenyataannya dilakuakn “pemberangusan” secara sistematis kepada oposisi dan pihak yang dinilai berpotensi menjadi oposisi pemerintah.

Pada era reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas. Kebebasan berpendapat dan kebebasan mendirikan lembaga-lembaga demokrasi seperti pers dan partai politik menguat. Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai negara bahkan mendapatkan penghargaan dari International Association of Political Consultant (IAPC).

Meski demikian, oposisi masih terasa kurang tajam akibat pengaruh dari periode sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru).  Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, partai-partai besar dan ikut ambil bagian ke dalam pemerintahan.

Ini menyebabkan pihak oposisi yang terdiri dari partai-partai menengah ke bawah kurang mendapat kekuatan dan bargaining position sebagai penyeimbang pemerintah. Kondisi berubah semenjak Gus Dur melakukan berbagai manuver politik dengan resuffle kabinet tanpa meminta pertimbangan dari partai politik pendukung.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kekuatan partai politik yang memiliki potensi menjadi pihak oposisi justru terserap ke dalam pemerintahan yang kemudian memunculkan istilah “politik kartel”. Hal ini tentu saja menurunkan semangat awal lahirnya oposisi yang berperan sebagai checks and balances.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, mulai ada peningkatan kualitas oposisi dengan “duo” Partai Gerindra dan PKS yang secara tegas dan konsisten menyatakan diri sebagai oposisi. Kesan  negatif mengenai oposisi akibat pengaruh masa lalu (Orde Lama dan Orde Baru) masih terasa.

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah resmi dilantik pada Minggu (20/10) menimbulkan berbagai wacana baru. Isu yang paling kencang beredar yakni akan merapatnya Partai Gerindra--yang pada pemilihan umum 2019 menjadi lawan Joko Widodo--dan berpotensi masuk ke dalam pemerintahan.

Pers dan Intelektual

Tentu rakyat masih bisa berharap kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo--bersama koalisi partai politik pendukung--periode kedua ini untuk menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada kedaulatan dan kepentingan rakyat.

Setidaknya, dari empat pilar demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, hanya pers-lah yang menurut Moh. Mahfud Md. masih mempunyai peluang paling besar sebagai penampung aspirasi dan penyambung suara rakyat. Pers harus konsisten berpihak kepada kedaulatan dan kepentingan rakyat.

Ketika suara oposisi mulai direduksi di dalam tatanan sistem politik formal parlementer, kemungkinan untuk melahirkan suara-suara oposisi, pikiran-pikiran alternatif, dan kritik terhadap pemerintah melalui ekstraparlementer dapat terfasilitasi lewat media-media publik, termasuk pers.

Apabila pers tidak dapat berperan sebagaimana mestinya, perlu tambahan pilar lain yakni para intelektual/cendekiawan (perguruan tinggi) yang ikut serta mengawal dan memberikan alternatif pemikiran terhadap sikap maupun kebijakan pemerintah dengan tetap berpihak kepada kedaulatan dan kepentingan rakyat.

Entitas perguruan tinggi, mulai dari dosen, guru-gurur besar, hingga mahasiswa bisa mengambil peran sosial politik dalam membela kedaulatan dan kepentingan rakyat untuk menjadi garda terdepan dengan ikut serta mengawal pemerintahan Indonesia.