Menanti Nama Menteri Muda Jokowi Berusia 20-25 Tahun

Solopos.com, JAKARTA — Wacana penyusunan formasi kabinet ramai diperbincangkan oleh sejumlah elite politik setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019. Yang pasti, Jokowi membuka peluang mengangkat anak muda di bawah 30 tahun sebagai menteri.

Penetapan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Putusan MK ini sekaligus memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024

Terkait jajaran kabinet, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung bahwa Kabinet Kerja Jilid II bisa saja diisi oleh anak muda di bawah 30 tahun. Dengan keterlibatan kaum milenial, dia berharap dapat menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan perubahan global.

“Dunia makin dinamis, membutuhkan warna anak-anak muda yang dinamis, energik, menyesuaikan perubahan zaman dengan cepat. Kira-kira itu bayangannya. Bisa saja nanti ada menteri berusia 20 tahun, 25 tahun, bisa saja,” kata Jokowi saat wawancara khusus dengan Antara di Istana Merdeka, Rabu (12/6/2019) lalu.

Figur anak muda patut dipertimbangkan masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Terlebih di periode keduanya, Presiden memiliki fokus dalam peningkatan sumber daya manusia.

Maka, merupakan hal lumrah apabila Kepala Negara itu merasa membutuhkan anak-anak muda yang dinamis serta dapat menyesuaikan dengan pergerakan dunia yang cepat untuk membantu mengeksekusi program-program pemerintah.

“Butuh menteri dengan kemampuan menyesuaikan, dinamis, energik, fleksibel, cepat menyesuaikan, tidak rutinitas. Paling tidak senang saya dengan rutinitas. Kita akan ditinggal kalau seperti itu,” kata Jokowi.

Kriteria menteri yang saat ini dibutuhkan, antara lain, mampu mengeksekusi program, memiliki kemampuan manajerial yang kuat, dan seorang profesional baik dari partai politik maupun nonparpol. Pada periode sebelumnya, pembagian jatah menteri di kabinet memiliki porsi 60 persen dari partai politik dan 40 persen dari nonparpol. Komposisi tersebut meliputi 15 menteri dari partai koalisi dan 19 menteri dari nonparpol.

Dalam Pemilu 2019, partai koalisi Jokowi yang lolos ambang batas bawah parlemen 4 persen ada PDIP sebesar 19,33 persen, Golkar 12,31 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,69 persen, NasDem 9,05 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4,52 persen.

Dengan jumlah empat partai pendukung koalisi ditambah satu partai pengusung, bagi-bagi posisi menteri diperkirakan akan cukup sengit. Terlebih beberapa partai sudah menyodorkan beberapa nama kadernya untuk masuk dalam jajaran kabinet.

Namun, hingga saat ini, pembicaraan konkret soal kursi kabinet antara Jokowi dan partai koalisi masih belum dilakukan mengigat padatnya agenda Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan bahwa partainya belum diajak bicara oleh presiden untuk menentukan kursi menteri di kabinet pemerintahan.

Terkait dengan keterlibatan anak muda dalam kabinet, Arsul menyambut positif rencana tersebut sepanjang calon menteri yang dipilih mempunyai kompetensi serta visi dan misi yang jelas. Namun, partai yang baru bergabung dengan koalisi Jokowi saat pengumuman hasil Pilpres 2014 ini berharap akan mendapat lebih dari satu jatah kursi di periode kedua ini.

Sementara itu, Nasdem yang suaranya meningkat pesat pada Pemilu 2019 tidak banyak berbicara ataupun menuntut jatah partainya untuk mengisi posisi menteri. Nasdem yang saat ini menduduki dua kursi menteri, yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif.

Namun, apabila partainya diminta untuk menjadi menteri, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menyatakan siap untuk memberikan kader terbaiknya sesuai dengan kebutuhan presiden dan wakil presiden.

Golkar pun terlihat santai dan tidak terlalu terburu-buru meminta soal jatah menteri ini. Politikus Golkar Meutya Hafid menyatakan partainya menyerahkan keputusan kursi kabinet kepada Ketua Umum Airlangga Hertarto untuk berbicara dengan presiden.

Terkait dengan wacana anak muda yang masuk dalam jajaran kabinet, Meutya mendukung rencana tersebut. Apalagi, pada era sekarang saat ekonomi digital harus mulai dipersiapkan, anak muda dinilainya layak untuk turut mendapatkan tempat karena kemampuannya yang lebih cepat beradaptasi dengan perubahan.

Menunjuk orang muda sebagai menteri sebenarnya bukan hal baru di dunia politik. Di Malaysia, Mahathir Mohamad mengangkat sejumlah orang muda sebagai menteri di kabinetnya. Salah satunya adalah Yeo Bee Yin, Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim, yang belakangan membuat pernyataan berani bahwa Malaysia akan mengembalikan sampah plastik yang negara sumbernya.