Menanti gebrakan pemimpin baru (Wonogiri)

Roda pemerintahan Kabupaten Wonogiri pada 2010 ini ditandai dengan berakhirnya masa jabatan periode kedua Bupati H Begug Poernomosidi dan pasanganya Wakil Bupati Y Sumarmo. Kamis, 16 September 2010, warga Kota Gaplek memilih, sebuah pemilihan yang mengantarkan pasangan H Danar Rahmanto dan Yuli Handoko sebagai orang nomor satu dan nomor dua di kabupaten paling selatan wilayah Soloraya ini.

Hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2010 yang memenangkan Danar-Yuli ini memang di luar prediksi banyak kalangan. Di atas kertas, pasangan yang diusung gabungan tiga partai, PPP, PAN dan Gerindra ini kalah jauh dibandingkan rivalnya, pasangan H Sumaryoto-H Begug Poernomosidi yang diusung PDIP dan PKS. Selisih perolehan suara pendukung kedua pasangan ini di parlemen mencapai 34%, Suara gabungan PDIP dan PKS mencapai 50%, sedangkan PPP, PAN dan Gerindra hanya 16%. Tapi pemilih berbicara lain. Kenyataannya, pasangan dengan dukungan 16% suara di parlemen itu ternyata bisa menumbangkan pasangan dengan dukungan 50%.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hasil ini tentunya bisa menunjukkan satu hal, bahwa masyarakat Wonogiri menginginkan perubahan, baik dalam kehidupan sosial maupun gaya kepemimpinan. Mereka berharap besar pada pemimpin baru dari kalangan muda ini.

Pada dua bulan pertama memegang tampuk pimpinan, pasangan Danar-Yuli sudah mulai menunjukkan taji. Mereka memang belum banyak melakukan perubahan pada struktur birokrasi. Mayoritas jabatan pucuk pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih dipegang orang-orang yang sama dengan saat masih di bawah pimpinan Begug Poernomosidi.

Tapi ada lentera harapan yang mulai menyala terang dalam dunia investasi. Begitu dilantik pada 1 November lalu, pasangan ini tak mau menunggu untuk beraksi. Mereka langsung ke luar menjemput bola investasi ke berbagai daerah. Hasilnya, sebuah MoU dengan PT Pura Jathropa Mandiri yang berkedudukan di Kudus, Jateng, dalam hal penanaman dan pengolahan jarak pagar untuk bahan bakar biodiesel. Selain itu, sebuah perusahaan garmen besar khusus pakaian dalam juga dikabarkan siap menanamkan investasi sekaligus mendirikan pabrik di Kota Gaplek.

Tanpa menetapkan target tertentu, Danar bahkan berniat mencanangkan tahun 2011 sebagai tahun investasi bagi Wonogiri. “Tentu semakin banyak investasi yang masuk akan semakin bagus,” ujar dia dalam sebuah kesempatan.

Menetapkan tahun investasi pada 2011 mendatang tentu tidaklah cukup. Banyak sekali pekerjaan rumah (PR) tinggalan masa pemerintahan sebelumnya yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru ini. Di antaranya yang cukup krusial adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hingga tahun 2010 ini, kemampuan keuangan Wonogiri masih tergolong lemah. Hal itu karena minimnya PAD yang masuk. Ini berimbas pada tertundanya berbagai program besar.

Selain itu, masih banyak isu-isu besar yang menjadi perhatian masyarakat dan ditunggu penyikapannya dari pemerintahan yang baru ini di 2011 mendatang. Di antaranya soal rencana kerja sama kota kembar (<I>sister city<I>) dengan Kabupaten Wuming, Guang Zu, China. Pada awal 2010 lalu, rencana ini sempat hampir terealisasi, surat kuasa penandatanganan MoU telah diberikan kepada mantan Bupati H Begug Poernomosidi. Namun karena beberapa hal, perjanjian kerja sama ini urung ditandatangani. Kini di bawah pemerintahan baru, entah bagaimana nasibnya.

Isu lain adalah soal pengelolaan tempat wisata. Sepanjang tahun 2010 lalu tidak banyak pengembangan yang dilakukan Pemkab Wonogiri di sektor yang merupakan penyumbang PAD potensial ini. Pada pertengahan 2010, investor asal Garut, PT Sri Djamin Jaya (SDJ) datang menjanjikan sebuah wahana wisata baru <I>waterboom<I> di Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur (WGM) yang akan mendatangkan keuntungan besar. Namun hasilnya ternyata tak sesuai harapan. Bukannya mendatangkan keuntungan, kedatangan investor itu malah membawa masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Satu PR besar lain yang menunggu dan tak boleh dilupakan adalah soal penyelamatan WGM. Sejak penandatangan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri pada 2008 lalu yang salah satunya menyebut anggaran Rp 11 triliun untuk penyelamatan WGM, hingga kini realisasinya masih sangat minim. Sudah jadi tugas Pemkab untuk terus mendesak pemerintah pusat melaksanakan SKB itu, sebab dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Wonogiri, tapi lebih besar lagi oleh masyarakat di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dan sungai-sungai lainnya yang bermuara dan berhulu di WGM.

Suharsih