Menakar Baik Buruknya Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Covid-19

Solopos.com, JAKARTA -- Pro dan kontra mewarnai rencana pemerintah membolehkan mudik Lebaran 2021 di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah kepala daerah menyatakan sepakat saja dengan kebijakan itu namun dengan prosedur pengawasan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Diperbolehkannya mudik Lebaran tentunya menjadi angin segar bagi sejumlah pihak, salah satunya pengusaha armada transportasi. Namun di sisi lain, tingginya risiko yang dihadapi di tengah kerja keras banyak pihak untuk menekan Covid-19, juga harus dipertimbangkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Atas dasar itu, anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tak melarang mudik di Lebaran 2021. Netty mengingatkan potensi lonjakan kasus Covid-19 jika warga beramai-ramai mudik ke kampung halaman.

Baca juga: Sultan HB X Setuju Mudik Tidak Dilarang, Asalkan...

"Tidak adanya larangan mudik lebaran menimbulkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus. Angka kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan, angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Selain itu, pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus, setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang," kata Netty, Rabu (17/03/2021).

Kondisi masyarakat saat ini yang masih lemah dalam menerapkan protokol kesehatan, menurutnya, juga harus dipertimbangkan. Ditambah lagi nantinya bakal ada mobilitas tinggi jika mudik tak dilarang.

"Kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan Covid-19 masih lemah. Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing kita mencapai 200.000- 300.000 per hari. Kita harus belajar dari pengalaman India yang angka Covid-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan. Dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, bagaimana mungkin pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik lebaran," ujarnya.

Baca juga: Soal Mudik Lebaran, Ganjar: Kalau Prosedur Tak Diperketat, Sebaiknya Dilarang

Target Vaksinasi

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik lebaran.

"Pertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk. Apalagi realisasinya juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200 ribu dosis per hari, padahal target pemerintah satu juta dosis. Dan saat ini vaksinasi terkendala soal AstraZeneca yang diduga memiliki efek samping yang buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah" terangnya.

Baca juga: Pengusaha Bus Semringah Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan tempat terbaik tetaplah rumah meskipun mudik diizinkan.

"Kami memahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Alhamdulillah, karena sudah turun, kemudian sudah vaksin. Kemudian tahun lalu saudara kita tidak bisa mudik, libur 3-4 kali juga tidak diperkenankan mudik, ke luar kota, maka pemerintah mengambil kebijakan di tahun ini diberikan keleluasaan. Namun kami tetap, bagi warga Jakarta, sedapat mungkin, tempat yang terbaik adalah rumah," kata Riza.

Politikus Gerindra itu memahami mudik Lebaran menjadi budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, Riza meminta pemerintah menjamin perlindungan masyarakat dari COVID-19.

"Dipastikan tesnya, PCR-nya, rapid test antigen, dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah vaksin dan dilihat," jelasnya.

"Jangan sampai mudik tahun lalu kita bisa mencegah, orang tua kita, kakek-nenek kita selamat. Jangan sampai kali ini, karena kangen mudik, kemudian datang ke kampung, kita membawa virus ke kampung sehingga orang tua, kakek, nenek kita jadi terpapar virus. Jangan sampai seperti itu," sambungnya.