Memulihkan Kualitas Pendidikan Kita

Solopos.com, SOLO -- Di sini, kubaca kembali; sejarah kita belum berubah! (Widji Thukul). Pendidikan kita jalan di tempat. Itulah kalimat pendek yang tepat untuk menggambarkan kualitas pendidikan kita.

Pada 2000, UNDP melaporkan Human Development Index kita di posisi ke-109 dari 174 negara. Peringkat kita jauh lebih rendah dibanding negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Negara di kawasan Afrika seperti Tunisia berada di peringkat ke-101 dan Afrika Selatan di peringkat ke-109.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Walaupun sudah hampir 20 tahun, pada kenyataannya kualitas pendidikan kita masih belum berubah. Program for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional merilis peringkat pendidikan kita pada 3 Desember 2019. Indonesia ada di peringkat ke-72 dari 77 negara.

Skor matematika ada di peringkat ke-72 dari 78 negara dan skor sains menempati peringkat ke-70 dari 78 negara. Bila dulu kita menempati 10 besar peringkat paling bawah pada 2018, kini kita menempati lima besar paling terakhir. Artinya, pendidikan kita secara kualitas menurun.

Kita tahu anggaran pendidikan semakin naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan, pada 2009 pemerintah mengalokasikan dana pendidikan Rp153 trilliun. Kemudian naik lagi menjadi Rp353,4 trilliun pada 2014. Sedangkan pada 2019, Indonesia menaikkan anggaran pendidikan sebesar 39,4% atau sebesar Rp492,5 trilliun.

Beban Kurikulum

Mengapa anggaran yang naik tak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan kita? Pendidikan di Indonesia mengedepankan aspek-aspek kognitif dengan beban kurikulum yang terlampau menumpuk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam pertemuan dengan DPR menyoroti beban kurikulum pendidikan di Indonesia terlampau banyak.

Para siswa menjadi mustahil pandai dan terampil dalam pemaknaan hakiki dengan beban pelajaran yang begitu banyak. Praktik atau kreativitas cenderung tidak muncul karena rutinitas belajar yang prosedural dan membelenggu. Mestinya kurikulum pendidikan kita dibuat sepraktis dan seefektif mungkin.

Pendidikan mental spiritual seperti pendidikan agama dan Pancasila hanya diberi waktu terbatas dan sering kali berbau teoretis dan kurang berkembang. Anggaran pendidikan yang cukup besar dalam pendidikan di Indonesia mestinya digunakan untuk memajukan pendidikan kita.

Dalam bidang yang sederhana, seperti pengelolaan keuangan pendidikan di tingkat pusat sampai tingkat sekolah, kita masih mengalami kendala. Pada era sekarang ini, sistem penganggaran elektronik dalam pendidikan akan mendorong transparansi dan meminimalisasi penyalahgunaan anggaran. Hal ini bisa dilakukan untuk mengurangi korupsi di sektor pendidikan.

Bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sering salah sasaran hanya karena kebijakan politis. Di masyarakat bawah bantuan KIP sering jadi rebutan dan ditemukan banyak penyelewengan dan tak tepat sasaran. Persoalan seperti ini kemudian jarang ditelisik.

Yang jadi korban kebijakan sektor pendidikan adalah rakyat kecil. Orang kaya sering mendapat bantuan, sedang yang miskin malah tak menerima bantuan. Pendidikan kita dalam aspek pembinaan tenaga pendidik (guru) belum sepenuhnya maksimal.

Aspek Teknis

Kekurangan keterampilan pedagogik sering tidak berubah saat para guru kembali ke sekolah masing-masing. Ini juga dipengaruhi sistem pengawasan dalam dunia pendidikan kita. Pengawas sekolah memiliki peranan penting mengontrol, membimbing, dan mengawal pendidikan di sekolah yang mencakup kualitas guru, proses pembelajaran, sampai kualitas lulusan.

Dalam skema peningkatan kompetensi guru melalui Program Profesi Guru (PPG), kelulusan guru terbilang jauh dari harapan. Lulusan PPG hanya 30%. Sedangkan 70% dinyatakan belum lulus PPG. Artinya, sebenarnya guru-guru kita perlu berbenah dan berubah.

Belum lagi bila ditinjau dari aspek kesejahteraan. Guru-guru kita belum sepenuhnya sejahtera, khususnya guru honorer. Fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia  dan pendidikan.

Bila melihat realitas atau kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, pemerintah memiliki pekerjaan yang cukup berat. Pokok soal kita dalam pendidikan bukan hanya kekurangan sarana dan prasarana yang menjadikan siswa nyaman dalam belajar, tapi juga kegagalan pendidikan kita menciptakan etos belajar yang tinggi.

Peserta didik kita jarang diajari membaca dan berliterasi kehidupan. Artinya, mereka menjadi korban arus informasi yang serbacepat, tapi tak memiliki bekal literasi yang cukup. Ditambah lagi gempuran budaya melalui teknologi komunikasi yang membuat mereka menjadi narsis sekaligus membuang begitu banyak waktu hanya untuk berselancar dan bermain di media sosial.

Internet—khususnya media sosial--justru menjadi ruang penghubung yang tak terkontrol yang mengakibatkan anak-anak kita krisis karakter dan semakin terjerumus dalam pergaulan bebas. Pada era sekarang, kita perlu mendekatkan pendidikan anak pada kreativitas serta seni yang bisa memperhalus dan mengembangkan jiwa mereka.

Ruang bagi Bakat

Kita perlu memahami betapa penting memberikan ruang bagi bakat dan potensi murid-murid sebagaimana kritik yang disampaikan Haidar Bagir di buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia (2019). Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menguatkan spiritualitas pendidikan kita sehingga anak-anak kita makin mengenali ruang transcendental.

Artinya, anak-anak kita memiliki kontrol dan ikatan yang kuat kepada agama, dalam tingkah dan kepribadian keseharian mereka. Kita perlu memulihkan kualitas pendidikan kita dengan bekerja lebih keras di tengah persoalan pendidikan kita.

Bukan saatnya lagi pendidikan kita disusun berdasarkan kemauan dan ego pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mengawal keterserapan dan efektivitas anggaran dari pusat hingga daerah.

Banyak negara kian menyadari betapa penting menyiapkan generasi untuk menghadapi masa depan. Bila persoalan kita masih berkutat pada persoalan teknis semata, tentu pendidikan kita tak bisa melaju cepat dan tentu semakin tertinggal.