Mempertanyakan Keberpihakan Akademis

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/5/2019). Esai ini karya Joko Priyono, mahasiswa Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah jokopriyono837@gmail.com.

Solopos.com, SOLO — Seorang aktivis pendidikan berasal dari Brasil yang menulis buku berjudul Pedagogy Of the Opressed (1972), Paulo Freire, pernah membagi tingkat kesadaran manusia menjadi tiga, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Freire memosisikan kesadaran kritis adalah puncak dari kesadaran, sebagai pembacaan atas realitas sosial yang terjadi pada struktur kuasa. Dalam hal ini adalah regulasi atas kehadiran struktur pemerintahan yang berjalan.

Ada fenomena menarik tatkala film Sexy Killers (2019) garapan Whatchdog dirilis pada beberapa hari menjelang hari pemungutan suara pemilihan umum pada 17 April yang lalu. Banyak kalangan—mahasiswa, kalangan akademisi, hingga kalangan masyarakat umum–menggelar kegiatan menonton bareng film itu dan dilanjutkan diskusi.

Persoalan utama yang urgen adalah rantai oligarki dalam kuasa sistem atas sumber daya energi batu bara sebagai bahan bakar pemasok kebutuhan energi listrik di seluruh penjuru negeri.

Bias wacana yang kemudian hadir dan menyeruak di dunia nyata maupun dunia maya sangatlah beragam. Ada yang menganggap film tersebut mengajak tidak melibatkan diri pada pemilihan umum 2019 alias menjadi golongan putih (golput).

Ada pula pemaknaan autokritik pada penggunaan energi listrik dalam tiap hari dan upaya mencari solusi ideal atas permasalahan yang kompleks ini. Di sinilah saya kira kehadiran kesadaran kritis sebagaimana diungkapkan Freire penting untuk membuka sekat demi sekat yang hadir dari wacana tersebut.

Tidaklah percuma ketika kita menilik kehadiran ruang akademis yang dicitrakan oleh pendidikan tinggi dengan pelbagai macam jenisnya. Universitas menjadi tolok ukur mengenai kenyataan yang terjadi pada bangsa.

Budaya Akademis

Pengembangan sumber daya mineral, kesejahteraan sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masa depan sosial dan budaya, supremasi hukum, serta sistem perpolitikan yang ada di Indonesia adalah terkait erat dengan budaya akademis.

Pembelajaran mengenai kesadaran kritis—melatih nalar dan mengaktifkan imajinasi setiap elemen–di dalam ruang kampus sangatlah minim. Sekat demi sekat permasalahan hadir dan tak termaknai. Kampus kemudian justru menutup diri atas apa yang terjadi pada realitas di luar kampus.

Inilah kondisi ketika kampus hanya menjadi menara gading. Nirwan Ahmad Arsuka membahasakan dalam buku Percakapan dengan Semesta (2016) sebagai tempat pemuja gelar dengan penuh takzim. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada beberapa kajian yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis.

Dari segi epistemologi keilmuan yang berjalan—tidak terlepas dari apa yang pernah diungkapkan oleh Francis Bacon–knowledge is power. Pengetahuan hanyalah pemenuhan kebutuhan penguasa. Sumber daya manusia di dalam kampus didekatkan pada sektor industri.

Kita pantas mafhum tatkala kampus hanya bertugas sebagai produsen tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal tersebut kemudian berakibat pada pisau analisis berikutnya, yakni delegitimasi pengetahuan. Pengetahuan kemudian stagnan atau mandek.

Tak ada pengembangan wacana (discourse) atau diskursus yang lebih mendalam atas kehadiran universitas. Itu yang kemudian menjadikan narasi keberpihakan dominan dari universitas adalah narasi terhadap pemilik modal (kapital).

Tak ada ingar-bingar universitas menjalankan peran sebagaimana mestinya atas fenomena yang sedang terjadi di luar kampus. Sebut saja dalam soal penggusuran paksa, penindasan, kesenjangan sosial, atau bahkan kemiskinan. Di mana peran kampus atas fenomena-fenomena itu?

Habitus yang Terbentuk

Kenyataan tersebut kemudian membawa pada persoalan yang parah, yaitu berupa habitus yang terbentuk. Dengan dalih pelbagai permasalahan yang hadir bukanlah tanggung jawab intelektual maupun tanggung jawab sosial kampus, kaum akademikus merasa nyaman saja ketika tak menggubris aneka fenomena di luar kampus.

Persengkongkolan dengan kapitalisme menguat. Banyak mahasiswa yang dalam masyarakat punya posisi tersendiri—agen perubahan maupun agen kontrol sosial–terjerembab di dalam realitas demikian.

Pada era post truth seperti sekarang ini kecenderungan yang mengemuka berupa pelanggengan budaya hedonis maupun konsumtif dengan pelbagai hiper-realitas sosial dan media yang berkelindan.

Ketika melihat realitas yang terjadi bisa saja membuat kita makin nestapa. Seperti halnya ketika para akademikus dari pelbagai kampus membuat analisis mengenai dampak lingkungan proyek-proyek pembangunan maupun pertambangan yang syarat kejanggalan.

Laku membuat dokumen penting itu tidak memerhatikan aspek kesejahteraan masyarakat maupun aspek sosial humaniora. Tak salah kemudian dalam bahasa ilmiah mereka itu menjadi pelacur intelektual.

Fakta tersebut kemudian membawa pada perenungan tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Bukankah dalam makna luas pendidikan itu sebagai alat pembebas, bukan sebagai alat penindas?

Ini harus ditarik dan dikontekstualkan pada konsep pendidikan yang pernah digagas Ki Hajar Dewantara—Bapak Pendidikan Nasional—pada pengejawantahan pendidikan yang bersifat humanis, pendidikan sebagai pembentukan karakter, untuk menghadapi problem maupun tantangan yang dihadapi bangsa ini.