Kategori: Nasional

Membendung Mudik dan Pemudik yang Tak Terbendung


Solopos.com/Rahmi Yati/Bisnis

Solopos.com, JAKARTA--Pemerintah memperpanjang masa larangan mudik, dari yang semula selama 6–17 Mei 2021 menjadi 22 April – 24 Mei 2021, guna mencegah arus yang tak terbendung. Keputusan ini muncul setelah munculnya potensi arus mudik dini untuk menghindari larangan.

Percepatan larangan waktu mudik Lebaran muncul dalam adendum Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 perihal Pengetatan Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Adendum SE itu dirilis pada Rabu (21/4/2021).

Dengan demikian, maka durasi waktu larangan mudik Lebaran yang berlaku pada tahun ini menjadi 33 hari. Adapun penambahan waktu larangan mudik ini berlangsung dari H-14 menjelang peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) hingga H+7 setelah peniadaan mudik (7–24 Mei 2021).

SE yang ditandatangani Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo itu menyebutkan alasan percepatan larangan mudik. Menurut Satgas, banyak masyarakat yang hendak melakukan mudik dalam rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Lebaran 2021.

"Jadi adendum terhadap SE No. 13/2021. Jadi mulai hari ini berlaku pengetatan mudik," kata Doni dalam siaran persnya, Kamis (22/4/2021).

SE itu juga menjelaskan SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah tetap berlaku, yaitu peniadaan mudik 6–17 Mei 2021. Doni berharap masyarakat tidak kecewa dengan percepatan larangan mudik ini. Karena sesungguhnya, kata mantan Komandan Kopassus itu, pemerintah tak akan membiarkan terjadinya mobilisasi orang untuk mudik dan terpapar virus.

"Janganlah kita kecewa. Ini semata demi keselamatan bangsa Indonesia. Kita tak ingin terjadinya mobilisasi, berdampak terjadinya penyebaran virus corona," ungkap Doni.

Syarat Lebih Ketat

Dalam adendum ini, Satgas memberlakukan prosedur baru dalam larangan mudik kali ini. Ada ketentuan yang lebih ketat bagi para pelaku perjalanan yang masuk pengecualian selama pemberlakuan larangan mudik.

Pelaku perjalanan transportasi wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/tes cepat antigen dengan waktu pengambilan sampel maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Bisa juga menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes Genose C19 di bandara, pelabuhan, atau stasiun sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Sedangkan pelaku perjalanan transportasi umum darat (bus/travel) akan menjalani tes acak cepat antigen atau tes Genose C19 apabila perlu oleh Satgas Penanganan Covid-19 daerah. Sementara itu, pelaku perjalanan transportasi darat pribadi diimbau melakukan tes usap RT-PCR atau antigen dengan pengambilan sampel maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau tes Genose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan. Selain itu, ada tes acak yang oleh satgas di daerah.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Putranto menyampaikan alasan di balik penerbitan surat edaran tersebut.

“Latar belakang penetapan penambahan kebijakan pelengkap ini yaitu berdasarkan survei pascapenetapan peniadaan mudik selama masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan,” ujarnya dalam konferensi pers yang melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4/2021).

Ngotot

Hasil survei tersebut menunjukkan masih ada masyarakat yang hendak mudik pada rentang waktu H-7 hingga H+7 peniadaan mudik Lebaran. Karena itu, kata Wiku, pada periode 22 April - 5 Mei 2021 dan 18 - 24 Mei 2021, pemerintah memberlakukan syarat surat tanda negatif bagi para pelaku perjalanan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

“Selain itu, pemberlakuan penambahan kriteria pelaku perjalanan yang dapat mengajukan surat izin pelaku perjalanan, yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan bepergian non-mudik,” ujarnya.

Namun, aturan pengetatan baru oleh pemerintah ini bukan tanpa kritik, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut keputusan pemerintah yang memperketat persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) tersebut kurang cerdas. MTI menyoroti pergerakan yang tak terbendung meski ada larangan mudik.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno memahami tujuan baik pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Pemerintah memiliki alasan yang kuat, yakni mencegah meluasnya persebaran Covid-19. Namun, dia mengaku kasihan terhadap operator transportasi umum antarkota antarprovinsi.

"Kasihan operator angkutan umum antarkota antarprovinsi. Tujuan pemerintah baik, namun cara menghalangi tidak bepergian kurang cerdas," katanya kepada Bisnis/JIBI, Kamis (22/4/2021).

Menurutnya, penyusunan kebijakan untuk membatasi mobilitas warga pada masa pandemi seharusnya terjadi secara menyeluruh. Misalnya, kata dia, surat izin keluar masuk (SIKM) sepatutnya berlaku tidak hanya pada masa Lebaran, tetapi juga sepanjang pandemi.

Bahkan, lanjutnya, larangan mudik dan SIKM saja tidak cukup. SIKM perlu beriringan dengan kewajiban karantina mandiri dengan pantauan RT/RW di daerah tujuan. "Daripada melarang, lebih baik membuat peraturan yang membuat masyarakat berpikir dua kali untuk bepergian," pungkasnya.

Mudik Tak Terbendung

Pemberlakuan syarat membawa SIKM bagi pendatang muncul di beberapa daerah. Misalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mensyaratkan pendatang wajib membawa surat izin perjalanan tertulis atau SIKM. Syarat itu berlaku bagi mereka yang menginap di Solo paling sedikitnya 1x24 jam.

Sementara itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo atau Jekek menilai kebijakan itu tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya, selama ini sebagian perantau sudah kembali ke Wonogiri meski ada larangan mudik oleh pemerintah. Artinya, mudik ke Wonogiri tak terbendung oleh larangan pemerintah.

"Penyekatan sudah ada yang dilakukan di banyak daerah. Namun faktanya masih ada warga yang masuk ke Wonogiri. Siapa yang akan disalahkan? Daripada energi kita habis di ranah itu, mending kami fokus menekan angka penularan Covid-19," kata dia di ruang kerjanya, Kamis.

Jekek mengatakan otoritasnya lebih fokus pada penguatan edukasi masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Dia mendorong para ketua RT dan ketua RW mengawasi dan membangun kesadaran para pemudik agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes). Menurut Jekek, kedatangan pemudik tidak bisa terbendung, namun jumlahnya dapat berkurang.

"Kami harapkan para pemudik yang tiba di Wonogiri mempunyai kesadaran untuk memeriksakan diri sebagai langkah antisipasi karena berpotensi orang tanpa gejala [OTG]. Belum lama ini kami dapat bantuan alat rapid test antigen dari provinsi, akan kami maksimalkan penggunaannya," ungkap dia.

Jekek menjelaskan jumlah pemudik yang tiba di Wonogiri dalam satu pekan terakhir mencapai 2.000 orang hingga 3.000 orang per hari. Mereka tiba dengan berbagai moda transportasi, seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP) hingga kendaraan pribadi.

"Moda transportasinya yang digunakan beragam. Saat ini kaum boro yang memiliki mobil itu cukup banyak. Data itu berdasarkan laporan yang masuk dari desa," kata Jekek.

 

Share
Dipublikasikan oleh
Adib Muttaqin Asfar