Tutup Iklan
Ichwan Prasetyo/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Saya punya keyakinan—nanti kita buktikan bersama--lima tahun ke depan oposisi lenyap dari negeri kita. ”Oposisi malu-malu” itu akan beralih posisi hidup bersama pemegang kekuasaan. Gejala ini tak hanya di tingkat pemerintahan negara, tetapi juga akan terjadi di tingkat pemerintahan daerah: provinsi dan kabupaten/kota.

Pilihan paling logis adalah membangun ”dinamo” yang konsisten, digital nation movement. Istilah digital nation movement yang disingkat ”dinamo”  ini saya kutip dari buku karya Usman Hamid berjudul Dinamo, Digital Nation Movement yang diterbitkan Bentang pada Juni 2014.

Buku ini semacam dokumentasi aktivitas Usman Hamid, semacam autobiografi, yang mengisahkan perjalanan aktivisme Usman yang belakangan berbasis teknologi digital. Ia adalah co-founder platform gerakan change.org Indonesia.

Gerakan berbasis teknologi digital—media sosial dan fasilitas perpesanan seperti Whatsapp dan Telegram—strategis dibangun menjadi tulang punggung gerakan bersama untuk mengontrol pemerintah—di semua tingkatan--yang tanpa kekuatan penyeimbang di lingkungan formal penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam diskusi kecil ”ngrasani” gerakan mahasiswa memprotes revisi UU KPK dan memprotes DPR dan pemerintah yang membahas dan hendak mengesahkan sejumlah rancangan UU yang penuh masalah, beberapa hari lalu, di Warung Jangan Lombok, kawasan Manahan, Kota Solo, mengemuka kesimpulan gerakan mahasiswa yang masif beberapa hari lalu itu muncul karena kekuatan ”pengorganisasian” melalui platform media sosial dan fasilitas perpesanan.

Pernyataan Kesepahaman

Saya memakai kata “pengorganisasian” (pakai tanda petik) karena hakikat pengorganisasian yang meniscayakan pemimpin, struktur gerakan, visi, misi, dan lainnya memang tidak terdefinisi dengan baik dalam gerakan masif para mahasiswa itu.

Pengorganisasian dalam konteks ini adalah pernyataan kesepahaman atas sebuah persoalan yang perlu disikapi bersama melalui aksi bersama: berdemonstrasi. Platform dalam jaringan menihilkan aktor pemimpin. Yang muncul adalah kesadaran bersama tentang sebuah persoalan yang kemudian manifestasi dalam gerakan bersama pula.

Strategi ini, dalam pemaknaan saya saat berdiskusi dalam forum kecil yang difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Solo dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Solo itu, menjadi pilihan paling logis ketika kekuatan oposisi dalam politik dan demokrasi di Indonesia—di semua tingkatan—kini menuju senja.

”Dinamo” perlu disemai di semua kelompok sektoral di negeri ini. Kelompok-kelompok sektoral itu akan menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang ketika kebijakan pemerintah ternyata mengkhianati atau tak sejalan dengan kondisi riil kelompok-kelompok sektoral itu: petani, perempuan, buruh, nelayan, kaum muda profesional, dan sebagainya.

Model ”pengorganisasian dinamo” ala gerakan mahasiswa beberapa hari lalu bisa menjadi role model pembangunan kekuatan oposisi nonformal berbasis kelompok-kelompok sektoral. Ini demi menjaga kesehatan demokrasi kita yang tampaknya akan ”jatuh” pada laku tanpa oposisi, tanpa kekuatan penyeimbang, bahkan tanpa kontrol.

Era pembangunan gerakan masa-masa sebelumnya, katakanlah era sebelum media sosial jadi ”gaya hidup”, mesti ada aktor besar yang memulai, misalnya aktivis, ketua partai politik, ketua organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, forum sosial, yayasan untuk membuat forum, kelompok diskusi, dan sebagainya. Kini dengan basis media sosial  setiap orang bisa memulai ”membangun gerakan”.

Paradigma Baru

Seorang perempuan muda peserta diskusi, yang mengaku setiap hari berkarya di Kota Jogja, mengatakan gerakan mahasiswa beberapa hari lalu memang tidak digerakkan oleh satu aktor tertentu yang dominan dan menguasai simpul-simpul mahasiswa.

Gerakan itu dibangun—salah satunya—oleh tanda pagar atau tagar yang memang memiliki daya pikat dan daya gerak secara emosional. Daya pikat dan daya gerak itu langsung menyentuh kesadaran personal terkait dengan aneka rancangan undang-undang, termasuk revisi UU KPK, yang langsung dimaknai sebagai keburukan yang akan menimpa setiap personal warga bangsa ini.

Kesadaran personal itu mengemuka, setidaknya, dari yang terekspresikan dalam aneka poster yang mereka bawa saat berdemonstrasi di berbagai kota di negeri ini. Poster-poster yang mereka bawa berkalimat yang langsung menyentuh kesadaran personal.

Tentu saja gerakan ”massa cair” demikian ini potensial dimanfaatkan kelompok atau kekuatan politik tertentu, jamaknya yang culas. Karena itulah, gerakan bersama seperti ini tetap butuh “pengorganisasian” yang rapi, tentu dengan tetap mengedepankan platform digital dan nirketokoha, bahkan anonimitas.

Pemerintah—yang dalam wacana saya ini adalah sasaran gerakan, dalam konteks ketiadaan opisisi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan—harus mengedepankan paradigma baru menghadapi ”dinamo” ini. Pemidanaan dan pembungkaman jelas bukan pilihan yang bijaksana.

Terbangunnya dinamo meniscayakan pembangunan model komunikasi baru yang tidak birokratis, bersifat cepat tanggap, menawarkan solusi konkret, dan terbuka. Kalau dinamo dihadapi dengan represi, kekakuan kemonukasi, tanggapan yang birokratis, bahkan pembatasan akses Internet, itu artinya pemerintah belum menerapkan paradigma baru berdemokrasi para era digital.

Dinamo yang cerdas dan mencerdaskan, bukan ”asal njeplak”, steril dari hoaks dan manipulasi, berkedalaman wacana, dan ”terorganisasi” dengan baik akan efektif menjadi kekuatan oposisi ketika bangunan oposisi formal yang dibutuhkan di tengah negara demokrasi ternyata semu, bahkan tidak terbangun.

 

 

 

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten