Media Diimbau Tak Bikin Gaduh Jelang Pemilu

<p>Solopos.com, SOLO &ndash; Pengelola media diimbau turut serta menciptakan situasi kondusif menjelang hingga selesainya Pemilu 2019. Caranya adalah dengan menyuarakan kebenaran, berposisi netral, proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan bangsa.</p><p>Imbauan itu mengemuka dalam deklarasi <em>Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas </em>yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kaukus Media dan Pemilu serta berbagai elemen masyarakat di Monumen Pers Nasional, Solo, Senin (6/8) malam.</p><p>Acara itu dihadiri Menkominfo Rudiyantara, anggota Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, wartawan senior Kompas Ninok Laksono, Atmakusumah Astraatmadja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo.</p><p>Menkominfo Rudiyantara mengingatkan semua pihak menjaga kesantunan dan kepantasan dalam bermedia baik media massa maupun media sosial. Media<br />bermartabat dalam Pemilu adalah media yang menyuarakan kebenaran, netral, proporsional, dan berpihak kepada masyarakat dan bangsa. Ia menyatakan tak meragukan kesantunan awak media yang hadir di ruangan Monumen Pers Nasional tersebut. Pemilik media dan jurnalis diyakini telah mengikuti kaidah Undang-undang (UU) Pers sehingga<br />menghasilkan karya jurnalistik yang kelak jika bermasalah, bias dimediasi Dewan Pers.</p><p>"UU Pers adalah UU yang tak akan ada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Ini menunjukkan tak ada intervensi pemerintah kepada pers. Silakan kalau mau bertepuk tangan," ujarnya saat memberikan paparan di hadapan hadirin yang hadir, Senin malam.</p><p>Menurutnya, yang harus dilakukan sebenarnya adalah deklarasi bagi media yang tak ada di ruangan tersebut. Ia mengaku tak khawatir dengan media mainstream terlebih karena kepercayaan masyarakat kepada media mainstream di Indonesia meningkat. Namun, kepercayaan masyarakat kepada <em>platform</em> justru menurun. "Media mainstream harus memanfaatkan momentum untuk masuk media nonarus utama sehingga bisa men-<em>drive</em> media ini," kata dia.</p><p>Di sisi lain, ada kekhawatiran pada media sosial yang jelas bukan media arus utama. Proses cek dan ricek di medsos tak berjalan. Ia menerangkan pemerintah bisa mengatur <em>safe search</em> bagi mesin pencari di Indonesia agar tidak menampilkan konten pornografi dengan harapan melindungi masyarakat dari paparan negatif tersebut. &nbsp;Namun, hoax yang menyebar lewat medsos jelas tak bisa dikontrol karena tayang bukan pada media berbasis situs. "Selamat kepada kita semua. Tapi lebih penting mengajak di luar ruang, ajak jadi media bermartabat sehingga bisa masuk pesta demokrasi lebih berkualitas," tuturnya.<br /><br />Anggota Dewan Pers, Yosep "Stanley" Adi Prasetyo, menyatakan Indonesia adalah negara dengan media terbanyak di dunia karena jumlahnya mencapai<br />47.000 media dengan &nbsp;43.300 di antaranya adalah media <em>online</em>. Namun, di antara mereka ada yang mengaku atau berubah bentuk menjadi LSM, Kontras, BIN, polisi, TNI. Banyak media berdiri tanpa menggaji karyawan-karyawannya. Media dibangun dari semacam <em>home industry</em> yang tanpa modal dan kompetensi.</p><p>"Kenapa media tumbuh sebesar itu. Kalau dilihat karena di dinas-dinas masih menyediakan dana-dana untuk membantu wartawan. Bukan wartawan baik atau media baik yang dibantu, tapi justru media tidak jelas," kata dia.</p><p>Stanley menyebut Dewan Pers terus mendorong uji kompetensi insan pers di seluruh Indonesia. Dewan Pers sudah memverifikasi perusahaan-perusahaan pers. "Sudah 2.200 media yang kami verifikasi. Kami menargetkan sampai akhir 2018 bisa menyelesaikan 85 persen dari program verifikasi perusahaan pers. Pertanyaannya, apakah media-media yang jumlahnya ribuan itu punya wartawan? Atau mereka hanya mengambil berita <em>mainstream</em> lalu diubah judulnya, <em>lead</em>-nya kemudian diposting sebagai berita mereka?" papar dia.</p><p>Wartawan senior Kompas Ninok Laksono, mengatakan di era yang semakin modern setiap orang bisa menjadi wartawan. Namun, jika medianya tak bermartabat, ia sangsi orang tersebut akan menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan profesi jurnalis.</p><p>Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap media massa bisa menyajikan berita edukatif, khususnya menjelang Pemilu 2019. Dengan informasi tersebut, masyarakat bisa memilih dan memilah pemimpin dengan tepat.</p><p>&nbsp;</p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi