MEA : UMKM Kulonprogo Layak Masuk Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Daya saing UMKM masih perlu ditingkatkan agar mampu bertahan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Harianjogja.com, WATES-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo meminta Pemkab Kulonprogo memasukkan program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam prioritas kebijakan pembangunan daerah. Daya saing UMKM masih perlu ditingkatkan agar mampu bertahan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota Komisi II DPRD Kulonprogo, Priyo Santoso berpendapat, pemerintah selama ini cenderung menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur fisik. Hal tersebut sebenarnya tidak salah karena pembangunan daerah dapat berjalan optimal apabila fasilitas infrastruktur pendukungnya memadai, seperti jalan dan jembatan. Meski begitu, pengembangan UMKM pun perlu lebih diperhatikan tahun ini. “Itu dalam mengantisipasi pasar global dan MEA,” kata Priyo, Senin (2/1/2017).

Priyo memaparkan, Pemkab Kulonprogo mesti mencari cara agar kualitas produk UMKM lokal bisa sejajar atau bahkan lebih baik dari produk negara lain. Pemkab Kulonprogo diharapkan mengintensifkan pembinaan UMKM secara profesional dan berkelanjutan demi meningkatkan daya saing. Pelaku UMKM juga membutuhkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha. Menurutnya, pemerintah bisa memfasilitasi melalui menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan perbankan.

Selain peningkatan kualitas produk dan dukungan permodalan, UMKM juga membutuhkan strategi pemasaran yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan pasar. Produk yang sudah dihasilkan tentu harus bisa dijual dan menarik perhatian konsumen sehingga roda usaha terus berjalan. “Perlu ada intervensi pemerintah daerah untuk melakukan manajemen pemasaran produk UMKM sehingga akan meningkatkan hasil usaha,” ujar Priyo.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulonprogo, Sri Harmintarti menyatakan siap terus memfasilitasi UMKM lokal agar berkembang secara optimal. Upaya pelatihan dan pembinaan akan diberikan sesuai kebutuhan. Hal itu bukan hanya demi menghasilkan produk berkualitas dan dikemas secara menarik, melainkan juga disukai konsumen dan mampu bersaing di era MEA.

Pendampingan juga dilakukan terhadap pembinaan UMKM oleh sejumlah koperasi pengelola Toko Milik Rakyat (Tomira). Mereka diarahkan menggunakan sebagian sisa hasil usaha (SHU) untuk mendorong dan memfasilitasi UMKM di wilayah masing-masing agar mampu menghasilkan produk yang layak dan memenuhi standar Tomira. Sri mengungkapkan, produk UMKM lokal selanjutnya diharapkan dapat mengisi hingga 20 persen ruang di rak penjualan Tomira secara bertahap. “Ruang penjualan sudah ada sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ucap Sri.