Mayoritas Perusahaan Penyalur TKI Belum Penuhi Syarat

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menilai mayoritas perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) masih belum siap untuk kembali mengirim TKI ke Arab Saudi. Pasalnya, infrastruktur pendukung yang mereka miliki masih minim.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, Reyna Usman, mengatakan masih banyak pembenahan dan persiapan yang harus dilakukan oleh PPTKIS untuk kembali mengirim TKI ke Arab Saudi. “PPTKIS masih banyak yang belum siap,” katanya, Minggu (1/6/2014).

Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024

Penilaian kesiapan tersebut sesuai hasil pertemuan terakhir dengan pemerintah Arab yang berlangsung pekan lalu di Riyadh. Jika dibandingkan dengan kesiapan agen penyalur di Arab Saudi, PPTKIS masih jauh tertinggal.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Indonesia melihat bagaimana agen penyalur maupun pemerintah Arab telah banyak melakukan reformasi di bidang ketenagakerjaan. Aturan ketenagakerjaan di Arab dinilai sudah lebih bagus jika dibandingkan dengan sebelum moratorium diberlakukan pada 1 Agustus 2011. Agen penyalur tenaga kerja di Arab juga melakukan pembenahan melalui sistem mega recruitment.

Aturan baru dari pemerintah Arab, paparnya, mengharuskan perlindungan secara menyeluruh kepada tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. “Pemerintah Arab pun, mengharuskan agen penyalur dari negara pengirim untuk melakukan pembenahan dari hulu sampai hilir.”

Untuk itu sesuai dengan pembicaraan dengan pemerintah Arab, pemerintah Indonesia mengimbau kepada PPTKIS untuk segera melakukan pembenahan di sektor hulu pengiriman. Menurutnya, PPTKIS harus menyiapkan a.l. penampungan dan balai latihan kerja (BLK) yang mampu menghasilkan calon TKI sesuai dengan permintaan. “Jika semua belum siap, moratorium penempatan TKI ke Arab tidak akan dibuka.”

Pola Persaingan
Dalam hasil pembicaraan dengan pemerintah Arab tersebut, lanjutnya, pemerintah dan agen penyalur Arab juga mengubah pola rekrutmen tenaga kerja dari sebelumnya dengan pola sistem rekrutmen perorangan (kafalah) menjadi antar perusahaan (mega recruitment). Saat ini di Arab sudah terbentuk sekitar 16 mega recruitment.

Jadi, paparnya, nanti tidak ada lagi TKI yang ditepatkan secara perorangan atau atas permintaan perorangan. “Semua melalui perusahaan mega recruitment. Mega recruitment merupakan hasil merger dari puluhan atau bahkan ratusan kafalah.”

Dengan adanya sistem tersebut, pola persaingan pasar kerja akan lebih ketat karena mega recruitment akan mencari perusahaan dari negara pengirim terbaik untuk dijadikan mitra. “Jadi, jika PPTKIS tidak bisa menyediakan TKI sesuai dengan keinginan pasar kerja, bukan tidak mungkin akan diisi oleh pengirim kompetitor seperti, Filipina, India, Vietnam dan Bangladesh.”

Menanggapi hasil perundingan terakhir dengan pemerintah Arab tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja  (Apjati) Ayub Basalamah masih enggan berkomentar banyak. “Pengusaha masih menunggu keputusan pasti dari kedua pemerintah dulu,” katanya.

Yang jelas, kesiapan Apjati untuk menyamakan sistem penempatan dengan Arab sudah mencapai 80%. “Kami akan segera bentuk Mega Recruitment Indonesia (MRI). Pembentukan MRI untuk menyamakan dengan sistem yang dimiliki Arab.” Untuk kesiapan infrastruktur, papar Ayub, lebih dari 80% PPTKIS yang berkonsentrasi mengirim TKI ke Timur Tengah sudah siap berafiliasi dengan MRI.