Jogja- Sekitar 12 orang perwakilan masyarakat dari tiga dusun di desa Glagaharjo, Sleman,kamis siang, mendatangi kantor Gubernur DIY di komplek Kepatihan. Mereka menyampaikan keluh kesahnya karena merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah, terkait bantuan pasca erupsi Merapi.Warga dari tiga dusun ini adalah mereka yang menolak direlokasi meskipun telah dinyatakan berada dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) oleh pemerintah.
Penolakan relokasi tersebut pada akhirnya berimbas pada terhentinya segala jenis bantuan dan pembangunan infrastruktur pasca erupsi Merapi. Padahal, setelah ekonomi warga terpuruk akibat bencana, bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Carik Desa Glagaharjo, Agralno,menyatakan pasca erupsi lalu, warga dari tiga dusun tersebut harus berjuang secara mandiri untuk mengembalikan roda kehidupannya. Mereka melakukan swadaya untuk penyediaan listrik, air dan bahkan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Meski mengaku kehidupan mereka telah berangsur pulih, namun perlakuan diskriminatif tersebut membuat warga merasa dikucilkan.
Ia menuturkan, bentuk diskriminasi yang diterima warga dengan 500 KK tersebut, juga dirasakan dalam akses pendidikan. Salah satunya di SD Srunen yang tidak diperbolehkan untuk digunakan lagi. Siswa dari SD tersebut harus menjalani proses belajar mengajar di SD darurat.(bayu-star jogja )
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
